Rabu, 29 April 2026

TEPAAAT…! Presiden Jokowi Sebut Gunung Mas, Kalteng Paling Siap Jadi Ibu Kota RI

Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat meninjau salah satu lokasi alternatif pengganti ibu kota RI, di Kabupaten. Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5) siang. (Ist)

MANUHING- Melanjutkan peninjauan lapangannya untuk mencari lokasi alternatif pengganti ibukota Republik Indonesia (RI) dari Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rombongan meninjau dari udara lokasi calon ibu kota baru, di Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (8/5) siang.

Menurut Presiden, kalau dari sisi keluasan, lokasi yang terletak di Kabupaten Gunung Mas itu paling siap. “Mau minta 300.000 hektare siap di sini, kurang masih tambah lagi juga siap,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan di lokasi peninjauan.

Namun soal kelayakan, Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini masih dalam kalkulasi, masih dalam kajian, masih dalam hitung-hitungan semuanya karena aspeknya kan banyak sekali.

“Sekali lagi ini menyangkut aspek yang tidak satu dua. Urusan banjir mungkin di sini tidak, ya kan. Urusan gempa di sini tidak. Tapi apa, kesiapan infrastruktur harus dimulai dari nol lagi, ya kan. Itu juga salah satu pertimbangan-pertimbangan masalah sosial politiknya, masalah sosiologi masyarakatnya, semuanya, semuanya dilihat semuanya,” terang Presiden.

Mencari Feeling

Presiden enggan menjawab secara langsung perbandingan lokasi di Bukit Soeharto, Balikpapan, dengan di Kabupaten Gunung Mas itu. Ia menjelaskan, nantinya tim besarnya pasti diam-diam akan pergi ke lokasi yang ditinjaunya lagi, berhitung, kemudian baru setelah matang terencana secara detail disampaikan kepada dirinya. Dari situlah, Pemerintah akan memutuskan.

“Saya ini ke lapangan hanya satu (tujuan), mencari feeling-nya. Biar dapat feeling-nya. Kalau sudah dapat feeling-nya nanti kalkulasi dan hitung-hitungan dalam memutuskan akan lebih mudah. Kalau ke lokasi saja belum, dapat feeling dari mana,” ungkap Presiden Jokowi seraya menambahkan, ini sebuah sebuah visi besar jangka panjang. Ia menambahkan bahwa hal ini mungkin akan berguna bisa 50 tahun bisa 100 tahun yang akan datang dalam rangka mempersiapkan negara ini untuk masuk sebagai sebuah negara maju.

Saat didesak kembali oleh wartawan mengenai perbandingan lokasi di Bukit Soeharto dengan di Gunung Mas, Presiden Jokowi menegaskan, semuanya ada plus minusnya, ada plus minus. Ia menambahkan enggak mungkin semuanya plus semuanya, enggak mungkin, minus semuanya juga enggak mungkin.

Salah satu minusnya di Balikpapan, Presiden setuju jika dikatakan airnya asin, dan di sana juga masih banjir.

Sementara di Kalimantan Tengah, Presiden Jokowi mengakui jika Presiden RI Pertama, Ir. Soekarno yang dulu memilihnya sebagai lokasi baru untuk memindahkan ibu kota RI pasti ada alasan-alasan khusus, ada alasan-alasan besarnya pasti ada. “Enggak mungkin sebuah keputusan itu disampaikan tanpa sebuah argumentasi data, fakta-fakta lapangan yang matang,” pungkasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil, dan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.

 

Bukit Soeharto

Sebelumnya, usai mengunjungi Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timut (Kaltim), Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rombongan langsung menuju Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), untuk meninjau lokasi alternatif yang akan menjadi tempat pemindahan ibu kota Republk Indonesia (RI) dari Jakarta.

Dijelaskan Presiden, semuanya memang harus, semua aspek kan harus dilihat, sosiologi, masalah lingkungan, masalah kebencanaan, masalah yang berkaitan dengan sosial politik, kebutuhan air bisa tersedia atau tidak, gambutnya dalam atau tidak.

“Masalah konstruksi nanti seperti apa, semuanya akan dicek, dilihat, dikalkulasi, dihitung oleh tim. Saya hanya melihat lapangannya, kemudian biar ada feeling gitu. Nah nanti dalam memutuskan bisa tidak salah,” sambung Presiden.

Sementara terkait kunjungannya di Bukit Soeharto, Presiden Jokowi mengakui di sana memang ada keuntungan karena diapit oleh dua kota yang sudah jadi, ada airport-nya dan dihubungkan oleh tol. Namun Presiden menegaskan, bukan hanya itu saja banyak aspek yang lain yang harus dihitung, yang harus dikalkulasi mengenai keluasan lahannya, mengenai kemungkinan kedekatan dengan pantai, sumber air bakunya seperti apa, topografinya cocok atau tidak, banyak sekali.

“Jadi bukan hanya masalah infrastruktur, enggak. Disinipun nanti juga sama. Di sini tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Gubernur, Pak di sini ada 300.000 ha, kalau Bapak kurang ditambah di sini masih 60.000 ha. Di sini memang lahannya sangat luas, kayaknya besok dilihat baru saya bisa sampaikan,” ujar Presiden Jokowi.

Setelah dari Kaltim dan Kalteng, menurut Presiden, masih ada lagi yang lain. Tapi setelah kedua provinsi itu, Presiden memilih bernafas dulu, nanti minggu depan mungkin lihat lagi.

Soal Kalteng sendiri, Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa visi memindahkan ibu kota ini sudah ada sejak zaman Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Dan beliau dulu memiliki keinginan untuk di Palangka Raya. “Tapi dulu loh ya. Nah sekarang dilihat lagi,” tukas Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, kalau bahan-bahan yang dibutuhkan sudah komplet, mengenai aspek sosial politik, sosiologi kemasyarakatan, masalah lingkungan, masalah kebencanaan, masalah yang berkaitan dengan kependudukan, masalah topografi, masalah yang berkaitan dengan bahan baku air, dan banjir, gempa bumi dan lain-lain sudah komplet, maka pemerintah segera akan memutuskan lokasi pengganti ibu kota RI dari Jakarta. Tapi tentu saja, lanjut Presiden, ini harus konsultasi dengan DPR.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil. (Aju)

Related Articles

Stay Connected

22,949FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,900PelangganBerlangganan

Latest Articles