JAKARTA – Politikus PDIP Johan Budi berencana mundur dari partai setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi calon pimpinan (capim) KPK. PDIP menghormati keputusan Johan Budi.
“Sepengetahuan saya, tidak ada komunikasi yang bersangkutan dengan DPP. Tapi kita menghormati sikap yang bersangkutan untuk memilih jalan mendaftarkan diri capim KPK,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Utut Adianto kepada wartawan, Rabu (24/7/2024).
Utut mengatakan Johan sempat menyampaikan keinginan mundur dari PDIP. Ketua Fraksi PDIP DPR itu memuji sosok Johan sebagai manusia berintegritas (man of integrity).
“Beberapa waktu yang lalu memang yang bersangkutan menyampaikan kepada saya, mau mundur dari DPR dan partai karena akan mendaftar mengikuti seleksi pimpinan KPK,” ucapnya.
“Yang jelas, beliau menurut saya adalah man of integrity,” sambungnya.
236 Nama Lolos Administrasi Capim KPK, termasuk Johan
Seperti diketahui, nama Anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi menjadi salah satu yang lolos seleksi capim KPK pada tahap administrasi. Johan berencana mundur dari anggota DPR dan anggota PDIP sebelum tahapan seleksi selesai.
“Saya berencana mundur dari DPR dan PDIP, tapi perlu proses pengunduran diri. Paling tidak sebelum proses seleksi di Pansel Capim KPK selesai,” kata Johan kepada wartawan, Rabu (24/7).
Caleg Gagal
Johan adalah politikus PDIP yang gagal lolos pada Pilihan Legislatif (Pileg) 2024 lalu. Ia menjadi salah satu dari 236 orang pendaftar calon pimpinan KPK yang dinyatakan lolos seleksi administrasi oleh panitia seleksi (pansel) siang ini, Rabu (24/7/2024).
Rekapitulasi penghitungan suara pemilihan legislatif Pemilu 2024 di wilayah Jawa Timur telah dirampungkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Rabu, 13 Maret 2024.
Hasilnya, sejumlah inkumben terempas dari Senayan, salah satunya Johan Budi Sapto Pribowo di daerah pemilihan atau dapil Jawa Timur VII. Ia dipastikan gagal kembali menduduki kursi parlemen.
Johan Budi lahir di Mojokerto pada 29 Januari 1966. Johan Budi salah satu anggota DPR yang dulu kondang namanya sebagai juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sarjana Teknis Gas Universitas Indonesia itu pernah bekerja di berbagai bidang, salah satunya jurnalis dan staf khusus presiden
Pansel Capim KPK mengumumkan sebanyak 236 nama yang lolos seleksi capim KPK pada tahapan administrasi. Mereka yang lolos itu masih harus mengikuti sejumlah tahapan lagi.
Ada nama Wakil Ketua KPK yang saat ini menjabat, yakni Nurul Ghufron dan Johanis Tanak, di antara 236 nama tersebut. Selain itu, ada sejumlah nama pejabat Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI yang lolos.
Ada juga nama mantan Menteri ESDM Sudirman Said dan Komisioner Kompolnas Poengky Indarti yang lolos.
Jangan Orang Partai
Sebelum bergabung dengan PDIP, pada tahun 2015 lalu sebagai Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, menyarankan agar panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK tidak terafiliasi partai politik tertentu. Itu agar seleksi calon pimpinan KPK yang baru nanti terpilih sesuai kredibilitas yang mumpuni.
“Kalau saya, pansel pimpinan KPK tidak boleh terafiliasi dengan partai politik tertentu lah,” ujar Johan Budi di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 20 Mei 2015.
Kredibilitas pansel KPK itu, kata Johan, agar pimpinan KPK nanti lebih bisa terhindar dari upaya pelemahan terhadap lembaga tinggi negara itu dari serangan pihak yang tidak sejalan dengan KPK.
Namun demikian, Johan enggan “menuding” salah satu nama dari 12 nama pansel yang dikabarkan bakal menjadi tim yang memilih petinggi KPK nantinya. Meski memberikan kriteria, ia tidak bersedia mengajukan nama atau mendukung kandidat yang beredar saat ini.
Johan hanya menekankan jika pansel harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang pemberantasan korupsi. “Bukan hanya tentang KPK, tapi memiliki integritas dan rekam jejak yang jelas,” kata dia. (Web Warouw)
