JAKARTA- Tiongkok menyebut Jepang tidak pantas menjadi anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( DK PBB ) menyusul hubungan yang memanas imbas pernyataan provokatif Perdana Menteri Sanae Takaichi.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menyampaikan seruan tersebut saat konferensi pers pada Rabu (19/11).
“Negara seperti ini tidak berada dalam posisi untuk memikul tanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan tidak layak menjadi anggota tetap Dewan Keamanan,” kata Mao Ning.
Mao Ning lalu mengutip Piagam PBB yang menyebut Dewan Keamanan memikul tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
Namun, Jepang punya sejarah melancarkan agresi saat Perang Dunia II, yang menimbulkan penderitaan mendalam bagi rakyat Asia dan dunia.
“Hingga saat ini, Jepang masih belum sepenuhnya mengakui kejahatan perangnya,” ungkap jubir itu.
Beberapa pihak di Jepang, lanjut dia, terus menormalisasi persepsi yang salah tentang sejarah Perang Dunia II. Sejumlah pejabat, termasuk Takaichi, masih memberi penghormatan pada Kuil Yasukuni, memutarbalikkan, menyangkal, dan bahkan menutupi sejarah agresi Jepang.
Kuil Yasukuni merupakan kuil untuk menghormati warga Jepang yang tewas dalam Perang Dunia II.
Namun, tempat itu menjadi sumber kontroversi politik setelah tahun 14 orang yang disebut sebagai Penjahat Perang Kelas A dari PD II yang diaabadikan di tempat itu pada tahun 1978.
Lebih lanjut, Mao Ning mengatakan pernyataan keliru Takaichi soal Taiwan sangat mengganggu urusan dalam negeri China, menginjak-injak hukum internasional dan norma-norma hubungan internasional, serta menantang tatanan internasional pasca-Perang Dunia II.
Seruan serupa sebelumnya disampaikan perwakilan China di PBB Fu Chong dalam sidang ke-80 Majelis Umum PBB membahas reformasi Dewan Keamanan.
“Jepang sangat tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri menjadi anggota tetap Dewan Keamanan,” kata Fu Chong.
Saat ini, anggota tetap Dewan Keamanan PBB ada lima negara yaitu China, Rusia, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Sejak bertahun-tahun lalu, muncul usulan reformasi badan ini untuk menambah anggota tetap.
Perselisihan China-Jepang muncul usai Takaichi mengatakan serangan bersenjata terhadap Taiwan bisa jadi dasar Jepang mengerahkan pasukan sebagai bagian konsep pertahanan kolektif.
Kementerian Luar Negeri China kemudian mendesak Takaichi menarik pernyataan dia. Konsul Jenderal China di Osaka Xue Jian murka hingga mengunggah pernyataan bernada ancaman untuk PM Jepang ini di media sosial.
Takaichi enggan menarik pernyataan itu. Hubungan kedua negara pun kian memanas. China sampai-sampai melarang penerbangan ke Jepang dan melarang warga menonton anime.
Takaichi Tetap Berkeras
Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi buka suara soal ketegangan dengan China. Ia menegaskan bahwa dirinya menginginkan hubungan “konstruktif” dengan China walau sikap negaranya terhadap Taiwan tetap “tidak berubah”.
“Pada akhir bulan lalu, Presiden Xi (Jinping) dan saya menegaskan arah umum untuk memajukan hubungan strategis kita yang saling menguntungkan secara komprehensif dan membangun hubungan yang konstruktif dan stabil,” kata Takaichi kepada para wartawan Jumat (21/11/2025), dikutip AFP.
“Posisi pemerintah tetap tidak berubah,” tambahnya terkait Taiwan.
Sebelumnya, pernyataan Takaichi soal Taiwan membuat Beijing berang dan meningkatkan tekanan, baik diplomatik maupun ekonomi. Sejak Rabu, China menerapkan larangan impor ke seluruh produk makanan laut Jepang.
Larangan serupa yang diberlakukan China dua tahun lalu akibat isu pelepasan air limbah Fukushima baru saja dilonggarkan beberapa bulan terakhir. Sekitar 700 eksportir Jepang yang baru bersiap kembali memasuki pasar terbesar mereka di China kini harus kembali gigit jari.
Peringatan perjalanan juga diberlakukan Jepang ke China, sejak Jumat pekan lalu. Menurut Organisasi Pariwisata Nasional Jepang, wisatawan China Daratan merupakan kelompok turis terbesar ke Jepang, sekitar 5,7 juta atau hampir 23% dari seluruh wisatawan Negeri Sakura di 2025.
