Senin, 4 Agustus 2025

RAKYAT HARUS TERLIBAT..! Wamenperin Faisol Riza: Pasal 33 UUD 1945 Tidak Bisa Ditawar, Perjuangan Kita Belum Selesai

JAKARTA- Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan bahwa bangsa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah terkait pembangunan dan pengelolaan industri tambang dan mineral.

“Perjuangan kita belum selesai. Yang paling mendasar adalah memastikan Pasal 33 dari UUD’45 yang menjadi fondasi politik dan ekonomi Pancasila kita,” tegasnya kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (3/8).

Untuk itu menurutnya butuhkan keterlibatan penuh seluruh rakyat untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaannya.

“Rakyat tidak boleh hanya menonton. Rakyat juga harus ikut mengevaluasi dan memperbaiki merombak menjadi lebih baik. Sekaranglah saatnyalah Pasal 33 jadi batu penjuru kita,” tegasnya.

Sebelumnya, Faisol menyebutkan Presiden Prabowo berharap implementasi Pasal 33 UUD 1945 dapat betul-betul diterapkan untuk kemakmuran rakyat.

“Dalam ratas, Presiden Prabowo membahas investor asal Korea yang masih ragu menanam modal pada pertambangan di Indonesia. Kemudian, Menteri Sumber Daya Mineral menginfokan bahwa ada investor China yang siap, tetapi meminta saham mayoritas,” ujar Faisol saat membuka talk show Gerbang Tani dalam live zoom dengan tema Membumikan Pasal 33 UUD 1945 untuk Kemakmuran Rakyat, Rabu (30/7).

“Dengan tegas Presiden Prabowo berkata, pemerintah pemilik saham mayoritas,” imbuhnya.

Menurut Faisol, sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo, Pasal 33 UUD 1945 itu tidak bisa ditawar.

“Sekalipun investornya dari luar, tetap saham mayoritas harus milik pemerintah,” ujarnya.

Manajemen Aset Masih Lemah

Menurut Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) itu, untuk mencapai hilirisasi dibutuhkan tiga elemen utama, yakni modal, SDM berkualitas, dan modal kerja.

Modal dapat diraih dengan manajamen aset. Dengan manajemen yang baik, aset bisa digunakan untuk jaminan.

“Sayangya manajemen aset masih lemah. Padahal, aset yang dimiliki pemerintah bisa digunakan sebagai penjamin, bukan untuk dijual, sekali lagi untuk dijadikan sebagai jaminan. Dengan begitu, pemerintah memiliki modal dalam membangun industri,” kata Faisol.

Terkait SDM berkualitas, tutur Faisol, masih menjadi PR. Namun, dalam waktu lima tahun dia yakin akan dapat diwujudkan. Sekaligus menciptakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

“Saya yakin dalam tempo lima tahun dapat terwujud kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Ketua Komisi VI DPR RI periode 2019-2024 itu.

Selain bicara pertambangan dan mineral, Faisol Riza juga bicara mengenai industri pertanian, teknologi pertanian, dan lahan pertanian. Dia berkata, 1 juta hektare lahan pertanian dimiliki orang per orang, kelompok per kelompok.

“Saya membayangkan, jika 1 juta lahan milik orang per orang dan kelompok per kelompok dikelola negara, saya yakin kualitas produksinya jauh lebih meningkat. Petani pun mendapat penghasilan jauh lebih baik,” katanya.

Faisol Riza juga bicara gerakan industri masuk desa; bengkel-bengkel milik rakyat diubah menjadi bengkel produksi alat-alat pertanian.

“Kami mencatat ada sekitar 48 ribu bengkel di pedesaan. Jika mereka memproduksi alat pertanian maka semua kebutuhan pertanian bisa tercukupi,” ujarnya.

Menuntaskan Perjuangan Bangsa

Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian sekaligus mantan Ketua Umum.Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini buka-bukaan soal upaya Presiden RI Prabowo Subianto untuk menuntaskan perjuangan bangsa Indonesia yang belum selesai di masa lampau.

“Jangan salah, bahwa kita ini masih memiliki perjuangan-perjuangan yang belum selesai. Dan perjuangan-perjuangan itu kan berangkat dari idealisme,” tutur Faisol dikutip Senin (7/7).

Faisol juga mengungkapkan alasan pemerintahan Prabowo banyak melibatkan mantan aktivis untuk berkontribusi membangun negeri melalui jajaran Kabinet Merah Putih.

Menurutnya, hal ini karena masih banyak agenda perjuangan bangsa yang belum tuntas.

“Tetapi dari sudut pandang kita, dari sudut pandang aktivis, misalnya saya sedikit mewakili mereka, ya itu tadi, ada pertemuan nilai, pertemuan kepentingan yang dirasa bahwa: oh, mungkin bisa nyambung, mungkin bisa diwujudkan, mungkin bisa berbentuk sesuatu. Nah, itu juga bagian dari perjuangan,” jelasnya.

Faisol menegaskan di era pemerintahan Prabowo, upaya untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang semakin maju dan sejahtera terus diperjuangkan melalui program-program prioritas yang diinisiasi jajaran Kabinet Merah Putih.

“Nah, itu bagaimana kita perjuangkan agar menjadi sesuatu yang nyata, bisa diwujudkan. Di dalam pemerintahan pun ada perjuangan, bukan berarti tidak ada perjuangan. Misalnya, kepentingan masing-masing sektor: lingkungan hidup, Kementerian Agraria, Kementerian ESDM, dan stakeholder-nya masing-masing, termasuk perindustrian, itu semua memiliki perjuangan-perjuangan yang mungkin tidak terlihat,” imbuh Faisol. (Web Warouw)

Artikel Terkait

[td_block_social_counter facebook="bergeloradotcom" twitter="bergeloralah" youtube="channel/UCKbE5la4z_J_DLH03Le8RzA" style="style8 td-social-boxed td-social-font-icons" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjM4IiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdCI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiMzAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3Njh9" custom_title="Stay Connected" block_template_id="td_block_template_8" f_header_font_family="712" f_header_font_transform="uppercase" f_header_font_weight="500" f_header_font_size="17" border_color="#dd3333"]

Terbaru