JAKARTA- Tingginya kematian ibu melahirkan salah satunya akibat tidak tersedianya darah bagi ibu yang mengalami pendarahan terutama di daerah-daerah terpencil dan terisolir. Satu-satunya penyedia darah di Indonesia adalah Palang Merah Indonesia (PMI) yang tidak ada disetiap darah-daerah terpencil. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan 2004-2009, Siti Fadilah Supari kepada Bergelora.com, di Jakarta, Jumat (25/12)
“Oleh karena itu pemerintah seharusnya bisa memastikan ketersediaan darah untuk menekan tingginya angka kematian ibu melahirkan di daerah-darah yang tidak ada PMI nya,” ujarnya.
Siti Fadilah berduka dan menyesali kematian bidan Anik di Kalimantan Barat yang meninggal dunia karena rumah sakit di daerah tugasnya tidak ada ketersediaan darah. Almarhum bidan Anik bertugas di desa terpencil Kabupaten Landak, Provinsi Kalimatan Barat. Ia sedang hamil dan sempat menolong dua orang ibu melahirkan. Setelah itu mengalami pendarahan dan tidak tertolong karena di rumah sakit Kabupaten tidak tersedia darah. PMI di Provinsi Kalimatan Barat juga tidak ada darah yang dibutuhkan.
“Persitiwa ini amat memukul hati saya. Almarhum tidak tertolong setelah menolong dua orang ibu melahirkan, karena tidak ada darah di rumah sakit dan PMI. Jangan lagi ada ibu terutama bidan yang melahirkan meninggal karena tidak ada ketersediaan darah,” ujarnya
Sebelumnya Siti Fadilah dalam Workshop Nasional bertema “Peranan Bidan Desa Di Tengah Masyarakat Kekinian”, yang diadakan oleh Forum Bidan PTT Indonesia di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (22/12) menyampaikan mengapa dirinya bisa mengangkat 60 ribu bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada saat menjabat sebagai menteri kesehatan.
Pada waktu itu (2004-2009) menurutnya situasi kesehatan rakyat menghadapi berbagai ancaman bahaya bencana penyakit dan bencana alam. Untuk itu Siti Fadilah mendirikan desam siaga di seluruh desa Indonesia agar rakyat berorganisasi untuk belajar menghadapi ancaman penyakit dan bencana alam.
“Setiap satu desa siaga harus ada seorang bidan yang bertugas memastikan kesehatan dan keselamatan ibu hamil di desa. Maka dengan seijin Presiden SBY, saya mengangkat 60.000 bidan PTT menjadi PNS, langsung dibawah koordinasi Menteri Kesehatan,” ujarnya.
Setelah itu Siti Fadilah supari mendirikan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) yang berisikan relawan kesehatan dari masyarakat yang bertugas memastikan forum-forum desa siaga dilaksanakan setiap minggu untuk menampung persoalan kesehatan di desa agar segera bisa tangani secara gotong royong.
“Posyandu diadakan bidan sebulan sekali untuk pengecekan kesehatan masyarakat terutama ibu hamil. Kalau ada ibu hamil desa siaga sudah memutuskan siapa yang bertugas mendampingi saat melahirkan, pakai kendaraan apa akan dibawa kemana. Kalau ada bencana alam rakyat sudah tahu apa yang harus dilakukan kemana evakuasi, siapa dan apa tugas masing-masing. Kalau ada wabah penyakit desa siaga tahu siapa dan dimana yang harus dihubungi,” paparnya.
Ia menjelaskan tugas bidan bukan hanya menolong kelahiran tetapi menjadi alat negara dan tangan pemerintah di desa-desa untuk mendidik dan mencerdaskan bangsa.
“Relawan DKR memastikan forum desa siaga, bidan mendidik rakyat, karena tidak semua desa ada dokternya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, khusus di Papua saat itu dibuatkan program Save Papua, yaitu dibentuk task force, yaitu tim yang beranggotakan petugas kesehatan, bidan, relawan DKR, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah didampingi petugas keamanan. Setiap tim bertugas keliling dan masuk ke daerah-daerah terpencil mendata kesehatan masyarakat terutama ibu hamil, HIV/AIDS., TBC dan Malaria.
“Kalau ada kasus, segera ditangani ditempat. Masyarakat dan pemerintah desa semua terlibat. Hasilnya signifikan untuk menekan kematian ibu hamil dan balita, mengisolasi penyebaran penyakit menular HIV/AIDS, TBC dan Malaria. Semua langsung dibawah koordinasi Menkes, agar terpantau dan cepat merespon ancaman bencana kesehatan,” ujarnya.
Jadi menurutnya, apabila bidan tidak difasilitasi maka wajar posyandu mati dan akan terjadi kenaikan angka kematian ibu hamil dan balita, posyandu akan mati dan dampaknya akan kesehatan rakyat terancam,
“Kalau sudah begini kita menjadi bangsa yang tidak produktif dan gampang dihancurkan,” tegasnya.
Workshop Nasional bertema “Peranan Bidan Desa Di Tengah Masyarakat Kekinian”, dengan nara sumber, mantan Menteri Kesehatan, Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.Jk (k), Penasehat Khusus Menteri Koordinator Maritim dan Sumberdaya, DR. Nurmala Kartini Panjaitan-Sjahrir, mantan Menteri Peranan Perempuan dan Anak, Dr. Meutia Hatta Swasono dan Ketua Forum Bidan Desa, Bidan Desa Lilik Dian Eka, MH.Kes. (Web Warouw)
