SUKABUMI – Warga Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, mengeluhkan pencemaran lingkungan yang diduga berasal dari aktivitas alat berat milik perusahaan tambang emas di wilayah mereka.
Menurut warga ada sekitar 50 hektare lahan pertanian milik mereka tercemar lumpur yang terbawa aliran sungai. Dari visual gambar udara yang diterima detikJabar, bentang sawah di Desa Cihaur yang berada di antara perbukitan hijau terlihat kecokelatan.
Pola-pola petak sawah berubah menjadi kolam lumpur dengan genangan air keruh, menyisakan sedikit area yang masih ditanami. Sungai kecil yang biasa menjadi sumber irigasi justru membawa limpasan material tanah dari atas bukit ke areal pertanian warga.
Video yang direkam warga menunjukkan derasnya aliran air berlumpur yang merangsek ke area persawahan dan pemukiman, memperjelas seberapa parah dampak pencemaran yang diduga berasal dari pengerukan tanah oleh alat berat tambang emas.
“Kami tidak ingin ada kompensasi atau ganti rugi, kami ingin keberadaan perusahaan tersebut ada kemanfaatan untuk seluruh warga yang terdampak limbah,” ujar Solehudin, salah seorang warga dikutip Bergelora.com, Selasa (8/4/2025).
Solehudin mengaku kesal karena pencemaran ini telah merusak lahan pertanian mereka. Ia menilai kehadiran perusahaan tambang belum memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Solehudin menyebut, perusahaan hanya menjanjikan kompensasi, namun tidak ada tindak lanjut, bahkan sekadar untuk sosialisasi sejak awal pengerukan dilakukan tidak pernah ada.
“Dari awal tidak ada sosialisasi, tidak ada itikad baik. Jalan satu-satunya adalah ditutup saja tambangnya,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Dahlan, warga lain yang sawahnya juga terdampak lumpur. Ia mengaku gagal panen akibat lahan pertaniannya rusak.
“Ceritanya mau panen, hancur sama lumpur dari perusahaan tambang. Enggak ada tanggung jawab ke masyarakat,” ucapnya.
Menurut Dahlan, sebelumnya tidak ada pengerukan. Namun sejak alat berat seperti beko mulai beroperasi, lumpur dari kegiatan tambang mengalir ke sungai dan mencemari area persawahan. Ia menegaskan, sosialisasi dari pihak perusahaan pun tidak pernah dilakukan.
“Baru tahun-tahun ini ada kejadian, dulu tidak ada pengerukan, kalau sekarang kan ada beko ada pengerukan, itu saja yang jadi limbahnya dibuang dari kali masuk ke (lahan) pertanian saya,” tutur Dahlan.
“Sawah yang rusak kalau keseluruhan ada sekitar 30 hektare lebih, yang terdampak. Jadi untuk aktivitas tersebut enggak ada sosialisasi enggak ada acerita apa-apa langsung keruk saja,” pungkasnya.
Mas Rebo, salah seorang petani di Desa Cihaur, mengatakan aktivitas tambang berdampak langsung pada lahan pertanian dan permukiman.
“Yang terdampak lebih dari 40 sampai 50 hektare. Dampaknya ke perkebunan, permukiman, ini limbah dari arah perusahaan tambang. Mereka kerjakan pakai alat berat dari arah Kole, itu berdampak sekali ke lahan pertanian kami,” kata Rebo.
Ia menyayangkan sikap perangkat desa yang dinilai kurang responsif terhadap keluhan warga. “Masalah ini seharusnya jadi perhatian pihak desa. Jangan sampai warga yang bereaksi duluan. Pihak desa harus datang menemui kami,” ujarnya.
Rebo menegaskan bahwa hingga kini warga belum bisa menghitung secara pasti besarnya kerugian, namun ia meminta perusahaan mengambil langkah konkret.
“Kalau memang bisa ditutup, ya tutup saja. Kalau ada penanggulangan silakan, tapi kalau tidak ada, lebih baik ditutup. Kami merasa sangat dirugikan,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Camat Simpenan R. Ade Akhsan Bratadiredja mengungkap persoalan itu sedang ditindaklanjuti pemerintah desa setempat.
“Terima kasih informasinya, sedang ditindaklanjuti oleh pemerintah desa berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya,” singkatnya.
DPMPTSP Turun Tangan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar mengatakan pihaknya telah memonitor langsung persoalan tersebut.
“Sumuhun monitor, sudah nyambung dengan kades, camat, perwakilan perusahaan, pengawas tambang ESDM. Besok mau dipertemukan. Insyaallah, hari Kamis dilihat ke lapangan, mudah-mudahan cepat teratasi,” ujar Ali saat dikonfirmasi detikJabar, Senin (7/4/2025).
Ali menyebut, koordinasi juga tengah dijalin dengan berbagai pihak untuk menggelar pertemuan awal di kantor DPMPTSP. “Insyaallah besok kumpul awal, dengan pengawas tambang. Mungkin dengan pengawas tambang Kementerian ESDM via Zoom,” bebernya. (Yosep)