Minggu, 21 Juli 2024

Teror Linglung Menjelang Pemilu & Pilpres 2024, Jadikan Benih Pergerakan Mengisi Kemerdekaan

Oleh: Toga Tambunan *

AMAT SERU anak berumur 7 – 10 tahun main gokart di area mainannya mall. Tanpa skenario berputar alih sana sini sambil tubruk tandemnya atau peserta lain. Juga tabrak dinding lantas pindah gokart lain. Penonton diantaranya ortu dan handai tolan anak-anak itu riuh tepuk tangan sambil sorak sorai. Meriah!

Hampir semacam itulah meriah aktivitas capres dan para politisi koalisinya yang turut tugas mencari sosok bacawapres. Sama serunya polah politisi capres berkunjung hilir hulu ke parpol lain, sebelum masa kampanye pasang senyum menggalang opini agar menduduki RI 1.

Di pihak lain ada politisi mondar mandir lebih lagi intensif seru bahkan loncat bajing amat bernafsu jadi cawapres.

Drama politik model ginian ini terjadi sekarang, setelah 78 tahun NKRI berdiri. Konon, bermain politik begituan dahulu tak ada. Dulu tatkala melawan penjajah Belanda tahun 1800-an misalnya perang Padri, para patriot itu kehilangan harta benda, korban badan, sabung nyawa, gugur demi menuju impian merdeka. Tidak pernah didahului transaksi hitungan tabelaris buku kas kepentingan diri sendiri.

Situasi dulu ribut
diskusi gagasan gimana tehnik mewujudkan kemerdekaan; yakni satu-satunya agenda memenuhi pikiran para pejuang patriotik Perintis Kemerdekaan dan Pergerakan Kemerdekaan itu. Mereka bangkit menjadi politisi pionir penggalang kesatuan persatuan demi merealisasi Proklamasi merdeka yang rela diwakilkan kepada Soekarno dan Hatta.

Dedikasi pendirian, sikap dan tindakan para pejuang revolusi 1945 itu untuk bangsa Indonesia, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan walau terjadi persaingan tajam pendapat. Hanya terdapat sebagian kecil residu birokrat penjajah, menolak kemerdekaan.

Meski perbedaan itu oleh semua pihak bisa diakomodasi, namun celah kecil itu telah dipakai penjajah Belanda dan nekolim jadi pijakan membelokkan jalannya kemerdekaan NKRI. Riwayat disengsarakan nekolim itu wajib tak terulang lagi. Seyogianya!

Sebenarnya tidak terkejut terhadap kenyataan drama politikus era sekarang berkarakter partikularisme.

Rezim orba totalitarian Soeharto mendeklarasikan perangai meraup (baca: merampok) sebanyak-banyaknya untuk memuaskan nafsu pribadi. Korupsi muncul dengan cara warna warni. Ingatlah bantuan likuidasi BI, siapa debiturnya. Bukankah anak dan kroni Suharto? Awalnya berkat setia tunduk petunjuk IMF, berbuntut sampai kini finansial NKRI dibebani hutang berat BLBI.

Kenapa dipermudah jika bisa dipersulit, begitu watak interaksi birokrasi peraup uang sogok, merambat ke segala arus tugas dan pergaulan di kalangan birokrasi apapun.

Perangai egois indvidualistik itu menjalar hingga di jalanan meniup pluit, tadah cap ji go.

Perangai itu semakin merajalela liar terlebih lagi, karakter egoistis indvidualistik itu telah legal dengan Amandemen atas UUD 1945.

Berimbuh kata Amendemen itu, tetap disengaja meggunakan kosakata UUD 1945, untuk menipu sentimen menjungjungnya, seolah isinya masih tetap asli, pada hal telah dirobah 90% lebih. Amandemen itu bukti nyata teramat culas skenario penggusuran kepribadian gotongroyong jadi paradigma egois individualisme.

UUD 1945 Amandemen asosial ahistoris itu disahkan MPR dikala Amien Rais menjabat ketua MPR, produknya Panitia Adhoc MPR diketuai Jacob Tobing, yang saat itu sudah bertengger di PDIP jadi legislator PDIP. Sebelumnya pada periode terdahulu, telah barulang kali Jacob Tobing legislatornya partai Golkar bermentor Akbar Tanjung dan Cosmas Batubara, kesayangan Soeharto itu.

