JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menggelar Refleksi Akhir Tahun dengan menegaskan bahwa liberalisme merupakan ideologi dominan yang telah menjadi akar berbagai krisis struktural bangsa, mulai dari ketimpangan sosial, perampasan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, hingga melemahnya kedaulatan politik Indonesia.
PRIMA memandang bahwa liberalisme—dalam bentuk neoliberalisme ekonomi dan liberalisme politik prosedural—telah menjauhkan Indonesia dari jati diri bangsa yang berlandaskan gotong royong, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Sistem ini tidak dirancang untuk memenuhi kepentingan rakyat banyak, melainkan untuk melayani akumulasi kekayaan segelintir elite dan kepentingan modal global. Akibatnya, negara kehilangan perannya sebagai alat pembebasan rakyat dan justru berfungsi sebagai pengelola ketimpangan.
Dalam refleksi tersebut, DPP PRIMA menegaskan bahwa arah pembangunan nasional saat ini telah menyimpang dari amanat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945. Liberalisme telah mengaburkan tujuan bernegara, mengikis kedaulatan ekonomi, serta melemahkan kontrol rakyat atas proses politik dan pengelolaan kekayaan nasional.
Oleh karena itu, PRIMA menegaskan urgensi untuk kembali menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideologis dan konstitusional bangsa secara utuh dan konsekuen. PRIMA memandang perlu ditempuh langkah-langkah konstitusional dan politik, termasuk amendemen melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, penerbitan Dekrit Presiden sebagai tindakan penyelamatan negara, maupun pelaksanaan referendum nasional sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam menentukan arah masa depan bangsa.
Dalam bidang politik, PRIMA juga mengkritik demokrasi elektoral liberal yang menempatkan pemilu langsung semata sebagai ukuran demokrasi. PRIMA berpandangan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung justru telah memperkuat politik uang, oligarki lokal, dan fragmentasi sosial. Oleh sebab itu, PRIMA mendorong perubahan sistem politik dengan mengedepankan demokrasi kerakyatan yang bertumpu pada musyawarah mufakat dan keterwakilan rakyat yang substantif, bukan sekadar prosedural.
Kegiatan Refleksi Akhir Tahun ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPP Partai PRIMA, Majelis Rakyat Adil Makmur, Mahkamah Partai, serta berbagai organisasi gerakan rakyat progresif yang selama ini konsisten memperjuangkan kepentingan kaum buruh, tani, nelayan, mahasiswa, dan rakyat miskin kota.
Kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (26/12) dilqporkan, melalui refleksi ini, PRIMA menegaskan posisinya sebagai partai ideologis yang berdiri di pihak rakyat tertindas, dengan komitmen memperjuangkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan keadilan sosial. PRIMA mengajak seluruh elemen gerakan rakyat untuk bersatu, membangun kesadaran politik, dan mengambil peran aktif dalam merebut kembali arah Indonesia agar kembali setia pada cita-cita Proklamasi: negara yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat. (Web Warouw)
