JAKARTA- Suka duka pengabdian bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) terhadap pelayanan kesehatan selama ini tidak banyak banyak diketahui oleh publik. Tanpa pengabdian bidan PTT selama ini, pemerintah akan menghadapi kesulitan dalam mengurus masalah kesehatan rakyat yang berada di pelosok daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. Sudah selayaknya program pengangkatan bidan PTT menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dilanjutkan agar pemerintah tetap dapat menjalankan fungsinya melayani sebagian besar rakyat yang tinggal di pedesaan. Demikian mantan Menteri Kesehatan, DR. Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (6/5).
“Negara berhutang pada bidan PTT, kalau tidak segera mengangkat mereka menjadi PNS. Itu adalah hak mereka yang bertahun-tahun sudah membantu pemerintah melayani masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya pemerintah tidak bisa begitu saja membatalkan program pengangkatan 40 ribuan bidan PTT menjadi PNS dengan alasan tidak memiliki anggaran, karena semua pengabdian sudah dilakukan bidan PTT untuk memastikan kesehatan masyarakat dipedesaan.
“Sebaliknya seharusnya pemerintah segera mengangkat menjadi PNS dan memastikan kesejahteraan para bidan agar pemerintah dapat memaksimalkan fungsi bidan sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas pemerintah di bidang kesehatan masyarakat di desa-desa,” jelasnya.
Dalam pertemuan itu Siti Fadilah mendiskusikan berbagai macam program pemerintah yang sudah dijalani oleh bidan PTT selama bertahun sejak 2004. Program diantaranya adalah program kemitraan bidan desa dan dukun yang berhasil menekan angka kematian ibu dan anak saat melahirkan.
“Sebagian besar desa di Indonesia tidak ada bidan apalagi dokter. Masyarakat masih percaya dengan dukun. Maka bidan bisa kerjasama dengan dukun desa. Dukun yang menerima ibu hamil mengantarkannya ke bidan untuk persalinan. Setelah persalinan selesai persalinan masyarakat bisa kembali kedukun terdekat untuk mendapatkan perawatan dari urut bayi, urut turun berok pada ibu dan lainnya,” ujar Ketua Dewan Pembina Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) ini.
Menurutnya, selain itu bidan juga berperan aktif bukan hanya pada hari posyandu sebulan sekali tetapi ikut mengaktifkan desa-desa siaga untuk memastikan kesehatan masyarakat desa.
“Dalam desa siaga rakyat diajarkan menjaga kesehatan lingkungan termasuk belajar aktif menjaga ibu yang sedang hamil. Kalau ada yang mau melahirkan sudah ditentukan siapa yang akan mengantar, ke bidan mana, pakai kendaraan apa. Bidan menjadi jembatan langsung bagi pemerintah dalam memastikan kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Ke Istana Negara
Sebelumnya Selasa (5/5) siang, Kepala Staf Kepresidenan, Letjen (Purn) Luhut Binsar Panjaitan menerima 40 orang perwakilan Forum Bidan Desa PTT Indonesia yang menanyakan pengangkatan bidan PTT menjadi PNS.
“Pemerintah tidak akan membiarkan bidan PTT terlantar dan akan segera mengangkat semua bidan PTT pusat menjadi PNS. Ini perintah pak presiden. Kawan-kawan bidan sudah mengabdi pada negara. Pemerintah akan segera urus semua masalah bidan ini,” tegas Luhut Panjaitan.
Dalam pertemuan ini Luhut Panjaitan meminta agar forum bidan bersabar, karena pemerintahan Presiden Joko Widodo baru berumur 6 bulan dan sedang melakukan konsolidasi pemerintahan.
“Setelah pak presiden pulang dari Maluku kita akan segera sama-sama menghadap presiden untuk mengambil langkah cepat menyelesaikan masalah ini,” ujarnya. (Web Warouw)