China sendiri menuntut agar Takaichi segera menarik kembali “pernyataan yang salah”. Pemerintah juga meminta Jepang mengambil langkah konkret untuk memulihkan hubungan.
“Jika Jepang menolak dan terus membuat kesalahan, China tidak akan ragu mengambil tindakan balasan yang tegas dan keras, dan Jepang harus menanggung konsekuensi penuhnya,” tegasnya dikutip Reuters.
Takaichi Pembuat Onar
China menggunakan media sosial untuk menyerang PM Jepang Sanae Takaichi atas pernyataannya bahwa serangan terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Jepang.
Menyusul komentar Takaichi, Tiongkok mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke Jepang, menangguhkan impor makanan laut, dan mengancam akan mengambil tindakan ekonomi lebih lanjut.
China memanfaatkan media sosial, bahkan pada platform yang dilarang di dalam negeri untuk memengaruhi opini publik.
Sebuah video musik China (Tiongkok) viral di media sosial. Video itu menyebut Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sebagai “pembuat onar” dan memperingatkannya agar tidak bermain api dengan mencampuri urusan Tiongkok dan Taiwan.
Video yang ‘diviralkan’ itu dibuat menarik dengan irama hip-hop dan animasi yang mengejek Jepang.
Video itu diunggah oleh stasiun televisi pemerintah Tiongkok CCTV pada 18 November 2025.
Video ini hanyalah salah satu dari sekian banyak video yang diunggah di media sosial untuk menyerang Jepang terutama, PM Jepang Sanae Takaichi.
Unggahan bernada penyerangan dan provokasi di media sosial Tiongkok dilakukan di tengah meningkatnya pertikaian diplomatik antara China dan Jepang.
Pemicunya Takaichi menyampaikan kepada Parlemen Jepang pada 7 November lalu bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Jepang.
Padahal China selalu mengklaim Taiwan merupakan bagian dari negara itu.
Opini Publik di Media Sosial
Penggunaan konten yang meremehkan pemimpin Jepang merupakan bagian dari senjata ampuh Tiongkok untuk menekan Tokyo dan memengaruhi opini publik baik di dalam maupun luar negeri terkait perselisihan tersebut.
“Ini sangat muda dan kreatif,” kata komentar teratas pada unggahan WeChat CCTV mengenai video tersebut, yang telah disukai oleh lebih dari 100.000 akun dan diteruskan berkali-kali.
“Saya sangat menyukai gaya ini,” kata komentator lainnya.
Video musik tersebut memuat tanda air seorang kartunis dengan nama panggilan Tiantan View, yang halaman Facebooknya memuat alamat email yang sebelumnya digunakan CCTV untuk meminta kiriman video dan foto dari netizen.
Liriknya menggunakan istilah Cina “gaoshi” atau “membuat masalah”, yang merupakan homonim nama belakang Ibu Takaichi dalam huruf kanji, “gaoshi” atau “kota tinggi” dalam bahasa Cina, untuk menggambarkan pernyataannya.
Perang di Facebook dan Instagram
Patut dicatat, versi serupa dari video musik berdurasi dua menit tersebut juga diunggah di akun Facebook dan Instagram milik penyiar tersebut sehari kemudian, lengkap dengan terjemahan lirik dalam bahasa Inggris. Padahal kedua platform tersebut yakni Facebook dan Instagram dilarang dipakai di Tiongkok.
Permainan kata-kata yang cerdik ini hanyalah salah satu contoh bagaimana Beijing telah memanfaatkan alat-alat yang lebih lunak dalam persenjataan tindakannya untuk menekan Takaichi agar menarik kembali pernyataannya tentang Taiwan, yang telah memicu salah satu perpecahan terbesar antara kedua negara itu.
Sekitar seminggu setelah pernyataan Takaichi , pemerintah Tiongkok menyarankan warganya untuk tidak mengunjungi Jepang dan memberi tahu mereka yang belajar di sana untuk mempertimbangkan kembali.
Seruan boikot perjalanan, yang disebut-sebut telah menyebabkan pembatalan hampir 500.000 tiket pesawat dalam tiga hari, diikuti oleh penangguhan impor makanan laut Jepang pada 19 November.
Beijing mengancam akan mengambil tindakan lebih lanjut untuk merugikan perekonomian Jepang dan memutuskan hubungan jika pernyataan Takaichi tidak ditarik.
Pertikaian yang meningkat ini juga telah menyebar secara daring, dengan media pemerintah dan komentator yang didukung negara menambah bahan bakar ke dalam api.
