JAKARTA – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dita Indah Sari meminta presiden terpilih Prabowo Subianto mencari menteri ekonomi yang mumpuni di tengah tingginya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sejak Januari-Agustus 2024, sebanyak 46.240 pekerja terkena PHK.
“Harapan PKB adalah pemerintahan Pak Prabowo dan para menteri ekonominya harus berani memilih sektor prioritas yang akan dibenahi,” ujar Dita dalam keterangannya pada pers, Selasa (10/9/2024).
Dita menyebutkan, ada empat sektor yang perlu dibenahi, yakni pertanian, kelautan, manufaktur, dan pariwisata.
Dita juga menekankan agar para menteri bidang ekonomi ke depan benar-benar mau bekerja untuk masyarakat yang bekerja di sektor tekstil karena industri tersebut tengah dilanda PHK.
“Faktor impor memang mengganggu. Sebetulnya impor tidak apa-apa jika barang itu memang tidak diproduksi di Indonesia tau diproduksi tapi masih kurang,” kata dia.
Namun, Dita menilai situasi di Indonesia berbeda karena impor produk tekstil begitu banyak dan membuat perusahaan dalam negeri kesulitan bertahan. Apalagi, produk impor memiliki harga yang lebih murah ketimbang barang yang diproduksi oleh pabrik domestik.
Dita menduga, ada sejumlah pihak yang memanfaatkan keuntungan dalam persoalan ini.
“Tentu juga karena ada rente di situ, ada yang menikmati selisih harga antara produk impor yang jauh lebih murah dengan harga lokal,” kata dia.
Ia yakin Prabowo bakal menyelesaikan pekerjaan rumah itu, termasuk menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang mengambil keuntungan impor produk tekstil secara ilegal.
“PKB yakin pemerintahan Pak Prabowo tidak akan malas melakukan serangkaian perlindungan bagi industri prioritas kita, termasuk penegakan hukum. PKB berharap menteri-menteri ekonomi berikutnya memiliki fokus yang sama dengan concern PKB dan harapan Cak Imin,” kata Dita.
“Jiwa patriotik kita bukan hanya di soal politik luar negeri, tapi juga bagaimana mengelola ekonomi di tengah kompetisi global,” ujar dia.
46.000 PHK
Kepada Bergelora.com di Jakarta
dilaporkan 46.000 pekerja kena PHK hingga agustus 2024.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutkan, sebanyak 46.240 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari 2024 hingga Agustus 2024.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, dari angka PHK itu, paling banyak di Jawa Tengah.
“Jawa Tengah nomor satu, Agustus masuk nomor satu (di) Jawa Tengah, diikuti DKI Jakarta, lalu Banten,” kata Putri usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).
Putri mengatakan, ada sekitar 7.400 pekerja di DKI Jakarta yang mengalami PHK pada periode tersebut.
“Tapi itu nomor dua loh ya (di Jakarta), nomor satu masih Jawa Tengah,” kata Putri.
Di Jawa Tengah, pekerja yang banyak mengalami PHK di sektor manufaktur, tekstil, hingga industri pengolahan.
“Manufaktur, tekstil, garmen, alas kaki. (Sementara) kalau di DKI Jakarta kebanyakan (di sektor) jasa. Restoran, kafe, itu jasa banyak,” tutur Putri.
Sementara di Banten, PHK banyak terjadi di industri petrokimia.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui banyak perusahaan yang melakukan PHK belakangan ini.
“Ya, memang naik, tapi kan mudah-mudahan angkanya tidak lebih tinggi dari angka tahun 2023,” kata Ida usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).
Sebagai informasi, angka PHK pada tahun lalu mencapai 64.855 pekerja.
Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan, sebut Ida, masih melakukan mitigasi terkait banyaknya PHK akhir-akhir ini.
“Kami terus melakukan memitigasi agar jangan sampai PHK itu terjadi. Jadi upaya-upayanya kami pertemukan, antara manajemen dengan pekerja, kami ketemukan itu, bisa menekan terjadinya PHK,” tutur Ida. (Web Warouw)
