Kamis, 29 Februari 2024

RAPP: Dukung Perjuangan Hukum Warga Kalijodo!

JAKARTA- Penggusuran paksa yang terjadi di Kalijodo pada 29 Februari 2019 yang lalu telah membuat lebih dari 1.300 kepala keluarga dipindahkan ke rusunawa Marunda dan Pulogebang serta tempat tinggal lainnya. Tempat hiburan malam Kalijodo juga sudah rata tanah. Kebijakan Gubernur Basuki Tjahya Purnama (Ahok) dalam menggusur warga Kalijodo tanpa proses hearing-musyawarah mufakat telah melanggar undang-undang, Perda dan rasa keadilan masyarakat Kalijodo. Demikian Koordinator Relawan Anti Penggusuran Paksa (RAPP) Jove Manukoa kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (3/3).

Ia mengingatkan, warga Kalijodo adalah warga negara RI yang sah dan resmi mempunyai hak dasar untuk hidup meliputi hak akan pangan, sandang, dan papan. Saat ini warga Kalijodo memperjuangkan hak dasar hidupnya di PTUN yang berlangsung pasca penggusuran.

“Kami mendesak kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama yaitu untuk menjamin hak hidup dasar warga Kalijodo meliputi pemenuhan pangan, sandang dan papan yang sudah dirampas. Kami mendukung warga Kalijodo memperjuangkan hak dasar hidupnya diproses PTUN secara jalur hukum dan damai,” tegasnya.

RAPP juga menolak dan mengawasi segala bentuk intervensi politik dari pihak penguasa di dalam setiap petimbangan dan putusan PTUN yang diajukan warga Kalijodo.

Sebelumnya, Jove Manukoa menjelaskan bahwa penggusuran itu berawal dari kecelakaan mobil fortuner 8 Februari 2016 di sekitar Kalijodo yang mengakibatkan 3 orang tewas ditempat. Setelah itu Gubernur Ahok mengeluarkan statement untuk menutup tempat prostitusi dan perjudian Kalijodo, bergeser menjadi lahan hijau terbuka (RTH) termasuk menggusur tanah milik warga Kalijodo yang ada dibelakang areal prostitusi dan perjudani kalijodo.

Menurutnya, status tanah Kalijodo yang dihuni oleh warga Kalijodo dan berdirinya bangunan usaha hiburan malam berdiri diatas tanah milik negara atau tanah milik pemerintah oleh Ahok harus dikembalikan peruntukannya sehingga status tanah warga Kalijodo yang mempunyai surat girik, rajin bayar Pajak PBB dan membayar tagihan PDAM, PLN, dan Telkom bahkan punya kepengengurusan tingkat RT/RW diabaikan oleh pemerintah DKI Jakarta

“Padahal, ada bangunan tempat ibadah seperti gereja yang sudah berdiri 48 Tahun dengan sertikat hak milik/SHM dan musholla dengan status Akta Tanah Wakaf,” ujarnya.

Semua dasar-dasar hukum yang dipakai oleh pemerintah DKI Jakarta semestinya disosialisasikan dan proses musyawarah dan mufakat ke warga kalijodo terlebih dahulu beberapa bulan sebelum penggusuran.

“Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Pihak Pemda DKI Jakarta dibawah Kepemimpinan Ahok sehingga tragedi mobil fortuner adalah awal trigger besar menjadi penggusuran warga Kalijodo dari tempat tinggalnya. (Andreas Nur)

 

 

 

 

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru