JAKARTA- Persatuan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) menggelar pameran hasil produksi Industri Pertahanan Nasional Rabu (21/2). Ketua Dewan Pengawas Pinhantanas, Connie Rahakundini Bakrie, menyinggung peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang belum berpihak pada industri pertahanan dalam negeri.
“Terlihat sekali bahwa KKIP belum berpihak benar pada industri pertahanan dari kalangan swasta,” katanya kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (22/2)
Connie juga menyoroti 13 orang termasuk Ketua Tim Pelaksana KKIP yang absen dalam gelaran tersebut. Padahal menurut amanat undang-undang 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, KKIP bertugas dan berwenang membina serta mengembangkan industri pertahanan nasional. Sedangkan yang termasuk dalam definisi industri pertahanan nasional adalah badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik swasta (BUMS).
Connie juga mengutip pidato sambutan ketua DPR Bambang Soesatyo yang mengatakan bahwa pelaku industri pertahanan nasional harus diarahkan untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara optimal.
“Kalau memang terbukti BUMN tidak mampu maka lebih baik didorong dan dialokasikan dana PDN bagi para pelaku industri pertahanan swasta agar bisa lebih mampu berinovasi dan memproduksi di dalam negeri,” kata Connie meniru ucapan Bambang Soesatyo.
“Dari alokasi pembiayaan dalam negeri (PDN) sebesar Rp15 trilyun untuk renstra 2015-2019, baru terserap Rp 6 trilyun kurang,” sambung Connie.
Menurut Connie, rendahnya penyerapan anggaran itu merupakan indikasi bahwa industri pertahanan swasta dalam negeri harus lebih dipandang KKIP agar sejajar dengan BUMN karena terbukti dari serapan penggunaan lokal konten sebagaimana amanah Undang-Undang. Pihak swasta juga diklaim telah mampu menyerap hingga 100% lokal konten. Sesuatu yang belum bisa dilakukan oleh BUMN.
Connie berharap bahwa kehadiran Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebagai Dewan Pelindung Pinhantanas dan sebagai ex oficio Ketua Harian KKIP yang hadir bersama sama Ketua DPR, pejabat tinggi BPK serta Kepala BKPM dan Anggota Komisi I dan III DPR di acara pameran hasil produksi Industri Pinhantanas, akan bisa lebih menggugah stakeholder bahwa pelaku industri pertahanan swasta juga punya kemampuan yang unggul dan siap untuk memenuhi kebutuhan alat perlatan pertahanan dan keamanan (Alpalhamkam) dalam negeri.
“Saat meninjau pameran kemarin, Ketua DPR sendiri mengakui kehebatan pelaku industri pertahanan dalam negeri, karena terbukti mampu menyerap besarnya bahan baku lokal dan menciptakan Alpalhankam dari tahap research, desain, produksi dan pemeliharaan,” ucap Connie.
Sejauh ini, lanjutnya, pelaku industri pertahanan swasta nasional sudah bisa membuat berbagai macam produk alpalhankam. Mulai dari jihandak, senjata api laras pendek maupun panjang, mobil komando, kendaraan taktis, drones VTOL/vertical take off and landing, bom untuk pesawat tempur, hingga kapal tempur bawah air.
“Industrialisasi pertahanan juga akan membantu pertumbuhan ekonomi, menjadi poros bagi arah pengembangan inovasi dan teknologi, serta meletakkan dan memperkokoh landasan bagi tumbuhnya industri nasional yang akan mendorong pesar perekonomian,” tutur Connie. (Web Warouw)