Sejak adanya Amandemen terhadap UUD 1945 itu hiduplah tatanan legalitas peri tindak budaya mementingkan diri sendiri dan golongannya. Dipandu amandemen UUD 1945 itu penggusur moral dan tradisi cantut taliwondo bergotongroyong, seseorang politisi enteng saja lompat katak atau loncat bajing ke partai lain. Seseorang politisi namanya tenar saban waktu tampil di layar TV atau massa media cetak, tanpa merasa rikuh, bertengger ke parpol lain. Sedang idee, missi apalagi visi parpol itu berlainan. Jadi idee macam apa di nalar politisi ioncat bajing itu? Apakah membawa agenda tertentu? Entahlah. Anehnya partai yang dituju menyambutf bersangkutan pula. Ini memastikan terjadi permainan transaksi materil barter kepentingan, apa diberi terhadap apa didapat pihak terkait untuk hitungan waktu tertentu. Ironis.

Transaksi itu pasti bukan bauran kolaborasi idealisme kenegarawanan seperti dahulu sebelum Proklamasi, yang beradu keras tajam argumen merumuskan kesepakatan menyatakan kemerdekaan.

Kebudayaan rezim orba totalirian Soeharto telah menjadi proksi peradaban westernisasi mengkonstruksi despotisnya, nepotisnya dan mendaulat tuannya nekolim. Menancap kultur partikularisme menanggalkan tradisi cantut taliwondo gotong royong. Ironis.

Skenario efek trickle down kreasi nekolim memeras rakyat itu diaminkan jadi program resmi operasional sila ke 5 : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, seakan wulud taqwa yang ditetapkan sila ke-satu. Ironis.

Tidak bermakna lagi nyawa para syuhada pejuang perintis kemerdekaan patriotik dan pejuang pergerakan patriotik yang memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 melalui bung Soekarno dan M. Hatta.

Bung Karno pernah tergiur benar makan dukuh yang beliau lihat dari mobil dijual mbok pedagang kaki lima di sekitar Kebayoran. Berhubung tidak punya uang, beliau langsir menelan air liur saja. Dapatkah anda menemukan sosok pembandingnya diantara politisi kini?

Ternyata bung Hatta menunggak berbulanan tagihan arus listrik ke rumah tinggalnya. Beliau tidak punya uang membayarnya. Saat itu arus listrik rumah pribadi para pejabat tinggi aktif ditanggung sendiri, termasuk jika pensiun. Saya lupa siapa yang membayarnya atau diputihkan.

Dapatkah anda menemukan sosok pembanding para tokoh pergerakan kemerdekaan itu diantara politisi kini atau diantara pensiun pejabat tinggi negara & pemerintah kini, produk rezim Soeharto tersebut?

Bung Karno tidak memiliki rumah pribadi. Dapatkah anda menemukan pribadi seistimewa demikian diantara politisi semenjak Soeharto berkuasa?

Rata-rata politisi dan aparat tingkat atas rezim Soeharto melestarikan partikularisme itu hingga sekarang. Lihatlah koruptor ancaman pidana puluh tahun tersenyum segar saja melenggang ke ruang KPK atau masuk ke Kejagung. Astaga! Pastilah nalarnya telah menggariskan, berbuat korupsi itu biasa saja.

Inkubator penetaskan politisi itu adalah parpol. Memang demikian peran parpol di zaman sampai era pemilu pertama 1955, membuahi tetaskan politisi berintegritas idealisme missi visi berbangsa bernegara penuntun karakter kenegarawanan se-oke pandangannya. Karakternya mulia itu meningkatkan cakrawala tinjauan berpikir warga makin berkepribadian nasional mengenyahkan ego separatis.

Parpol yang tadinya berperan inkubator politisi negarawan, sejak era rezim orba Soeharto, jadi inkubator politisi praktisi partikularisme korup. Fakta terbuka konkrit lihat di lembaga pemasyarakatan. Beberapa Ketum parpol berada disana serta puluhan politisi pejabat negara & pemerintahan keluaran rezim orba meski berteriak reformis.

Menjelang ajang pemilu 2024 terlebih perkara menyongsong pilpres, para parpol telah mendeklarasikan capresnya sungguh didominasi opini bermotif praktek partikularisme itu.

Nasdem, partai besutan Surya Paloh, selama ini aktor kuat dalam koalisi pemerintahan Jokowi, ternyata membopong Anies Baswedan jadi capresnya. Padahal sebelumnya turut dikecamnya korup dan disingkirkan. Gerak Nasdem kini itu bermakna menjauhi missi Jokowi sementara kadernya didorong tetap di atau tidak ditarik dari kabinet. Sedang Anies Baswedan melunjak. Resiko partai Nasdem pecah tidak merisaukan Surya Paloh cs. Dia lanjutkan terus berjargon nasional demokratis. Aneh yang nyata. Di nalarnya politik itu urusan kepentingan diri dan cs, bukan missi visi berbangsa bernegara Pancasila.

Warga umum terutama anggota partai Nasdem diterror linglung berlanjut bingung.

Bongkar koalisi, bikin koalisi baru. Rebutan bujuk gandeng parpol silih pasang bongkar berkoalisi merakit sirkuit transaksi. Para juragan atau mewakilinya sibuk meloncat sana loncat sini sambil ketakketik kalkulasi materi apa didapat untuk apa diberi dalam menentukan siapa bacawapres. Perang urat syaraf sengit, berdurasi panjang.

Misalnya, tiba-tiba Muhaimin Iskandar menclot jadi wapresnya Anies Baswaden, ketika saat itu dia kabarnya masih nominasi jago teratas bacawapres Prabowo Subianto. Akhirnya otomatis koalisi semula modar ambyar; jahit lagi koalisi baru.

PKS penjunjung Ikhwanul Muslimin kriya kapitalisme berkendara ISIS, Al Qaeda, Taliban menebar racun revolusi warna memporak ambruk Timur Tengah, Afrika Utara, Persia, Afganistan, Sudan dan kini sedang menghancurkan Nigeria, dan memobilisasi NATO meruntuhkan Ukraina. Kini PKS digalang berkoalisi oleh PKB yang dasarnya berpijak ajaran NU. Sampai kini pun PKB tetap mengklaim bersama saf Gus Dur, yang anti negara kekhalifahan. Sementara itu Muhaimin Iskandar enteng ketawa lebar merangkul representatief PKS. Dangdut aneh menterror kewarasan.

Mengalihkan pilihan atau taktik bukan hal terkutuk atau haram, dalam urusan politik asal argumen inovasi itu produk kajian obyektif ilmiah yang bertangung jawab mengakselerasi tehnik progres kesejahteraan warga NKRI yang toleran, harmoni dan berkeadilan mewujudkan ke-5 sila Pancasila itu.

Rilis mass media telah indikasi jemelas kehendak para parpol itu dalam pemilu meraih target berkuasa memuaskan kepentingan elit parpol dan golongannya saja. Ketika menjalin berkoalisi menjelang pemilu dan pilpres 2024 ini, tidak pernah ada bahasan sejenis gagasan kampus API asrama Menteng 31 di tahun 1944 – 1945 berbakti bagi nusa bangsa.

Kini peran parpol umumnya inkubator politisi bermoral transaksi opportunis kalkulasi merapat dan bisa menggandeng putra-putranya Jokowi, mengisi peluang psikologi guyub fanatik terhadap Jokowi.

Dukungan massa luas atas karya Jokowi memajukan berdaulat di bidang politik, berkepribadian nasional dl bidang kebudayaan dan Berdikari di bidang ekonomi, mencitrakan capres yang dipilih Jokowi jadi garansi konsistensi progres hilirisasi, smelterisasi segala row material sumber alam bumi NKRI, tiang kokoh industri maju melompat berkelanjutan.

Untuk industri maju bertiang smelterisasi tersebut, tumbuh pasti berkelanjutan dikombinasi hilirisasi Reforma Agraria. Almarhum Ir. Gunawan Wiradi, akademisi IPB, pakar Reforma Agraria dari Sajogyo Institute, secara ilmiah merumuskan Reforma Agraria Pancasilais implementasi UUD 1945 yang Asli, pasti mengkondisikan mayoritas warga RI meningkat penghasilannya dan merata. Diatas Reforma Agraria itulah sebagai basis, industri di Indonesia bertiang hilirisasi – smelterisasi akan pasti. berkelanjutan. Politik Hilirisasi – smelterisasi dan Reforma Agraria, takdir kembar pemaju kesejahteraan warga NKRI. Kombinasi politik Hilirisasi – smelterisasi dan Reforma Agraria tuntutan obyektif mutlak kebutuhan akselerasi peradaban berbangsa bernegara RI.

Aspirasi massa luas inilah diotak-atik idee opportunitas parpol dan politisi seturut missi & visinya agar terbentur buntu.

