JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan, KPK menerima laporan bahwa anggaran untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diutak-atik.
Setyo mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat semakin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga berdampak terhadap kualitas makanan. Hal tersebut disampaikan Setyo dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, dikutip Bergelora.com Jumat (7/3/2025).
“Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).
Setyo memastikan KPK ikut mengawasi program MBG melalui Kedeputian Monitoring.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan serta keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.
“Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,” ujar dia.
Membuka Akses Bagi KPK
Sementara itu, Sekjen KPK, Cahya H. Harefa, mengingatkan BGN agar menggunakan anggaran triliunan rupiah untuk program MBG secara tepat guna dan menghindari penyimpangan.
“Bahwa jangan sampai ada anggaran yang misalnya 10 ribu tetapi yang digunakan hanya 9 ribu, tapi kabarnya 10 ribu. Nah, ini diingatkan supaya jangan sampai itu terjadi, dan dari BGN sudah menyiapkan tata kelola yang baik,” tegas Cahya.
Cahya memastikan, KPK akan melakukan pengecekan secara berkala terkait pelaksanaan MBG serta terus menyosialisasikan antikorupsi.
“Kedeputian Pencegahan juga akan melakukan pengecekan, apa yang tadi sudah disampaikan, apakah di lapangan juga sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian, dari Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat juga akan membantu melakukan sosialisasi-sosialisasi antikorupsi di BGN,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Dadan meminta pengawasan dari KPK, mengingat lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp 70 triliun pada 2025, bahkan bisa bertambah menjadi Rp100 triliun.
Ia mengatakan, lembaganya juga berkoordinasi dengan BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
“Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan,” kata Dadan.
Dadan Hindayana, menekankan bahwa pihaknya siap membuka akses bagi KPK dalam melakukan sidak di satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia, termasuk di kantor Badan Gizi Nasional.
“Secara khusus, KPK akan melakukan sidak-sidak untuk membandingkan antara apa yang kami jelaskan mengenai sistem tata kelola dengan kenyataan di lapangan, dan kami tentu saja membuka pintu selebar-lebarnya jika dari Kedeputian Pencegahan akan melakukan sidak,” kata Dadan kepada awak media, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025).
Dadan menambahkan, KPK juga akan menerjunkan pengirim secara langsung untuk mengawasi pelaksanaan MBG.
“KPK juga bisa membantu Badan Gizi secara langsung dengan menyediakan atau menawarkan SDM yang dimiliki KPK untuk terlibat langsung di struktur Badan Gizi, dan Insyaallah nanti kami akan melakukan investasi dan kemudian akan kami tindak lanjuti,” katanya.
Selain itu, Dadan menyebut KPK mengingatkan BGN agar mengedepankan transparansi, efisiensi, serta digitalisasi dalam pelaksanaan program MBG guna mencegah potensi korupsi.
“Tata pengelolaan keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak dalam pelaksanaannya. Kemudian, kami disarankan juga untuk menggunakan teknologi informasi untuk melakukan transparansi kegiatan, termasuk dalam hal efisiensi dan juga pencegahan-pencegahan yang diperlukan,” jelasnya. (Web Warouw)
