JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan efisiensi anggaran akan tetap dilakukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Dalam penyusunannya dipastikan akan melihat berdasarkan evaluasi tahun ini.
Demikian kata Sri Mulyani usai menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026, di rapat paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III. Dokumen itu akan menjadi bahan pembahasan awal penyusunan APBN 2026.
“Ini kan masih sekitar dua bulan lagi ya, jadi kinerja dari kementerian/lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (20/5/2025).
“Pasti dilakukan, itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan jawaban saya, tegas iya dilakukan (efisiensi),” tambahnya.
Sri Mulyani menyebut efisiensi dilakukan untuk penguatan kualitas belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Melalui penguatan kualitas belanja tersebut, belanja negara akan dialokasikan di kisaran 14,19% hingga 14,75% PDB di 2026.
“Pemerintah memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif, perbaikan kualitas layanan publik dan penguatan kemandirian daerah. Melalui penguatan kualitas belanja tersebut, belanja negara dialokasikan di kisaran 14,19% hingga 14,75% PDB,” beber Sri Mulyani.
Dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, strategi jangka menengah difokuskan pada delapan strategi yang mendukung agenda pembangunan yakni (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.
“Strateginya mengacu pada Asta Cita 8 prioritasnya Bapak Presiden baru dan kita optimalkan berdasarkan program-program yang didevelop oleh kementerian dan lembaga, tentu saja dengan arahan dan guidance dari Bapak Presiden,” imbuh Sri Mulyani.
Anggaran Pendidikan 2026 Rp 761 T & Kesehatan Rp 228 T
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan anggaran pendidikan akan berada di kisaran Rp 727 triliun hingga Rp 761 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Anggaran tersebut digelontorkan untuk berbagai program unggulan.
“Tahun 2026 anggaran pendidikan diperkirakan akan mencapai Rp 727 triliun hingga Rp 761 triliun,” kata Sri Mulyani
Ia membeberkan anggaran tersebut untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan pendidikan vokasi.
“Berbagai program unggulan tersebut ditujukan untuk meningkatkan akses, kualitas dan menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja,” ucap Sri Mulyani.
Sementara itu, anggaran kesehatan di 2026 diperkirakan mencapai Rp 181 triliun hingga Rp 228 triliun. Anggaran itu diarahkan untuk meningkatkan efektivitas program pemeriksaan kesehatan gratis, akselerasi penurunan stunting, kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, hingga menambah bantuan gizi baik untuk balita dan ibu hamil.
Selain itu, anggaran tersebut diarahkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas demi menunjang perbaikan produktivitas dengan peningkatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai asuransi kesehatan. Hal ini guna meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan meminimalkan beban biaya kesehatan masyarakat.
“Anggaran kesehatan di 2026 diperkirakan akan mencapai antara Rp 181 triliun hingga Rp 228 triliun,” beber Sri Mulyani.
Sebagai informasi, angka-angka yang disampaikan ini belum bersifat final. Pemerintah masih harus membahasnya dengan DPR RI sampai nantinya diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. (Enrico N. Abdielli)