Mungkin ada parpol selaku inkubator penyedia politisi berposisi proksi bagi NED/ IRI atau sejenisnya LSM nekolim.

Lagi pula manuver LSM nekolim mengorbit amat julig dikemas beryel jenis tematik kerakyatan. Kondisi sindrom kejiwaan patrenialis yang masih guyub dikalbu warga, ditampung jadi instrumen politiknya merealisasi tujuan programnya merampok lagi Indonesia.

Patrenialisme ini dikalangan masyarakat utamanya strata bawah hingga menengah yang jumlahnya mayoritas diantara pencoblosan elektoral 2024, terhadap Jokowi, melibatkan langsung kedua putranya Jokowi. Gibran Rakabuming Raka digalang jadi cawapres. Kaesang Pangarep digadang jadi bintang penyedot konsituen.

Kaesang berfesyen kaos bergambar Prabowo Subianto pastilah sejenis bubu atau langsaran penangkap ikan di sungai terhadap warga berperasaan guyub kepada Jokowi. Sementara Jokowi masih cawe-cawe ojo kesusu.

Berdasar patron sentimen setia Jokowi, maka Kaesang Pangarep seutuhnya instan disanjung secara aklamasi menjabat Ketum PSI. Entah wangsit atau analisa macam apa itu oleh politisi tangga atas PSI. Mereka tentu merasa tidak terhipnotis energi keras terkemas halus.

Allah Yang Maha Kuasa, yang tiada mustahil baginya menata keinginan selamanya mempunyai tatanan, menetapkan nabi terpilih dan mengutusnya setelah seleksi sistimatis dalam waktu cukup panjang hingga terpilih itu obyektif memahami passionnya. Berbeda metode iblis merekrut mallaikatnya berdasar standar ular merayap mangsa, asal calonnya itu muntahkan maunya nafsu subyektivisme, berhaluan fatamorgananya maka jadilah malaikatnya.

Kaesang Pangarep secara instan simsalabim langsung diakui berkaliber mumpuni menjabat kedudukan tertinggi PSI. Logika awam manusia tidak masuk akal. Apakah mengadopsi metode soliditas halusinasi yang membunyikan fatamorgana seakan rasional ilmiah, seperti tehniknya NED atau IRI?

Perangai para politisi dan parpol bukanlah tontonan mainan gokart yang seru banget di area mall, melainkan menjadi terror syaraf linglung ( demiria ) membingungkan warga.

Warga kebanyakan nggak mudeng, sehingga bisa apatis terjerumus jurang golput saat pemilu & pilpres 2024.

Jokowi pun menyambangi persoalan itu sampai kini, hanya mengatakan ojo kesusu. Serentak itu sering sekali bertindak dengan gaya ditangkap tafsir pemirsa mass media, kiat jurus rangkul terhadap seseorang yang membuat warga pasti makin jauh mengerti.

Perang urat syaraf durasi panjang menegangkan dan membuang banyak energi.

Mahkamah Agung meninjau ulang putusan koruptor. Mengoreksi putusan semula, dan menetapkan para mantan terpidana koruptor diizinkan jadi caleg pemilu 2024. Bahkan mantan terpidana koruptor yang tadinya dihukum lebih 5 tahun, dibolehkan ikut caleg asalkan mengakui perbuatan korupsinya.

Koruptor penyengsara warga itu terbuka jadi pejabat negara.

Seorang maling hp yang berbuat untuk bayar persalinan istrinya, namanya tercatat kepolisian atau kelurahan disebut pernah maling tidak berhak lagi mengakses SKCK untuk syarat kerja posisi rendah semisal satpam. Bisakah eks kriminal HAM berat mengakses SKCK apalagi untuk posisi tinggi ?

Seorang yang tegas dipecat dan pangkatnya dicopot karena terbukti perbuatannya kriminal, apakah memegang SKCK maka bisa jadi pejabat publik dan parpolnya mendeklarasikannya capres serta didukung koalisinya? Kok bisa?

Apakah Komisi Pemilihan Umum memverifikasi kebenaran data-datanya?

Lagi pula warga was-was gaya Jokowi, apakah melepaskan keanggotaannya dari PDIP yang disebut posisinya kader tertinggi?
Sekaliber kader tinggi itu layak diterpa badai, tidak ngambek, tetap tangguh meyakinkan ketepatan argumennya kepada yang lain di internal, mengorbitkan wibawa kekhosan bersangkutan makin naik meninggi.

