Kamis, 29 Februari 2024

Saatnya Presiden Obama Minta Maaf Atas Keterlibatan CIA Pada Genosida 1965

JAKARTA- Sebelum mengakhiri masa pemerintahannya Presiden Barrack Obama seharusnya mendorong pembukaan semua data intelejen Amerika Serikat, (Central Intelligence Agency) yang terlibat dalam genosida yang terjadi di Indonesia pasca kudeta militer atas pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1965. Dalam sidang International People’s Tribunal (Mahkamah Rakyat Internasional) 1965 di Den Hag beberapa waktu lalu terungkap peran Amerika Serikat, Inggris, Australia dalam mendorong terjadinya kudeta militer dan membiayai pembunuhan massal 3 juta orang di Indonesia. Selain itu ada indikasi yang masih terus diselidiki keterlibatan Swedia dan Jerman. Hal ini disampaikan oleh Reza Muharam dari International People’s Tribunal (IPT) 1965 kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (24/7)

“Presiden Obama dikenal dekat oleh sebagian besar orang Indonesia karena pernah sekolah dan tinggal di sini. Seharusnya dia membuka lembaran baru hubungan Indonesia-Amerika dengan mengakhiri sejarah hitam yang diwarisi operasi spionase Amerika pada rakyat Indonesia dengan meminta maaf atas nama bangsa Amerika kepada bangsa Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya Senator Amerika Serikat, Tom Udall dari Komisi Hubungan Luar Negeri Senat Amerika telah mengajukan rancangan resolusi guna menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan massal yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965-66.

Kekejaman Massal

Senator Tom Udall mengeluarkan pernyataan tentang hal itu pada hari 1 Oktober 2015 lalu, bertepatan dengan peringatan 50 tahun pembantaian massal yang menewaskan antara setengah sampai satu juta orang menyusul terjadinya apa yang disebut peristiwa G30S.

“Lima puluh tahun yang lalu pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, dimulai salah satu kekejaman massal paling buruk di Indonesia, antara 500 ribu sampai satu juta orang, kebanyakan warga sipil, mati dalam pembantaian yang didukung oleh pemerintah Indonesia. Dalam masa yang sama, pemerintah Amerika terus memberikan bantuan militer dan keuangan kepada Indonesia,” kata Senator Udall.

Itulah, kata Senator Tom Udall dalam sambutan yang dibacakan oleh John Sifton dari kelompok Human Rights Watch ketika diadakan pemutaran film “The Look of Silence” di kota Washington DC.

Film karya Joshua Oppenheimer itu mengisahkan pengalaman para keluarga korban yang tewas dibunuh dalam peristiwa berdarah itu.

Kata Udall lagi, pemerintah Amerika dan Indonesia harus berusaha menutup babak gelap dalam sejarah ini dengan mengumumkan semua dokumen rahasia dan secara resmi mengakui terjadinya aksi-aksi kekejaman itu.

Anggota Komisi Senat Hubungan luar Negeri itu mengatakan, banyak dari para pembunuh itu kini masih hidup dan bebas, dan para korban serta keluarga mereka masih terus dipinggirkan.

“Hari ini, dalam Kongres Amerika, saya mengajukan rancangan resolusi baru yang akan menekan pemerintah Amerika supaya mengakui perannya dalam pembantaian di Indonesia dan mengumumkan semua dokumen yang berisi informasi tentang peristiwa itu dan para pelakunya,” tambah Udall.

Senator AS itu menambahkan, “Tapi yang lebih penting lagi adalah bagi Presiden Joko Widodo untuk mendukung dibentuknya Komisi Kebenaran yang akan mengadakan penyelidikan resmi tentang peristiwa tahun 1960-an itu dan mengeluarkan laporan yang komprehensif tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi dan para pelakunya.”

Selanjutnya, Senator Tom Udall mengatakan, ia berharap Presiden Amerika Barack Obama akan mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan hal itu, ketika Jokowi berkunjung ke Amerika beberapa waktu lalu.

“Hanya dengan mengakui apa yang terjadi di masa lampau kita bisa memperbaiki pelaksanaan HAM di seluruh dunia,” kata Senator Udall. (Web Warouw)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru