JAKARTA- Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) mendukung wacana DPR-RI agar perintah memanggung iuran BPJS Kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan Roy Pangharapan dari Pengurus Nasional DKR si Jakarta, Jumat (24/4).
“Carut marut sistim kesehatan sudah lama.dirusak dalam sistim asuransi yang dijalankan oleh BPKS Kesehatan. Mumpujg Presidennya Prabowo Subianto, seharusnya sistim yang merugikam rakyat ini segera dihentikan dengan cara pemerintah menanggung iuran BPJS Kesehatan seluruy rakyat Indonesia,” tegas Roy Pangharapan.
Dengan demikian tidak perlu lagi pendataan.orang miskin yang jadi Penerima Bantuan Iiran (PBI) dari pemerintah. Karena siapapun yang sakit kaya atau miskin sudaj pasti dilayani oleh rumah sakit karena iurannya sudah dibayar oleh pemerintah di lelas 3 seluruh rumah sakit pemeritnah sampai sembuh.
“Kalau ada orang kaya yang ingin naik kelas 2, kelas 1 atau VIP dan VVIP silahkan bayar sendiri ke BPJS Kesehatan atau langsung bayar di kasir rumah sakit,” ujarnya.
Dengan demikiam negara dan pemerintahan Prabowo Subiamto telah melaksanakan perintah UUD’ 45 yaitu melindungi SELURUH rakyat Indonesia dari ancaman penyakit.
“Pemerintah pasti mampu melakukan hal ini. DPR sudah menghitung hanya butuh Rp113 triliun per tahun untuk memastikam seluruh rakyat terjamin kesehatannya,” Paparnya.
Ia mengingatkan bahwa sistim ini pernah dilakukan Menkes Siti Fadilah dam berhasil melindungi seluruh rakyat dalam sistim Jamkesmas dimasa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono 2004-2009.
“Kan tidak sekaligus 200 juta rakyat sakit bersamaan. Menurut pengalaman saat itu dana yang terpakai hanya 10 persen dari total Rp4,6 Triliun. Sisanya dipalai untuk tahun depannya lagi,” Papar Roy Pangharapan.
Ia mengingatkan sekali lagi bahwa akar persoalaan bangsa ino adalah rusaknya sistim kesehatan akibat BPJS Kesehatan dijalamkan secara asuransi.
“Keeajibam bayar.iuran itu.berarti rakyat membeli pelayanan kesehatan. Kalau gak bayar iuran maka tidak akan dilayani spai mati gak ada yang tanggung jawab. Yang katanya gotong royong itu gak pernah terbukti,” tegasnya.
Bukan itu saja, ia menjelaskan BPJS juga mengancam.kebangkrutan rumah sakit karena tidak.semua tagiham rumah sakit dibayar penuh oleh BPJS Kesehatan.
“Paling dibayar 50 persen dari total tagihan. alasannya banyak penyimpamgan. Memang bener banyak penyimpangan. Tapi rumah sakit yang jujur juga gak pernah dibayar penuh. Senua manajemen, dokter dan perawat mengeluh. Kwalitas pelayanan memburuk. Sakit di Indonesia kalau miskin sangat beresiko. Yang kaya bisa keluar negeri,” paparnya.
Iuran BPJS Ditanggung Pemerintah
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan pemerintah menanggung seluruh iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, negara memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai jaminan kesehatan nasional secara menyeluruh tanpa harus membebani rakyat dengan sistem iuran mandiri.
Dia menilai, perdebatan mengenai verifikasi data peserta yang tidak kunjung usai hanya akan memperlama ketidakpastian layanan kesehatan bagi warga miskin.
“Sudahlah, sekaligus pemerintah biayai saja semuanya Pak. Kepesertaan, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah Pak. Mampu enggak? Mampu kok Pak,” ujar Charles dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta dikutip Sabtu (18/4/2026) lalu.
Charles memaparkan, hitung-hitungan secara rinci mengenai total biaya yang dibutuhkan jika negara mengambil alih seluruh iuran.
Berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat sekitar 225,94 juta orang peserta di luar kategori Pekerja Penerima Upah (PPU) yang perlu ditanggung.
“Kalau kita kalikan 42 ribu, dikali lagi 12 bulan, Rp113 triliun per tahun Pak. Mampu enggak negara? Mampu Pak. Membiayai program lain yang jauh lebih besar saja mampu Pak,” tegasnya.
Politikus PDIP ini juga menyentil prioritas anggaran pemerintah yang seringkali dialokasikan untuk program-program yang dianggap kurang mendesak dibandingkan urusan kesehatan nyawa rakyat. Ia membandingkan kebutuhan dana BPJS dengan pengadaan operasional lainnya.
“Program lain malah dipakai buat motor trail Pak. Ini buat kesehatan rakyat Pak. Mampu Pak,” ujarnya.
Beda Data Warga Miskin
Desakan ini muncul karena Charles melihat banyak warga yang terjebak dalam status data ekonomi yang salah atau limbo. Banyak warga miskin yang secara administratif masuk dalam kategori mampu (desil tinggi), namun realitanya di lapangan mereka tidak sanggup membayar iuran bulanan.
“Kenyataannya di lapangan Pak, warga miskin yang secara di atas kertas dianggap mampu, tapi di lapangan untuk membayarkan iuran secara rutin itu enggak mampu Pak,” ungkapnya.
Ia mencontohkan temuan di lapangan mengenai seorang ibu yang suaminya bekerja serabutan, namun masuk dalam kategori desil 8 atau kelompok mampu.
Padahal, penghasilan rendah di kota besar seperti Jakarta sangat tidak mencukupi untuk membayar BPJS mandiri.
“Tinggal di Jakarta dengan Rp2 juta itu susah Pak. Jadi maksud saya, ini apa enggak lebih baik, ini saya sering sampaikan di forum ini Pak,” paparnya.
“Lebih baik pemerintah merencanakan ke depan bagaimana kalau 100 persen kepesertan BPJS Kesehatan dibiayai oleh negara,” pungkasnya. (Web Warouw)
