Oleh: Zhu Chenge *
SEKALI lagi, tindakan Amerika Serikat menambah ironi pada istilah “persaingan sehat” yang sering disebut-sebut. Pada tanggal 20 April, Dewan Perwakilan Rakyat AS menyetujui undang-undang yang memaksa aplikasi media sosial TikTok untuk melakukan divestasi dari perusahaan induknya, ByteDance, dalam jangka waktu yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa TikTok mungkin berisiko menghilang sepenuhnya dari toko aplikasi seluler Amerika.
Undang-undang ini hanya sedikit mengubah rancangan undang-undang larangan yang disahkan pada bulan Maret. RUU ini dimasukkan ke dalam paket bantuan luar negeri yang lebih besar, yang sengaja dirancang untuk mempercepat penerapannya pada langkah berikutnya.
Ini bukan pertama kalinya politisi Amerika menargetkan TikTok. Pemerintahan Trump pernah mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang transaksi komersial AS dengan TikTok. Pemerintahan Biden, pada tahun 2022, melarang pegawai federal menggunakan aplikasi tersebut di perangkat pemerintah. Tahun lalu, Montana juga mengeluarkan larangan menyeluruh terhadapnya. Kali ini, menghadapi ultimatum terakhir dari Kongres AS, TikTok mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa larangan tersebut “akan menginjak-injak hak kebebasan berpendapat.”
TikTok bukan satu-satunya yang mengungkapkan kekecewaannya, karena jelas bahwa pasti ada lebih banyak entitas yang terkena dampak gejolak ini. Yang pertama dan paling terkena dampaknya adalah 170 juta pengguna TikTok di Amerika, yang merupakan lebih dari setengah total populasi Amerika. Sejak memasuki pasar Amerika pada tahun 2018, TikTok telah dicintai oleh masyarakat Amerika karena nilai hiburannya yang unik. Amerika dengan cepat menjadi pasar global terbesar untuk aplikasi tersebut.
Remaja Amerika, khususnya, sangat merasakan dampaknya. Sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa lebih dari tiga perempat Generasi Z menggunakan TikTok. Mereka pasti bertanya-tanya: kenapa kita dilarang menggunakan aplikasi mobile kesayangan kita? Jawabannya ada di Washington DC
Banyak orang yang mencari nafkah di TikTok menyesali potensi kerugian ekonomi. Lebih dari 5 juta usaha kecil dan menengah memiliki akun TikTok. TikTok Shop, yang telah dengan cermat memilih lebih dari 250.000 bisnis luar biasa untuk bergabung, juga muncul sebagai salah satu platform e-commerce paling menjanjikan di AS, belum lagi para seniman independen yang membagikan karya mereka, berinteraksi dengan penggemar, dan memperoleh penghasilan di aplikasi.
Momentum positif perkembangan bisnis yang dimotori TikTok kemungkinan besar akan terganggu dengan adanya larangan tersebut. Perubahan ini dapat memicu babak baru restrukturisasi dan pergolakan rantai ekonomi di Amerika, yang berpotensi mempengaruhi penghidupan ratusan ribu orang.
RUU ini tidak hanya menargetkan TikTok; ini menempatkan aplikasi seluler lain yang berasal dari luar negeri di bawah pengawasan ketat dan berisiko tinggi. Menurut RUU tersebut, undang-undang ini akan membantu pemerintah AS dalam mengidentifikasi aplikasi asing yang “menimbulkan ancaman keamanan nasional” bagi AS
Hal ini menunjukkan bahwa TikTok mungkin saja menjadi korban pertama dalam daftar hitam yang dirahasiakan. Aplikasi seluler apa pun yang populer di pasar Amerika dapat dituduh berpotensi mengancam keamanan nasional AS hanya karena aplikasi tersebut berasal dari negara asing. Perusahaan-perusahaan ini tidak mempunyai hak untuk membela diri karena pemerintah AS akan menjadi satu-satunya pihak yang berwenang untuk menafsirkan situasi tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan: Siapa yang akan menjadi korban selanjutnya?
Dan yang terakhir, RUU ini adalah yang paling berdampak terhadap Amerika. Ketika AS mengerahkan kekuatan penuhnya untuk menentang aplikasi seluler, hal ini menandakan puncak baru dalam memperluas konsep keamanan nasional di negara tersebut. Para politisi Amerika ini, yang didorong oleh mentalitas perang dingin, bersedia membahayakan kredibilitas undang-undang mereka sendiri dan mempertaruhkan citra Amerika di komunitas internasional, semuanya dalam upaya untuk memberikan pukulan telak terhadap dunia usaha yang tidak bersalah.
Terlepas dari upaya para politisi AS untuk memutarbalikkan wacana domestik mengenai Tiongkok, banyak orang Amerika yang berpikiran waras masih merasa simpati dan kecewa atas penderitaan TikTok. Sayangnya, suara orang-orang Amerika ini tidak terdengar di Capitol Hill.
Larangan TikTok menggarisbawahi bahwa perusahaan-perusahaan teknologi di AS menghadapi risiko dan ketidakpastian yang lebih besar, dengan semakin banyaknya pelecehan dan penindasan dari pihak berwenang. Perusahaan harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai hal ini dan bersiap menghadapi tuduhan tidak berdasar dari pihak berwenang kapan pun, di mana pun, serta risiko penindasan perdagangan.
Namun pada saat yang sama, dunia usaha tidak boleh kehilangan kepercayaan karena hal ini. Respons TikTok terhadap RUU pelarangan adalah contoh yang baik, yang menunjukkan bahwa melalui struktur kepemilikan yang jelas dan independen, pemahaman yang mendalam tentang aturan main, dan sikap percaya diri dan inklusif, dukungan yang cukup masih dapat diperoleh. Selain itu, melawan klaim tidak berdasar pihak berwenang dengan fakta juga akan menyoroti tindakan konyol Kongres AS.
Sambil memuji kepahlawanan bisnis-bisnis ini, kita juga perlu berpikir lebih hati-hati tentang akar penyebab kekacauan kebijakan di Amerika. Perusahaan-perusahaan seperti TikTok tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional Amerika; sebaliknya, penghasut sebenarnya yang merugikan lingkungan ekonomi dan politik dalam negeri adalah Amerika Serikat sendiri.
*Penulis Zhu Chenge adalah komentator khusus isu terkini untuk CGTN, adalah asisten peneliti di Institute of American Studies, Chinese Academy of Social Sciences. Artikel tersebut mencerminkan opini penulis dan belum tentu merupakan pandangan CGTN.
—
*Artikel diterjemahkan dari artikel yang berjudulkan “Who are getting hurt by TikTok ban?” di CGTN
