Senin, 15 Juli 2024

SIAPA VENDORNYA NIH..? Menkes Dapat 4 Miliar Dolar AS dari Bank Dunia untuk Penuhi Alkes di RI, Padahal Harga Masih Mahal

JAKARTA – Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut Bank Dunia memberikan 4 miliar dolar AS atau sekitar Rp 65 triliun untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) di Indonesia.

Ia mengatakan alkes tersebut bakal didistribusikan sebagai bentuk pemerataan layanan kesehatan.

“Jadi supaya bisa menutup lingkaran setannya kita tutup dulu alat-alatnya dan ini sudah disetujui Bank Dunia di akhir 2023, Desember, 4 miliar dollar,” ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Adapun alat kesehatan tersebut bakal disebarkan ke puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), dan rumah sakit di kabupaten/kota.

“Kita akan tebar itu ke 10.000 puskesmas, 85.000 pustu, dan 514 (rumah sakit) kabupaten/kota untuk lima layanan utama,” imbuhnya lagi.

Menkes menyebut lima layanan utama tersebut dipilih dari lima penyakit dengan jumlah kasus kematian tertinggi di Indonesia, yakni stroke, jantung, kanker, gagal ginjal, dan penyakit terkait ibu dan anak.

Program itu rencananya bakal selesai dieksekusi paling lambat 2027. Sebab, program transformasi kesehatan itu mulai dicanangkan sejak 2022.

“Jadi (diselesaikan) 5 tahun sejak kita mulai bekerja melakukan transformasi kesehatan ini,” lanjutnya lagi.

Harga Alkes Mahal

Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan sebelumnya Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap penyebab mahalnya harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan di Indonesia.

Dia mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan melonjaknya harga alkes dan obat, yaitu tidak efisiennya jalur perdagangan komoditas kesehatan tersebut.

Faktor lainnya, yaitu transparansi dan koordinasi tata kelola perdagangan alat kesehatan dan obat-obatan.

“Tata kelolanya juga musti dibikin lebih transparan dan terbuka sehingga tidak ada peningkatan harga yang unreasonable atau unnecessary dalam proses pembelian alkes dan obat-obatanan. Itu kan lebih masalah tata kelola dan desain proses pembelian kita itu seperti apa,” ujarnya usai mengikuti rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan relaksasi pajak industri kesehatan di Istana Kepresidenan, Selasa (2/7/2024).

Mantan Direktur Bank Mandiri (BMRI) itu mengaku untuk membuat harga alat kesehatan dan obat-obatan bisa lebih murah, dibutuhkan koordinasi teknis lintas kementerian, seperti Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan untuk mendesain ekosistem industri.

Budi mencontohkan aturan yang tidak sinkron seperti, untuk pembelian mesin USG mendapatkan bea masuk impor 0%. Sementara itu, impor komponennya seperti layar, elektronik USG, dan bahan baku malah dikenakan Bea Masuk sekitar 15%.

Dia melanjutkan pembelian alat kesehatan ini juga dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya pembelian Cath Lab untuk 514 di Kabupaten/Kota. Menurutnya, pemerintah tidak lagi mengimpor, tetapi membangun pabrik Cath lab di dalam negeri.

“Untuk melihat dengan kebijakan beli Cath lab ini ingin dong kita kalau bisa pabrik Cath lab bisa masuk, bagaimana pabrik ini masuk [investasi]. Karena ada kebutuhan pemerintah 514 Cath Lab unit. Nanti pasti diikuti RS swasta,” imbuhnya.

Budi melanjutkan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal melakukan komunikasi dengan sejumlah asosiasi, seperti Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab Indonesia) untuk menyamakan koordinasi dalam merealisasi harga alkes dan obat yang lebih murah.

“Kami juga akan ngomong dengan Gakeslab, produsen alat dalam negeri. Kemudian juga asosiasi dari farmasi, baik yang importir maupun produksi dalam negeri, bagaimana kita cari solusi. Saya rasa sih harusnya kalau luar negeri harga obat bisa lebih murah, harusnya kita bisa mengarah ke sana,” pungkas Budi. (Web Warouw)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru