JAKARTA- Panglima TNI, Jenderal Moeldoko menegaskan bahwa Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) tidak menyimpan dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang berisikan pemecatan Letjen Prabowo Subianto yang bersifat sangat rahasia dan belakangan bocor dipublik pada saat menjelang pemilihan presiden 2014.
Panglima juga menegaskan bahwa dirinya juga tidak pernah membaca dokumen tersebut. Namun demikian menurutnya, Mabes TNI akan membentuk tim untuk menelusuri bocornya dokumen tersebut.
“Kita sedang terus mengejar siapa yang membocorkan dan tentu ada hukum pidananya. Kita lihat konteksnya dari sisi politik maupun dari sisi hukum bagaimana” demikian tegas Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko kepada pers seusai memberikan pengarahan kepada para Perwira Tinggi TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. Jum’at (13/6).
Dalam rilis yang diterima Bergelora.com disebutkan pengarahan tesebut dihadiri oleh Wakasad, Wakasal, Wakasau, Kasum TNI serta para Panglima Komando Utama Operasional (Pangkotamaops) TNI dan Panglima Komando Utama Pembinaan (Pangkotamabin) TNI.
Masih Hilang
Dalam dokumen DKP bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP itu, ada nama-nama korban penculikan oleh Satgas Mawar dan Satgas Merpati Mawar, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dibawah perintah Prabowo Subianto. Korban penculikan yang disebut sebagai aktivis kelompok radikal Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah Andi Arief, Aan Rusdianto, Mugianto, Nezar Patria, Haryanto Taslam, Raharjo Waluyo Jati, Faisol Reza, Pius Lustrilanang dan Desmon J. Mahesa. Semuanya sudah pulang semua dan Prabowo Subianto beserta beberapa anggota Kopassus sudah dihukum atas perbuatannya.
Sedangkan beberapa nama aktivis dan orang yang masih hilang tidak tercantum di dalam dokumen dengan kop surat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Markas Besar, Dewan Kehormatan Perwira tersebut. Mereka adalah WJ Thukul, Herman Hendrawan, Bimo Petrus, Suyat, Deddy Hamdun, Yani Afri, Sonny, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Mundandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidindan Abdun Nasser.
Di dalam dokumen tersebut juga tercantum nama tujuh jenderal anggota DKP lengkap dengan tanda tangannya yaitu Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo sebagai Ketua, Letjen Fachrul Razi sebagai Wakil Ketua, Letjen Djamari Chaniago sebagai Sekretaris, Letjen SB Yudhoyono sebagai Anggota, Letjen Yusuf Kartanegara sebagai Anggota, Letjen Agum Gumelar sebagai Anggota, Letjen Arie J. Kumaat sebagai Anggota.
Dokumen DKP itu belakangan menimbulkan pertanyaan penting apakah penculikan WJ Thukul dan 12 orang lainnya di luar tanggung jawab Prabowo Subianto? Siapa yang menculik dan harus bertanggung jawab? Dimana dibunuhnya? Mengapa Prabowo Subianto dan 7 orang Jenderal di dalam DKP serta Panglima TNI waktu itu, Jenderal Wiranto yang membentuk DKP tetap bungkam?. (Web Warouw)
