JAKARTA- Setelah penangkapan Walil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto Jumat (23/1) pagi ini, Bergelora menerima info, penangkapan akan berlanjut pada Ketua KPK, Abraham Samad. Sandi operasi dari Polri adalah ‘No Angel’. Untuk itu masyarakat Indonesia yang masih mendukung pemberantasan korupsi untuk mendatangi dan menyelamatkan KPK dan Ketua KPK, Abraham Samad. Hal ini diserukan oleh Ketua DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono.
“KPK adalah pertahanan terakhir melawan koruptor dan para rekening gendut. Karena itu kami imbau kawan-kawan untuk datang ke KPK untuk mendukung dan mempertahankan KPK dari ancaman penghancuran. Selamatkan KPK selamatkan Abraham Samad,” tegasnya.
Menurutnya penangkapan terhadap pimpinan-pimpinan KPK merupakan balas dendam Polri terhadap KPK yang menetapkan BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi rekening gendut.
“Balas dendamnya adalah kriminalisasi oleh Polri pada KPK. Dengan penangkapan langsung oleh Polisi terhadap BW yang didasarkan pada laporan masyarakat tertanggal 15 januari 2014 dengan tuduhan memberikan keterangan palsu di MK sungguh sangat dipaksakan , apalagi jika tidak ada surat pemanggilan terlebih dahulu tentu saja ini murni kriminalisasi padahal BG saat paparan ketika fit and proper test di DPR akan menindak anggota Polri yang sewenang wenang melakukan tindakan kriminalisasi,” ujarnya.
Masyarakat menurutnya sudah cerdas kalau penangkapan BW oleh Bareskrim bentuk dari ketidak seriusan Polri untuk mendukung pemberantasan korupsi.
“Masyarakat meyakini ada skenario untuk mengintimidasi KPK dengan ditangkapnya BW untuk melemahkan para petinggi KPK,” ujarnya.
Untuk itu, Presiden Jokowi harus segera mencopot Kabareskrim dan memanggil Plt Kapolri untuk meminta pertanggung jawaban mereka atas intimidasi dan kriminalisasi terhadap KPK.
DPR juga harus segera memanggil Plt Kapolri untuk di minta keterangannya atas motif kriminalisasi pada KPK.
Sebagai salah satu Ketua di DPP Gerindra, Arif Poyuono juga mendesak Presiden Jokowi jangan diam saja dan segera bertindak untuk menyelesaikan konflik KPK dan Polri.
Sebelumnya Partai Demokrat juga mendesak Presiden Jokowi segera memanggil Wakapolri dan Kabareskrim untuk menjelaskan penangkapan terhadap Bambang Widjajanto.
“Perlu dijelaskan kenapa penangkapan itu dilakukan pada saat KPK sedang memproses sangkaan hukum kepada Kapolri Budi Gunawan,” ujar Ketua Departemen HAM DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik.
Presiden menurutnya tidak boleh menjadi faktor penyebab krisis politik dengan diam dan berpangku tangan lebih lama.
“Semua pihak untuk menahan diri, mengedepankan akal sehat, dan memberi kesempatan kepada Presiden Jokowi untuk bertindak menyelesaikan perkara ini di sisi kebenaran dan keadilan.
Namun bila Presiden mengambil jalan yang keliru, Partai Demokrat berada di sisi rakyat untuk melakukan rektifikasi yang diperlukan,” tegasnya. (Tiara Hidup)
