JAKARTA- Gerakan intoleransi dan terorisme kian terbuka dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Gerakan ini tak hanya membuat gerah umat non-muslim, tapi juga umat muslim yang konsisten berpegang pada ajaran Islam Rahmatan Lil Alamin. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) kepada Bergelora, menjelang pertemuan dengan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian dengan kelompok-kelompok sipil yang mencintai NKRI dan Pancasila di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (5/5)
“Secara terang benderang, kelompok-kelompok radikal ini menginginkan Indonesia dipimpin oleh khilafah. Padahal jelas, founding father telah menetapkan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945, sebagai Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD’45,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam sebuah diskusi publik meminta silent majority mendukung Polri untuk bisa tegas membubarkan semua kegiatan kelompok-kelompok intoleran yang telah mengganggu ketentraman masyarakat dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Terhadap fakta-fakta di atas, kami masyarakat sipil yang tergabung dalam berbagai elemen menghadap ke Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk memberi dukungan kepada Polri menindak tegas kelompok yang jelas ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan NKRI ini,” jelasnya.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Gabungan kelompok sipil ini juga menurutnya meminta agar gerakan kelompok intoleran dan radikalis yang berpotensi memecah belah bangsa ini dibubarkan karena memang sudah melanggar Undang-Undang.
“Sebagai perwujudan dukungan moral untuk TNI dan Polri, kami mempersembahkan tujuh nasi tumpeng sebagai doa bagi keselamatan bangsa dan negara serta pemerintahan Republik Indonesia dalam menghadapi kelompok-kelompok yang telah merusak tatanan masyarakat dan bernegara itu,” tegasnya.
Ia menjelaskan, angkat tujuh, bagi kebudayaan masyarakat Jawa adalah angka pitulungan atau pertolongan yang diharapkan mampu menolong Bangsa Indonesia dari perpecahan bangsa karena gerakan intoleran dan kelompok-kelompok teroris.
“Melalui Polri dan TNI, kami berharap, gerakan intoleransi dan gerakan teroris bisa diberantas. Semoga simbol nasi tujuh tumpeng untuk mendapatkan keselamatan ini bisa meyakinkan Polri dan TNI untuk bertindak tegas terhadap gerakan mereka.
Gerakan Masyarakat Sipil ini diterima Kapolri pada hari Jumat, 5 Mei 2017 pukul 13.30 di Mabes Polri, Jakarta. (Bernada Triwara Rurit)
