JAKARTA- Di beberapa media online kemarin Anies Baswedan mengatakan Jakarta selama ini hanya menerapkan sistem good governance yang dia sebut sebagai pendekatan lama,– belum mengimplementasikan open governance. Anies berharap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Jakarta.
Komentar Anies Baswedan bahwa Pemprov DKI belum melakukan open governance menunjukkan ketidaktahuan dirinya tentang perkembangan pemerintahan Jakarta.
“Yang Anies perlu lakukan kalau benaran berniat menjadi gubernur adalah membuka matanya (open eyes) dan membuka wawasannya (open-minded) supaya mengerti lima tahun terakhir pemerintah DKI telah melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang terbuka (open governance),” Raja Juli Antoni, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta, Sabtu (25/3)
Ketidak tahuan Anies tentang sismtem open governance menurutnya samakin membuka kedok bahwa dia memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai kompleksitas pembangunan Jakarta.
Soal open governance, Anies menurutnya pasti tidak tahu kalau semua hal terkait Pemprov DKI bisa diakses datanya secara terbuka, dari R-APBD, APBD (bahkan sampai satuan tiga), keputusan-keputusan, khususnya Pergub, hasil-hasil rapat dan dokumen-dokumen lainnya via jakarta.go.id. Bahkan, kasus Al-Maidah 51 merupakan resiko dari open governance Pemprov DKI yang mengunggah semua hasil rapat dan kunjungan Gubernur DKI tanpa diedit sedikit pun.
“Anies lupa atau pura-pura lupa bahwa dengan e-budgeting, Ahok-Djarot berhasil mengungkap skandal begal APBD yang dari tahun ketahun merampok uang rakyat.”
Kemudian aplikasi Qlue yang melibatkan partisipasi dari warga DKI untuk bersama-sama berpartisipasi membangun Jakarta bersama birokrat Jakarta yang adalah pelayan warga. Adanya keterbukaan informasi dengan menggunakan aplikasi dalam smartphone melalui foto yang diunggah oleh warga DKI dan kemudian diteruskan oleh birokrat DKI sesuai dengan bidang pelayanannya tersebut merupakan praktek open governance yang sudah dipraktikkan.
Kemudian layanan satu pintu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang idenya mulai dari Gubernur Jokowi, kemudian diimplementasikan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama untuk mempermudah warga mengurangi segala bentuk surat perizinan dan kependudukan yang ada di tiap kelurahan. Sistem PTSP inilah yang menjadi kunci kepuasan publik Jakarta terhadap kepemimpinan Basuki. BPTSP juga membuka jasa antar jemput dokumen perizinan itu tergabung dalam layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) . Warga cukup menghubungi call center 164 untuk mendapat layanan tersebut.
Keterbukaan data, keterbukaan laporan dan pelayanan ini hanya 3 contoh dari open governance yang sudah dilakukan oleh Basuki Djarot, contoh-contoh lain masih banyak.
“Sekali lagi Anies tidak boleh asbun (asal bunyi) untuk mengembangkan isu asbak (asal bukan ahok) demi kekuasaan,” ujarnya (Web Warouw)
Â
Â
