JAKARTA- Pancasila telah diselewengkan oleh para anggota DPR dan rezim penguasa setelah kejatuhan Soeharto 1998. Padahal tanpa adanya Pancasila, Indonesia tidak akan pernah ada. Pilkada langsung yang sudah dibatalkan oleh sidang Paripurna DPR, adalah akibat dari penyelewengan Pancasila dan UUD’45 yang dibuat oleh para elit politik. Hal ini ditegaskan oleh Guru Besar Universitas Indonesia, Sri Edi Swasono kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (27/9).
“Bahkan kemudian penyelewengan ini dilanjutkan pada Pilkada langsung. Yang penting kita tentang (tolak-red) dulu pengobrak-abrikan dan penyelewengan terhadap Pancasila sebagai roh pemersatu bangsa. Mari berjuang, menyadarkan masyarakat untuk menghormati Bung Karno yang melahirkan Pancasila,” ujarnya.
Menurutnya, beberapa elit politik setelah 1998, secara terencana dan bersama-sama dengan pihak asing telah merencanakan untuk merusak Pancasila dan UUD’45 yang asli untuk membuka libaralisasi politik dan ekonomi serperti saat ini.
“Pancasila diobrak-abrik dan diselewengkan melalui UUD 45 hasil amandemen oleh Amin Rais dari PAN dan Jacob Tobing dari PDIP (sebelumnya Golkar-red). Dan tentu NDI (National Democracy Institute-red) bermain-main dengan mereka ini,” jelasnya.
Menurut ahli ekonomi Pancasila ini, batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen pada Pasal 6A menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
“Sehingga Pembukaan UUD 45 yang mengemban Sila 4 Pancasila, diabaikan dan diselewengkan secara absurd oleh pelaku-pelaku amandemen. Bagaimana konstitusi suatu negara (bisa-red) berisi inkonsistesi kontradiksioner?” ujarnya.
Menurut Sri Edi Swasono, pemilihan langsung hanyalah secuil kecil dari makna kedaulatan rakyat. Padahal tanpa Pancasila tidak akan ada Indonesia.
“Sedangkan Pancasila adalah “asas bersama” yang mentransformasi kebhinnekaan menjadi ketunggalikaan. Jangan diselewengkan, sakralkan!” tegasnya.
Jangan Menyimpang
Sementara itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, sebanyak 70 persen penduduk masih menginginkan pilkada dilakukan secara langsung. Pernyataan tersebut dijelaskan SBY dalam sebuah wawancara yang dilakukan di Washington, USA.
“Boleh dikata 70 persen lebih rakyat setuju pilkada tetap langsung,” kata SBY, yang kemudian diunggah Youtube, Jumat (26/9).
Dalam video yang diunggah oleh channel Suara Demokrat itu, SBY menegaskan, pilkada langsung juga harus disertai dengan sejumlah perbaikan. Jangan ada penyimpangan di sana-sini.
“Tapi sekali lagi dengan perbaikan, jangan ada penyimpangan di sana-sini tidak terjadi. Karena kalau terjadi buruk demokrasi kita. Itu yang saya maksudkan.” ujarnya
SBY menegaskan, dalam menghasilkan UU, DPR bersama presiden harus merujuk kepada kehendak rakyat. DPR dan seorang presiden jangan mengedepankan keinginannya dalam membuat UU.
“UU itu harus mencerminkan kehendak rakyat, bukan maunya DPR, maunya presiden,” ujarnya.
DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna dini hari tadi. Sebanyak 226 anggota DPR memilih pelaksanaan pilkada melalui DPRD, sementara 135 anggota DPR memilih pilkada langsung (Dian Dharma Tungga)
