JAKARTA- Tentara Nasional Indonesia (TNI) diminta segera bertindak tegas terhadap berbagai gejala gerakan separatisme, agat tidak terjadi peristiwa seperti lepasnya Timor-timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Hal ini dinyatakan oleh Ketua Front Nasional, Rachmawati Soekarnoputri kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (13/10) menyusul somasi dirinya kepada Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis terkait pernyataannya yang hasutan berbau separatis.
“Saya somasi Gubernur Kalbar pada tanggal 8 oktober lalu. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban,” ujarnya.
Menurutnya, somasi itu dilakukan karena Gubernur Kalimantan Barat itu telah melakukan ancaman referendum di Kalimantan Barat dan menghasut propinsi lain untuk melakukan hal yang sama.
“Ancaman referendum dan hasutan Gubernur Kalbar itu adalah pengkhianatan terhadap Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Ini TNI masih ada gak sih?”
Ia juga menjelaskan bahwa Gubernur Kalimantan Barat itu dapat dikatagorikan tindakan makar sesuai dengan KUHP Pasal 104, 106, 108, 110, 111, 154 dan 156.
“Sekali lagi saya minta TNI bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketahanan. Itu tugas mereka. Koq malah mereka diam saja negara dalam keadaan terancam seperti saat ini,” tegasnya.
Ia juga mensinyalir ada upaya mendorong Papua untuk melakukan referendum setelah terbentuknya pemerintahan baru.
“Ini membuktikan benar adanya kepentingan asing dibalik proses dan hasil pemilihan presiden dibelakang rezim baru nantinya, Tidak sepatutnya kekuasaan dibarter dengan disintegrasi bangsa,” tegasnya.
Menurut Rachmawati, semua kekuatan asing ini bisa berlangsung karena banyak elit politik telah menjadi kaki tangan dan menjual kedaulatan Indonesia demi keuntungan pribadi.
“Alangkah kerdilnya pikiran tersebut. Dan alangkah mahalnya harga yang harus dibayar demi kekuasaan semata. Lebih parah lagi, alangkah naifnya TNI kalau bertindak kalau sudah kejadian,” tegasnya.
Dosa TNI
Menurutnya, TNI satu-satunya lembaga yang terikat sumpah kepada Tuhan untuk menjaga kedaulatan NKRI, sehingga harus bersama rakyat mengutamakan kesatuan NKRI diatas kepentingan politik apapun di Indonesia ini.
“Kalau terjadi disintegrasi, maka yang paling salah dan berdosa adalah TNI. Setiap jenderal sampai prajurit harus tanggung jawab,” tegasnya.
Sebelumnya, secara terpisah Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengusulkan referendum ke Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bila partai-partai politik di dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menjegal pelantikan Jokowi-JK. Cornelis akan ajukan tiga opsi antara lain cabut UU Pilkada, pembentukan negara bagian dan merdeka per pulau.
Menurutnya Cornelis mengatakan usulan tersebut baru sekedar wacana pribadinya karena sikap elit-elit partai yang memperlemah rakyat. Menurutnya cara ini merupakan langkah kuno, padahal masyarakat mulai cerdas dalam menyikapi perpolitikan, namun sebaliknya demokrasi justru menurun. (Web Warouw)