Misalnya, kantor berita resmi negara Xinhua menerbitkan serangkaian kartun politik tentang Takaichi selama seminggu terakhir, mempostingnya di platform media sosial Amerika X yang juga dilarang di Tiongkok.
Yang satu menggambarkan Nona Takaichi sedang membakar buku yang diberi label “Konstitusi Pasifis Jepang” dan yang lain menggambarkan dirinya sedang menari dari tebing bersama hantu “militerisme” di atas lautan api.
Balasan Jepang
Sebagai balasannya, sejumlah warganet Jepang telah mengambil alih kembali kartun-kartun ini.
Misalnya, mereka telah mengedit satu video yang menggambarkan Takaichi sedang melihat bayangan dirinya dalam seragam militer Jepang, menjadi menunjukkan Presiden Cina Xi Jinping sedang melihat bayangan Winnie-the-Pooh, merujuk pada lelucon daring sebelumnya tentang kemiripan pemimpin Cina tersebut dengan karakter kartun Disney.
Pertemuan antara pejabat Kementerian Luar Negeri Tiongkok dan Jepang pada 18 November juga telah digunakan sebagai bahan tertawaan netizen.
Foto yang tampaknya memperlihatkan Masaaki Kanai, kepala Biro Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, membungkuk di hadapan mitranya dari Tiongkok Liu Jinsong setelah pertemuan mereka menjadi viral, mendorong Tokyo untuk mengajukan keluhan kepada Beijing atas pengaturan pers yang “tidak terkoordinasi”.
Media Tiongkok juga menyoroti pilihan pakaian Liu selama pertemuan tersebut, yang menyiratkan bahwa itu merupakan simbol perlawanan terhadap imperialisme Jepang.
Sebuah akun media sosial yang berafiliasi dengan CCTV menggambarkan setelan abu-abunya dengan kerah mandarin mirip dengan yang dikenakan oleh para pengunjuk rasa mahasiswa selama Gerakan Empat Mei 1919.
Sebuah pemberontakan yang dipicu oleh ketentuan dalam Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia I, yang mengatur pemindahan wilayah Tiongkok di provinsi Shandong ke Jepang.
Penyintas Bom Atom Kecam Keras PM Jepang
Di Jepang, kelompok penyintas bom atom terkemuka di Jepang, Nihon Hidankyo mengeluarkan pernyataan yang mengecam upaya Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi untuk merevisi Tiga Prinsip Non-Nuklir, yang telah lama berlaku di negara itu, demikian laporan media setempat.
Nihon Hidankyo, peraih Nobel Perdamaian tahun 2024 berkat upayanya mewujudkan dunia bebas senjata nuklir, menyatakan dengan keras memprotes langkah putar balik Jepang yang telah lama berkomitmen untuk tidak memiliki, tidak memproduksi, dan tidak mengizinkan senjata nuklir masuk ke wilayah negara tersebut.
Namun kini Pemerintahan Jepang mempertimbangkan peninjauan ulang terhadap prinsip-prinsip tersebut, menurut laporan Kyodo News.
Kelompok tersebut menekankan, langkah-langkah untuk menghapus senjata nuklir tidak boleh ditunda. Kelompok itu juga menambahkan bahwa para penyintas bom atom tidak boleh membiarkan senjata nuklir dibawa masuk ke Jepang.
Jepang juga tidak boleh menjadi pangkalan perang nuklir atau sasaran serangan nuklir.
Nihon Hidankyo mendesak pemerintah untuk menegakkan Tiga Prinsip Non-Nuklir dan menjadikannya undang-undang melalui pernyataan yang dikirimkan kepada PM Takaichi.
Tiga Prinsip Non-Nuklir pertama kali dideklarasikan pada 1967 di Diet, Parlemen Jepang, oleh perdana menteri Jepang saat itu, Eisaku Sato, dan dipandang sebagai kredo nasional.
Strategi Keamanan Nasional, salah satu dari tiga dokumen keamanan yang disetujui Kabinet Jepang pada 2022, menyatakan, “Kebijakan dasar untuk mematuhi Tiga Prinsip Non-Nuklir akan tetap tidak berubah di masa mendatang”.
Kyodo News baru-baru ini mengutip sejumlah narasumber pemerintah yang mengatakan bahwa pada saat pemerintahan Takaichi bersiap untuk merevisi dokumen-dokumen keamanan nasional utama Jepang hingga akhir 2026 nanti.
PM Jepang sedang mempertimbangkan untuk meninjau Prinsip Non-Nuklir ketiga, yang melarang senjata nuklir memasuki wilayah Jepang. (Web Warouw)
