JAKARTA- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melapor kepada Presiden Joko Widodo mengenai satu gubernur yang belum mengalihkan kewenangan perizinan investasi ke lembaga tersebut.
Padahal, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, Presiden Jokowi mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM. Di daerah, kewenangan itu dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Perlu kami sampaikan secara terhormat, mohon maaf Presiden, belum semua bupati melakukan ini. Jadi masih ada satu gubernur juga yang belum. Kemarin saya sengaja bilang bahwa mohon maaf, jangan sampai ada bupati yang merasa seperti presiden. ini bahaya juga karena Presiden Indonesia hanya satu namanya Joko Widodo,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2020 bertajuk “Investasi untuk Indonesia Maju” di Jakarta, Kamis (20/1).
Rakornas Investasi itu dihadiri ratusan Kepala DPMPTSP, sejumlah kepala daerah serta para pemangku kepentingan dalam pelayanan perizinan investasi di daerah dan pusat.
Presiden Jokowi turut hadir didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjadi pemateri di acara tersebut.
Sebelumnya, Bahlil menyebut jika tidak mengalihkan kewenangan ke DPMPTSP, percepatan pengurusan perizinan investasi tidak akan maksimal.
“Kalau izin masih dipegang bupati, wali kota, atau gubernur, kerja DPMPTSP tidak maksimal. Padahal tujuan DPMPTSP adalah untuk percepatan pengurusan izin. Kalau ditanya ada pengaruh atau tidak, pengaruhnya ya lambat,” katanya.
Namun, Bahlil menyakini masalah itu hanya soal komunikasi. Ia pun optimistis masalah pendelegasian kewenangan pemberian investasi akan bisa selesai sesuai dengan aturan yang ada.
“Insya Allah. Abang-abang gubernur ini baik-baik semua kok. Cuma persoalan komunikasinya saja yang kurang clear kali ini,” katanya.
BKPM Tangani Seluruhnya Ozin
Kepada Bergelora.com dilaporkan – Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) menangani seluruh izin usaha dari 22 kementerian/lembaga termasuk pemberian insentif fiskal untuk mempercepat arus investasi dan memberikan kemudahan bagi investor.
“Harapannya begitu daftar di online single submission (OSS) dapat nomor induk berusaha (NIB), notifikasinya cukup di BKPM,” kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (17/2).
Menurut dia, selama ini pengusaha mendaftar melalui layanan dalam jaringan satu pintu yakni OSS, namun pengusaha masih memerlukan notifikasi yang harus diurus di sejumlah kementerian/lembaga sehingga pola tersebut menyulitkan investor.
Untuk itu, kini di BKPM ditempatkan pejabat penghubung masing-masing kementerian lembaga terkait untuk memudahkan proses urus izin.
“Misal izin tambang, bangun pabrik semua di BKPM. Urusan nonteknis itu daftar ke BKPM, yang akan memberikan penilaian teknis atau urus teknisnya nanti pejabat kementerian teknis yang ada di BKPM,” kata Bahlil.
Upaya itu, lanjut dia, diharapkan mendongkrak peringkat kemudahan berbisnis Indonesia yabg ditargetkan peringkat 40.
Sementara itu, untuk persetujuan perusahaan atau wajib pajak badan mendapatkan insentif fiskal juga dilakukan di BKPM mulai 3 Februari 2020.
Insentif fiskal itu meliputi tax holiday, tax allowance hingga pajak impor barang modal.
Sementara itu, untuk realisasi investasi tahun 2019 Bahlil menyebut ada surplus hingga Rp18 triliun dari target sebesar Rp792 triliun menjadi Rp809,6 triliun.
Ia mengungkapkan 52 persen di antaranya merupakan investasi asing sedangkan sisanya merupakan investasi dari dalam negeri.
Sejak pemerintah Presiden Joko Widodo yang mendorong pembangunan infrastruktur, Bahlil mengklaim sebaran proyek investasi juga hampir merata, yakni 47 persen di luar Jawa dan sisanya masih di Jawa. Sedangkan untuk target realisasi investasi tahun ini mencapai Rp886 triliun. (Web Warouw)
