Negara yang tidak bisa menanam berasnya sendiri dan tidak bisa mengebor energinya sendiri, akan selamanya menjadi korban di pasar global.
Oleh: Herianto, SE *
BADAI belum selesai. Rupiah yang saat ini diproyeksikan berada di kisaran Rp18.095 per dolar AS di Juli 2026, ternyata sedang “terkepung” dari semua sisi. Bukan karena kesalahan kebijakan di dalam negeri, tapi karena guncangan global yang datangnya bersamaan: harga minyak dunia meledak, suku bunga AS bertahan tinggi, dan ancaman gagal panen akibat El Nino.
Sejak eskalasi konflik di Selat Hormuz pada awal 2026, harga minyak mentah sempat menyentuh US$114 per barel. Padahal asumsi dasar APBN 2026 hanya US$60 – US$80 per barel. Di saat yang sama, Bank Sentral Amerika Serikat masih menahan suku bunga karena khawatir inflasi naik lagi akibat harga energi. Akibatnya dolar AS menguat, imbal hasil obligasi AS naik, dan modal asing berbondong-bondong keluar dari negara berkembang termasuk Indonesia.
“Semua faktor ini saling terhubung dan akan menentukan arah rupiah ke depan,” ujar analis PT Finex Bisnis Solusi Future, Brahmantya Himawan.
Serangan dari 3 Penjuru: Energi, Pangan, dan Dolar
Serangan pertama datang dari energi. Indonesia masih berstatus net importer minyak. Artinya, setiap kenaikan US$10 harga minyak dunia, beban subsidi BBM dan listrik langsung membengkak, impor ikut naik, dan defisit transaksi berjalan melebar. Cadangan devisa yang seharusnya jadi bantalan rupiah pun tergerus.
Serangan kedua datang dari pangan. Bank Dunia dalam laporannya memperingatkan harga komoditas 2026 berpotensi tembus rekor sejak pandemi. Harga pupuk saja naik 31%. Ini ancaman langsung bagi petani. Jika tidak dimitigasi dengan subsidi tepat sasaran, maka harga beras, jagung, dan palawija domestik berisiko melambung.
Belum lagi BMKG memproyeksikan potensi kemarau panjang pada semester II-2026, terutama di wilayah pesisir Jawa. “Jika hal ini berdampak ke produksi pangan atau energi, bisa menambah tekanan inflasi dan mempersempit ruang stabilisasi rupiah,” kata Brahmantya.
Serangan ketiga adalah dolar. Selama The Fed belum menurunkan suku bunga, maka aset berisiko seperti saham dan obligasi negara berkembang akan terus ditinggal investor.
Mengapa Swasembada Disebut “Benteng Terakhir ? Ini Hitung-hitungannya
Pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2026 sudah menegaskan arahnya: fokus pada kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. Target swasembada pangan bahkan dimajukan dari 2029 menjadi 2026.
Alasannya ilmiah dan sederhana. Data menunjukkan sekitar 80% inflasi di Indonesia berasal dari kelompok volatile food dan administered price , alias pangan dan energi. Jika dua pos ini bisa diproduksi di dalam negeri, maka guncangan harga global tidak akan langsung menular ke harga di warung.
Dari sisi fiskal, logikanya juga sama. Jika kita masih impor, maka APBN akan jebol untuk menambal selisih harga minyak dunia dengan harga keekonomian. Tapi jika B50 berjalan, lifting gas naik ke 953 – 1.017 ribu barel setara minyak per hari, dan produksi beras mencukupi, maka ruang fiskal bisa dipakai untuk melindungi daya beli.
Masalahnya, benteng ini rapuh. Data IPB mencatat penyusutan lahan sawah mencapai 150 ribu hektar per tahun. Sementara kebutuhan pangan untuk 280 juta jiwa terus naik. Tanpa reforma agraria, irigasi, dan pupuk yang tepat waktu, target 2026 bisa menjadi ambisi yang kontraproduktif.
Dua Skenario 2026: Mandiri atau Ambruk?
Jika kita bedah, hanya ada dua skenario.
Skenario Buruk:Gagal swasembada.
Harga minyak bertahan di atas US$100, impor beras naik karena gagal panen, subsidi energi jebol. BI terpaksa menaikkan suku bunga lagi untuk menjaga rupiah. Pertumbuhan ekonomi yang ditarget 5,2% – 5,8% bisa meleset, dan inflasi tembus di atas 5%. Skenario ini mirip dengan krisis 1998, saat impor dan utang luar negeri membuat kita tidak punya daya tahan.
Skenario Baik: Swasembada berjalan.
Produksi energi domestik menekan impor. Produksi pangan menstabilkan harga. APBN punya ruang untuk insentif fiskal dan program sosial. Meski dolar kuat, rupiah tetap stabil karena neraca perdagangan surplus dan kepercayaan investor terjaga.
Penutup: Taruhannya Adalah Kamu
Negara yang tidak bisa menanam berasnya sendiri dan tidak bisa mengebor energinya sendiri, akan selamanya menjadi korban di pasar global.
Karena itu pertanyaannya sekarang bukan lagi “kapan swasembada”, tapi “sanggup nggak kita sebelum guncangan berikutnya datang”.
Kalau benteng ini jebol, yang pertama merasakan bukan menteri di Senayan. Tapi kamu. Di harga beras di pasar, di harga BBM di SPBU, di gaji yang nilainya tergerus inflasi.
Dan di tahun 2026, kita tidak punya banyak waktu lagi untuk salah langkah.
——–
*Penulis Herianto, SE, mantan Ketua PRD Sumatera Utara, Ketua Relawan Persatuan Nasional.
