PALU- Pejuang Agraria, Eva Bande menyurati Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI Siti Nurbaya meminta agar mencabut ijin Segera mencabut Izin HTI PT Berkat Hutan Pusaka (PT.BHP) atau PT KLS seluas 13.400 Ha yang beroperasi di Kecamatan Toili dan Toili Barat Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Perusahaan ini telah menghancurkan hutan konservasi Suaka Margasatwa Bangkiriang dan tidak pernah ditindak secara Hukum.
“Tindakan tegas Ibu Menteri terhadap perusahaan ini, bagi kami merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia membela hak-hak rakyat,” ujarnya kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (3/3)
Dibawah ini surat lengkap yang Eva Bande kepada Menteri Kehutanan RI Siti Nurbaya:
Kepada yang terhormat
Menteri Kehutanan RI Ibu Siti Nurbaya di Jakarta
Kami Front Rakyat Advokasi Sawit Sulawesi Tengah (FRAS-Sulteng) mendesak agar :
1. Segera mencabut Izin HTI PT Berkat Hutan Pusaka (PT.BHP) atau PT KLS seluas 13.400 Ha yg beroperasi di Kecamatan Toili dan Toili Barat Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, bernomor nomor : 146/Kpts-II/1996, tgl 4 April 1996. Alasannya adalah, bahwa perusahaan ini semenjak tahun 2000 sudah tidak beroperasi sebagaimana izinnya. Fakta dilapangan perusahaan ini telah mengalihfungsikan areal HTI nya menjadi perkebunan kelapa sawit, dimana dalam prosesnya telah menggusur areal2 kebun rakyat yang bersertifikat.
2. Sejak tahun 2000, penghancuran hutan konservasi Suaka Margasatwa Bangkiriang dilakukan oleh PT. Kurnia Luwuk Sejati tidak pernah ditindak secara Hukum, bahkan terkesan kebal hukum. Tercatat pada tanggal 13 oktober 2010, berdasarkan hasil investigasi BKSDA, PT. KLS telah merambah kawasan Hutan Konservasi seluas 560 Hektar, dan tindakan perluasan penggundulan hutan terus berlangsung hingga sekarang. Sebagai kelanjutannya berdasarkan Investigasi kami, luasan Suaka Margasatwa Bangkiriang telah menjadi perkebunan sawit seluas 2600 Hektar tahun 2014.
Dengan bersandar pada kedua fakta tersebut, kami sangat berharap keseriusan pemerintah RI melalui Menteri Kehutanan untuk segera melakukan penegakan hukum, dengan mencabut izin operasi PT BHP/PT KLS, tidak memberikan izin apapun kepada perusahaan ini untuk beraktivitas di manapun juga sebagai sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukannya. Tindakan tegas Ibu Menteri terhadap perusahaan ini, bagi kami merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia membela hak-hak rakyat.
Palu, 2 Maret 2016
Hormat kami
Eva Bande
Koordinator FRAS-ST
Kontak 6282345679165
Eva Bande adalah seorang ibu pejuang hak-hak agraria rakyat yang pernah dipenjara dan mendapatkan grasi pada awal pemerintahan Joko Widodo 2014 lalu. (Lia Somba)
