JAKARTA- Wacana keterlibatan Danantara dalam mendukung pembiayaan Proyek LNG Abadi di Blok Masela memunculkan beragam spekulasi. Sebagian publik membayangkan Danantara akan menjadi penyandang dana utama proyek senilai sekitar US$20,8 miliar atau Rp352 triliun tersebut. Namun, mantan Deputi BPMigas Haposan Napitupulu menegaskan bahwa kenyataannya jauh lebih kompleks.
Menurut Haposan, Danantara bukanlah pihak yang akan mengambil alih kepemilikan ataupun risiko proyek Masela. Perannya lebih tepat diposisikan sebagai fasilitator pembiayaan melalui skema trustee borrowing scheme atau mekanisme pinjaman terpusat di tingkat grup perusahaan.
“Danantara dapat membuka akses terhadap sumber pembiayaan global, tetapi pemilik investasi sekaligus penanggung risiko tetap Pertamina Hulu Energi (PHE) melalui PHE Masela sebagai pemegang participating interest (PI) sebesar 20 persen,” ujarnya dikutip Bergelora.com di Jakarta, Senin (13/7).
Haposan mengingatkan bahwa Proyek LNG Abadi bukanlah proyek migas biasa. Dengan estimasi investasi mencapai US$19–20 miliar atau sekitar Rp330 triliun, proyek tersebut mencakup pembangunan fasilitas produksi lepas pantai, sistem bawah laut, jaringan pipa, kilang LNG darat, hingga fasilitas Carbon Capture and Storage (CCS).
Sebagai mitra dengan PI 20 persen, PHE diperkirakan membutuhkan pendanaan sekitar US$4 miliar. Nilai itu pun belum memasukkan potensi kenaikan biaya proyek, bunga selama masa konstruksi, kebutuhan modal kerja, maupun pengembangan sumur tambahan untuk menjaga tingkat produksi.
“Persoalannya bukan hanya menyediakan US$4 miliar, tetapi memastikan dana selalu tersedia setiap kali operator mengeluarkan cash call,” kata Haposan.
Dalam pandangan Haposan, muncul persepsi yang keliru bahwa Danantara akan menjadi investor langsung di Blok Masela. Ia menegaskan bahwa Danantara tidak memiliki participating interest, bukan operator, tidak mengebor sumur, dan tidak menerima bagian LNG yang diproduksi.
Peran Danantara lebih menyerupai penggalang dana di tingkat grup yang kemudian menyalurkan pembiayaan kepada Pertamina, diteruskan ke PHE hingga akhirnya digunakan oleh PHE Masela untuk memenuhi kewajiban investasi.
“Kalau dianalogikan, PHE memegang tiket pertandingan dan turun bermain. Danantara hanya membantu membayar ongkos perjalanan menuju stadion,” jelasnya.
Haposan menilai pembiayaan melalui Danantara berpotensi memberikan sejumlah keuntungan. Entitas dengan neraca yang lebih besar dinilai memiliki daya tawar lebih kuat di hadapan bank internasional, sehingga bisa memperoleh pinjaman dengan tenor lebih panjang dan biaya dana yang lebih kompetitif.
Selain itu, risiko pembiayaan dapat dilihat dari keseluruhan portofolio grup, bukan hanya satu proyek yang belum menghasilkan arus kas.
Namun ia mengingatkan, biaya pinjaman murah di tingkat awal belum tentu tetap murah ketika diteruskan kepada PHE. Masih ada bunga, biaya lindung nilai, biaya pengaturan pinjaman (arrangement fee), hingga risiko fluktuasi nilai tukar yang harus dihitung secara transparan.
Haposan juga mengingatkan bahwa skema pembiayaan terpusat membawa sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, mulai dari risiko kurs, ketidaksesuaian jatuh tempo pinjaman dengan jadwal produksi, pembengkakan biaya proyek (cost overrun), hingga potensi subsidi silang antar-BUMN.
Karena itu, ia menekankan pentingnya transparansi mengenai siapa peminjam resmi kepada bank, siapa yang menanggung risiko pembayaran, bagaimana skema bunga diterapkan, serta bagaimana pengawasan dilakukan terhadap penggunaan dana.
“Transparansi menjadi kunci agar pembiayaan Masela benar-benar memperkuat proyek, bukan sekadar memindahkan utang dari satu kantong ke kantong lainnya,” katanya.
Di penghujung analisanya, Haposan menilai keberhasilan pembiayaan Masela tidak ditentukan oleh istilah finansial yang digunakan, melainkan oleh kemampuan menyediakan dana tepat waktu ketika proyek membutuhkannya.
Ia menegaskan bahwa Danantara memang dapat menjadi pintu masuk pembiayaan, tetapi seluruh hak, kewajiban, dan risiko proyek tetap berada di tangan PHE Masela sebagai pemegang PI 20 persen.
