JAKARTA- Pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Indonesia bagian timur merupakan kunci strategis bagi pembangunan nasional yang berkeadilan dalam pemerintahan Jokowi-JK mendatang. Untuk memastikannya maka dibutuhkan partisipasi kaum intelektual dan profesional dari Indonesia bagian timur ikut serta dalam kabinet Jokowi-JK. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Relawan Indonesia Timur untuk Jokowi-JK, Daniel Dhuka Tagukawi kepada Bergelora.com di Jakarta Selasa (26/8).
“50 persen atau sekurang-kurangnya 17 kursi kabinet seharusnya di berikan kepada profesional dan intelektual dari Indonesia Timur. Supaya pasti pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Indonesia timur dapat berkembang cepat mengejar Indonesia barat,” tegasnya.
Kegagalan pembangunan kesejahteraan rakyat di Indonesia bagian timur menurutnya karena selama ini kabinet didominasi oleh kaum intelektual dan profesional dari Indonesia bagian barat. Sehingga sangat manusiawi prioritas pembangunan didominasi kepentingan pembangunan di Indonesia bagian barat.
“Sekarang kami tidak butuh janji-janji manis. Sudah sejak republik ini berdiri, rakyat kami dengar janji manis. Kami butuh komitmen kongkrit dari Jokowi-JK agar setidaknya 17 orang pimpinan Indonesia timur dapat ikut partisipasi dalam kabinet Jokowi JK,” ujarnya.
Menurutnya, karena selama ini semua rezim pemerintahan yang pernah berkuasa sebelumnya minim melibatkan pimpinan-pimpinan dari Indonesia bagian timur menyebabkan pembangunan di Indonesia tidak menjadi signifikan.
“Alasannya karena sebaran jumlah penduduk lebih banyak di Indonesia bagian barat. Khususnya di Jawa dan Sumatera. Ini sama saja membenarkan bahwa kalau penduduknya sedikit maka tidak perlu jadi prioritas pembangunan. Sebaliknya semua sumber daya alam dari Indonesia bagian timur justru lebih banyak dinikmati oleh penduduk yang tinggal di Indonesia bagian barat. Daerah kami hanya menjadi ladang ekspolitasi pemerintah pusat untuk penduduk yang berada di Indonesia barat.
Tugas Rangkap
Menurut wartawan senior Harian Sore Sinar Harapan ini, keterlibatan para 50% profesional dan intelektual dari Indonesia timur dalam Kabinet Jokowi-JK tentunya bukan untuk kepentingan daerah Indonesia Timur saja, tetapi juga untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
“Tujuh belas menteri dari Indonesia Timur ini justru punya tugas dan tanggung jawab rangkap yaitu menata Indonesia bagian barat yang sudah maju dan mempercepat pembangunan kesejahteraan rakyat di Indonesia bagian timur,” tegasnya.
Menurutnya 17 orang menteri yang berasal dari Indonesia timur itu adalah dari Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Selawesi Tengah, Selawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara.
“Kami optimis dengan komposisi 17 menteri dari Indonesia bagian timur maka akan terjadi akselerasi pembangunan kesejahteraan yang signifikan di setiap daerah dari pemerintah Jokowi-JK,” ujarnya. (Calvin G. Eben-Haezer)
