KUDUS- Bahkan sebelum datang seruan untuk bekerja dari rumah, saya sudah memulainya hampir setahun ini. Tetapi, yang disebut rumah bagi orang desa tidak sekedar bangunan, juga sawah-sawah itu. Ia laksana panggung teater alam dengan velodrom berundak-undak mengikuti kontur pematangnya.
Di hamparan itu setiap pagi makhluk-makhluk yang mendiaminya menggelar orkestra: sekawanan burung kutilang di pohon kersen bersiulan, kodok-kodok di sawah menabuh bongo dan sapi-sapi di kandang meniup saxophone. Mereka musisi alam profesional yang hanya bisa saya bayar tiket masuknya dengan bertani organik.
Sayangnya pertunjukan sehebat itu tak ikut ditonton anak-anak. Mereka lebih memilih mengisi retret dengan musik tik-tok dan menonton meme lucu di layar gawai. Masa liburan seharusnya jadi momentum anak-anak belajar dan membantu orangtuanya bertani. Sawah-sawah itu sejauh ini masih aman dari penyebaran corona. Bukankah di rumah maupun sawah ia bertemu dengan anggota keluarga yang sama? Ketidakmauan membaur menunjukkan social distancing benar-benar terjadi bukan saja secara fisik, tetapi juga ideologi.
Social distance atau menjaga jarak itu sudah puluhan tahun berlangsung sejak petani meminta anak-anak menjauh dari sawah dan dunia pertanian. Mereka melepas anak-anak seperti menggusah burung yang memakan padi lalu terbang dan hinggap di pabrik-pabrik. Lebih bangga rupanya anak-anak mereka menjadi pekerja pabrik daripada menjadi petani.
Hampir setengah abad social distancing pemuda dari area pertanian berlangsung sejak revolusi hijau kurun 70-80an gagal memandirikan dan memakmurkan petani. Arief Budiman dalam “Negara Pembangunan” (1991) menggambarkan kesengsaraan itu sebagai akibat kebijakan harga beras murah saat itu. Ia dimurahkan supaya pegawai negeri kelas bawah yang bergaji kecil mampu membelinya.
Apapun setelah itu bertani adalah karma. Teori dan cara apapun diberikan tak pernah bikin mereka sejahtera kecuali para tengkulaknya. Mereka makin bergantung pada industri pestisida sintetik hingga saat ini.
Kini saat pandemi Covid-19 menyerang hampir semua negara di dunia dan mungkin mereka akan menyimpan persediaan makanan untuk rakyatnya sendiri, kita tak punya cadangan yang cukup dalam waktu dekat tanpa impor dari mereka.
Persediaan beras kita berdasar statemen Menteri BUMN awal Maret lalu masih 1,65 juta ton. Dengan tingkat konsumsi beras masyarakat kita menurut BPS 2,85 juta ton per bulan, artinya kebutuhan untuk sebulan masih kurang 43 persen.
Beruntung pandemi corona datang saat musim panen padi di dalam negeri, sehingga masih bisa mengatasi ketersediaan pangan dalam jangka menengah. Merujuk data BPS produksi beras nasional tahun 2019 sekitar 31,3 juta ton, maka jika diestimasikan produksi tahun 2020 setara, dengan tingkat konsumsi 2,85 ton perbulan akan mencukupi ketersediaan selama kurang lebih 10 bulan.
Problemnya kita saat ini baru menjalani musim panen di masa tanam pertama, belum melalui masa tanam kedua dan ketiga sepanjang 2020 nanti. Sehingga, hasil panen pertama diperkirakan mencukupi kebutuhan sekitar 4,5 bulan dengan asumsi masa tanam kedua dan ketiga lebih menurun karena memasuki kemarau.
Kita butuh ketersediaan pangan yang memadai dalam menghadapi pandemi corona. Sebab musim wabah ini tidak saja akan mengalami prosedur impor tak selancar biasanya, tetapi juga “perebutan” ketersediaan pangan antarnegara.
Imajinasikan krisis pandemi Covid-19 akan berlangsung lama dan lebih buruk, maka perlu segera dilakukan langkah contingency dengan merubah APBN dan mengalihkan konsentrasi program pada ketahanan pangan dan kesehatan. Ketahanan pangan itu artinya membangun sarana pertanian mulai embung, sistem irigasi, sumur pantek dan resapan, pestisida nabati, pupuk organik dan segala macam fasilitas pertanian supaya ketersediaan pangan dalam negeri tercukupi tanpa impor termasuk jika harus lockdown.
Kita punya pengalaman mengeluarkan anggaran yang sangat berani. Kita berani mengeluarkan biaya untuk pembangunan dan operasional Asian Games sampai Rp. 45 triliun pada 2018. Membiayai total pembangunan 51 ruas jalan tol dengan cash maupun utang sampai Rp. 582 triliun pada catatan 2019 berdasarkan data badan usaha jalan tol (BUJT). Juga memaksa harga semen di Papua dari Rp. 2 juta persak ukuran 50 kg menjadi Rp. 400 ribu-600 ribu dengan subsidi dan menata sistem distribusinya.
Keberanian itu saatnya ditunjukkan bagi pangan dan kesehatan. Pemerintah dan DPR silakan menghitung. Tetapi, prinsipnya kita tak boleh menunggu sampai datang situasi terburuk terjadi, karena pasti akan sangat terlambat.
Waktunya mengajak para petani padi maupun tanaman pangan lain kembali bergairah menanam melalui program mandiri pangan dimulai dari kisah pandemi corona. Jangan biarkan mereka lelah merawat sawah cukup hanya mendengar orkestra alam yang mungkin hanya bisa dinikmati oleh petani muallaf alias pemula seperti saya.
Di sawah itu pagi kemarin saya melihat keberhasilan sekaligus kegagalan mereka, juga keluhan dan kesengsaraannya. Setelah terjun sendiri bertani dalam tiga tahun terakhir, saya berani bertaruh mereka belum merasakan sejahtera seperti saudara sesama petani di Thailand dan Vietnam yang mengekspor berasnya ke Indonesia.
Waktunya memulai dan berubah. Dan saatnya menghentikan upaya penjauhan anak-anak petani dari sawah milik orangtuanya dengan memerbaikinya, berkebalikan dengan seruan social distancing pandemi Covid-19 pada khususnya kasus pangan. (Hasan Aoni)