“Pada akhirnya, dalam proyek migas sebesar Masela, yang paling penting bukan siapa yang mengumumkan pinjaman, melainkan apakah ketika operator mengirim cash call, dananya benar-benar sudah tersedia,” pungkas Haposan.
Pemindahan Kilang LNG Proyek Masela ke darat (onshore) di Pulau Yamdena, Kepulauan Tanimbar, Maluku, ditetapkan agar dapat memberikan efek berganda yang lebih besar bagi ekonomi daerah dan wilayah Indonesia Timur. Pemerintah melalui SKK Migas dan Inpex telah menerima persetujuan AMDAL dan menargetkan peletakan batu pertama pada awal 2026.
Keputusan pemindahan lokasi fasilitas pengolahan gas (LNG plant) dari yang sebelumnya direncanakan mengapung (FLNG) ini memiliki beberapa alasan dan dampak strategis.
Pemerintah menargetkan pembangunan kilang darat akan memicu penciptaan lapangan kerja, pembangunan pelabuhan, hingga pertumbuhan industri petrokimia baru di kawasan Indonesia Timur. Proyek ini dirancang untuk memproduksi LNG sekitar 9,5 juta ton per tahun (MTPA), gas pipa domestik, dan kondensat.
Peluang Besar Jadi Pusat Industri Petrokimia Baru
Haposan Napitupulu beberapa waktu lalu menyatakan Maluku memiliki peluang besar menjadi pusat industri petrokimia baru Indonesia. Hanya sebagian kecil produksi gas Masela sebenarnya sudah cukup untuk membangun plant ammonia, methanol, pupuk, maupun industri kimia turunannya.
Sebagai gambaran, satu pabrik ammonia atau methanol skala besar umumnya membutuhkan sekitar 70–120 MMSCFD gas. Artinya, sebagian alokasi domestik Masela dapat menciptakan basis industri hilir strategis yang sangat besar nilainya. Efek ekonominya juga bersifat berlapis.
Pembangunan industri petrokimia akan mendorong pembangunan pelabuhan, listrik, kawasan industri, logistik, perumahan, jasa, UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar. Maluku tidak lagi hanya menjadi lokasi penghasil gas, tetapi tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur.
Pengalaman global menunjukkan bahwa negara yang berhasil membangun industri petrokimia selalu didukung kebijakan gas yang kompetitif dan fleksibel. Amerika Serikat bangkit melalui revolusi shale gas dengan harga Henry Hub yang murah sehingga memicu ledakan pembangunan industri ammonia dan methanol.
Negara-negara Timur Tengah menggunakan gas murah untuk membangun industri hilir raksasa.
Malaysia melalui PETRONAS juga relatif fleksibel dalam mendukung pengembangan industri strategis. Karena itu, pendekatan harga gas untuk industri petrokimia Indonesia seharusnya tidak menggunakan skema rigid semata. Lebih tepat apabila menggunakan formula fleksibel yang dikaitkan dengan harga produk akhirnya.
Ketika harga ammonia atau methanol dunia tinggi, industri membayar harga gas lebih tinggi sehingga negara dan produsen gas memperoleh windfall profit. Sebaliknya, ketika harga produk turun, harga gas ikut menyesuaikan agar industri tetap hidup dan tidak berhenti beroperasi.
Pendekatan seperti ini jauh lebih sehat dibanding mempertahankan harga tetap yang pada akhirnya justru menghambat investasi industri baru.
Motor Industrialisasi Indonesia Timur
Masela seharusnya tidak hanya dipandang sebagai proyek penghasil devisa LNG ekspor, tetapi sebagai motor industrialisasi Indonesia Timur dan instrumen memperkuat struktur ekonomi nasional
Apalagi di tengah pelemahan rupiah saat ini, pembangunan industri petrokimia domestik menjadi semakin penting. Semakin besar impor petrokimia Indonesia, semakin besar pula kebutuhan dolar AS untuk membayar impor tersebut. Akibatnya tekanan terhadap rupiah akan terus berulang.
Artinya, pembangunan industri petrokimia berbasis gas domestik bukan hanya agenda energi atau industri, tetapi bagian dari strategi besar memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Indonesia tidak kekurangan gas. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengelola gas tersebut agar mampu menciptakan nilai tambah maksimal di dalam negeri. Karena pada akhirnya, kekayaan gas bumi tidak seharusnya hanya diukur dari berapa besar LNG yang diekspor, tetapi seberapa besar industri nasional, lapangan kerja, dan kekuatan ekonomi yang berhasil dibangun dari gas tersebut untuk kemakmuran rakyat Indonesia, khususnya Maluku. (Web Warouw)