Tidaklah terkejut mengetahui RUU Perampasan Aset Koruptor dari 2008 hingga sekarang disingkirkan politisi. RUU itu tergeletak saja dilaci berkilat para legislator itu hingga saat ini. Memang pembiaran legislator itu dapat memuakkan terhadap sosok petinggi partai.

Sama urgensinya
dengan RUU Perampasan Aset Koruptor itu adalah Reforma Agraria. Para legislator tidak pernah berniat meningkatkan membahasnya, padahal itulah kunci utama memobilisasi kemajuan hilirisasi, smelterisasi untuk mendukung NKRI, ke taraf tinggi negara maju, mencapai hajat atau idaman kepentingan umum.

Terror linglung penyemai horor adab egoistis menyerang mayoritas warga menjelang pemilu dan pilpres 2024 ini, berdasar fakta terbuka sehari-hari. Bisa berakibat masyarakat apatis sandaran golputers pada pemilu dan pilpres 2024. Kondisi apatis itulah batu loncatan makin agresif bagi subversi nekolim.

Kebingungan meluas warga ini maunya NED (National Endowment Democracy for Indonesia ) dan IRI (International Republican Institute), selaku tangan juliq nekolim, tehnik nya beroperasi sangat gesit menebar racun revolusi warna ke ajang pemilu & pilpres Indonesia. Dan bukan mustahil menginfus politisi, caleg, capres, cawapres maupun parpol tertentu yang digarapnya.

Manuver revolusi warna itu memasok ide peningkat saling bermusuhan sehingga masing-masing tergodanya disorong memuaskan birahi politik, memecah belah NKRI berantakan jadi berbagai warna, Agar di tahap horror berikutnya nekolim itu mengkuras sumber alam, sumber hayati, sumber tenaga NKRI.

Ikhtiar politisi dan parpol bermotif dan fokus menduduki kekuasaan untuk kepentingan birahi nafsu dan golongannya, bertolak punggung terhadap
aspirasi mayoritas warga marhaen dan csnya.

Warga klas marhaen dan cs-nya itu umumnya lugu patrenial itu, terjerumus diterror linglung kebingungan berhubung tidak tahu riwayat perilaku para politisi itu, terima uang paksaan coblos dari caleg penipu atau terjerat golput.

Semakin meluas warga terinfeksi horor adab egois berawal kebingungan disemai
terror linglung ini bisa pula menjurus melek politik atas sejumlah besar warga lain dan cepat merambat luas. Kian tahu dan kenal persis isi nalar para politisi itu orang per orang dan pendirian serta nafsu asli tiap parpol. Jumlah warga demikian bertambah membesar.

Melek sadar itu positif terakumulasi tumbuh menjadi benih pergerakan pembaharuan menata jalan mengisi cita-cita kemerdekaan yang lama diidamkan.

Antiklimaks terjadi pada Rakernas ke-VI Relawan Projo, 14/10/2023, yang gaungnya sudah dicitrakan dahsyat ternyata Jokowi hadir hanya sebentar. Kaesang Pangarep dengan menggunakan kemeja kotak-kotak berwarna merah, tidak seperti biasanya fesyen bergambar Prabowo Subianto, hadir cuma 15 menit. Prediksi Rakernas itu boncos.

Adegan faktual Rakernas Projo ke-VI ini mempertebal keras kebingungan warga. Mainan apa pula ya?

Patut diketengahkan adanya Rakernas PDIP ke-IV, pada 29 – 30 September 2023 yang lalu di JIExpo Kemayoran, Jakarta, mengungkit tema “Membangun Kedaulatan untuk Kesejahteraan Rakyat”

Langkah ini nampaknya memulihkan perhatian dan arah politik PDIP dan menempatkan posisi PDIP membumi kembali di rumah kaum marhaen membela kaum marhaen dan warga strata bawah lainnya.

Apakah tema Rakernas ke IV tersebut jadi basis kerja politik ke depan, mengaplikasi Reforma Araria atau melulu slogan doang, jargon belaka retorikanya banteng moncong bergincu putih?

Ataukah sama sebangun tegak lurus dengan kemeriahan anak-anak main gokart di area mall?

Semua matra dan pribadi pencinta NKRI, waspadalah!

Merdeka!

Bekasi, 18 September 2023.

*Penulis, Toga Tambunan, pengamat sosial politik

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru