JAKARTA- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diharap makin mampu berperan sebagai wadah perjuangan kaum guru untuk memajukan pendidikan Indonesia. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Irman Gusman, mengapresiasi guru yang telah banyak berjasa pada negara, hal itu disampaikan pada HUT ke-70 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Gelora Bung Karno, Minggu (13/12).
“Semoga kedepan PGRI dapat menjadikan pendidikan di indonesia lebih maju lagi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman di era globalisasi yang penuh persaingan dan kompetisi,” ujarnya.
Dalam acara tersebut hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yg mewakili Presiden Republik Indonesia, Gubernur Banten Rano Karno, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Ketua Umum PB PGRI yang juga anggota DPD RI mewakili Provinsi Jawa Tengah, Sulistiyo, Segenap Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia dan para guru anggota PGRI yang totalnya berjumlah sekitar 109.435 orang anggota.
“Agar organisasi ini kuat, maka PGRI harus senantiasa kompak dan mampu meningkatkan kemampuan diri. Para guru harus senantiasa pula meningkatkan kualitas dan kompetensi melalui berbagai seminar dan berbagai pelatihan agar semakin berkualitas dan maju dunia pendidikan di Indonesia,” kata Irman.
Irman menyampaikan bahwa guru berjasa dalam melahirkan para pemimpin bangsa dan negara, guru melahirkan dokter, insinyur, hakim, jaksa, ahli pertanian, hingga para pengusaha. Terkait tugas utama guru mendidik dan memajukan seluruh bangsa, tanpa memandang suku, agama, ras maupun golongan. Irman menghimbau bahwa agar guru tidak boleh terkotak-kotak ke dalam aliran politik atau berafiliasi kepada kelompok dan golongan tertentu.
Kepada Bergelora.com Irman Gusman mengingat penting dan strategisnya peran organisasi profesi guru, maka sejak awal DPD RI terbentuk. Irman melanjutkan, DPD-RI telah menjalin kerjasama dengan PGRI.
“DPD RI senantiasa mendukung setiap program PGRI, menampung dan menyalurkan aspirasi guru, merespon setiap permasalahan yang dihadapi PGRI dan para anggotanya, serta mendorong peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru demi kemajuan dunia pendidikan kita”, tandasnya.
Irman berharap, kerjasama dan saling mendukung antara DPD RI dengan PGRI akan terjalin semakin erat. Bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga antara semua anggota DPD RI yang mewakili seluruh provinsi dengan pengurus dan anggota PGRI di semua daerah di seluruh Indonesia.
Dalam pidatonya Irman menyampaikan bahwa PGRI adalah organisasi profesi tertua di Indonesia yang lahir bersamaan dengan Revolusi Kemerdekaan, dilandasi oleh semangat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan membebaskan bangsa dari segala bentuk penjajahan, kebodohan dan keterbelakangan.
“Karena itu setiap langkah PGRI kedepan haruslah senantiasa bersandarkan pada semangat juang untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sehingga menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia,” ucapnya.
Dengan jumlah anggota, aset dan kekayaan yang dimiliki, Ia yakin PGRI adalah organisasi profesi yang paling besar dan paling strategis di Indonesia. Tidak ada organisasi profesi lain di Indonesia ini yang memiliki aset dan kekayaan sebesar yang dimiliki dan dikelola oleh PGRI.
“Karena itu, saya mengharapkan PGRI akan dapat meningkatkan peran strategisnya dalam memajukan pendidikan di negara kita tercinta,” tutupnya.
Bukan Bersaing
Menanggapi persaingan dan kompetisi dalam era globalisasi Guru Besar Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Sri Edi Swasono mengingatkan bahwa, globalisasi seharusnya menjadi wahana kerja sama, bukan persaingan atau kompetisi.
“Karena justru dengan persatuan dan kerjasama maka kita bisa menghadapi dan memanfaatkan globalisasi semaksimal mungkin,” tegasnya terpisah kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (14/12)
Anggota Presidium Komite Kedaulatan Rakyat (KKR) ini menyampaikan bahwa selama ini ada pandangan ideologi yang salah dan bertentangan dengan Pancasila dalam mengartikulasi globalisasi dengan mengedepankan persaingan dan kompetisi.
“Pandangan ideologi kapitalistik semacam itu lah yang melemahkan dan menghancurkan bangsa dan negara, karena tidak mungkin individu atau kelompok tertentu menghadapi globalisasi. Globalisasi hanya bisa dihadapi oleh negara dan pemerintah,” tegasnya. (Web Warouw)
