HANOI-VIETNAM – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigarsi terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan Nawa Cita ketiga pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yakni Membangun Indonesia dari Pinggiran.
Salah satu langkah konkrit yang dilakukan kementerian yang dipimpin Politisi PKB Marwan Jafar tersebut dengan menggandeng sejumlah negara sahabat. Vietnam adalah salah satu negara yang kini menyepakati untuk menjalin kerjasama mempercepat pembangunan kawasan pedesaan dan daerah tertinggal.
Kerjasama kedua negara itu dilakukan dalam lawatan Menteri Desa, Marwan Jafar, ke negera yang dikenal dengan julukan Vietnam Rose tersebut.
“Kunjungan saya kali ini mengandung makna positif dan strategis untuk kedua negara terutama utk kedua kementerian, yakni terjalinnya kerjasama antara kedua belah pihak,” ujar Marwan, usai menandatangani Letter of Intens (LoI) atau kesepakatan bersama dengan Menteri Pertanian dan Pengembangan Pedesaan, Cao Duc Phat, di Hanoi, Vietnam, Rabu (30/12) malam.
Marwan menjelaskan, kerja sama tersebut akan difokuskan pada tiga bidang, antara lain pembangunan pertanian di kawasan pedesaan, pengembangan kawasan pedesaan, dan sharing informasi terkait pengembangan pedesaan. Pasalnya, sebagai keluarga besar Asean, baik Indonesia maupun Vietnam memiliki kewajiban yang sama dalam mengembangkam sektor pertanian dan kawasan pedesaan.
“Kesamaan kedua negara ini salah satunya jumlah desa yang begitu banyak. Di Indonesia, terdapat 75 ribu desa yang tersebar di 34 provinsi dan 502 kabupaten. Dan diantara desa-desa tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 122 kabupaten yang masih memiliki predikat kawasan daerah tertinggal,” urainya.
Begitu pula dengan Vietnam, lanjut Marwan, dari jumlah penduduk sekitar 60 juta jiwa, 80 ribu diantaranya merupakan masyarakat desa yang tersebar di daerah pedalaman, pegunungam, dan pulau.
“Oleh karena itu, kami bersepakat agara kerjasama ini secara khusus terfokus pada upaya pengembangan model pertanian di kawasan pedesaan, pengembangan kawasan pedesaan, serta berbagi informasi terkait pengembangan pedesaan,” beber Marwan.
Senada dengan Marwan, Menteri Pertanian dan Pedesaan Vietnam, Cao Duc Phat, mengatakan, kedua negara memang memilki kesamaan tugas dalam konteks pembangunan pedesaan. Pasalnya, dengan mayoritas jumlah penduduk yang tersebar di desa-desa tersebut, pemerintah Vietnam juga tengah menggencarkan program percepatan pembangunan pedesaan sebagai salah satu program pembangunan nasional.
“Diantaranya, kami membuat tugas uutuk pembangunan pedesaaan dengan sejumlah kriteria, yakni pembangunan infrastruktur dasar, membantu aktivitas produksi, peningkatan pendapatan rakyat, mengembangkam kesehatam pendidikan dam kebudayaan, melindungi lingkungan hidup masyarakat di pedesaan, serta melindungi keamanam dan kenyamanan masyarakat desa,” jelas Duc.
Melihat beratnya beban dan tugas yang diemban Kementerian yang dipimpinnya itu, Duc pun mengaku sangat mengapresiasi langkah Kementerian Desa untuk menjalin kerjasama antar kedua belah pihak.
“Kementerian kami ingin terus mengembamgkam kerja sama antar kedua negara, saya percaya dan senang kunjungan Indonesia saat ini untuk meningkatkan persahabatan dan menjalin kerjasama kedua negara dalam rangka peningkatan program pembangunan pedesaan di kedua negara,” terangnya.
“Kami harap LoI ini terus dimatangkan dan ditindaklanjuti dengan kerja sama yang konkret. Kami akan bentuk gugus tugas untuk menindaklanjuti kerja sama ini. Saya berharap semoga pertemuan kali ini bisa jadi entry point untuk mendorong inisiasi positif untuk pengembangan kedua negara,” imbuh Duc. (AIM)