JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan saat ini pihaknya belum memiliki alat sonar pendeteksi kapal selam asing. Ali mengatakan pihaknya telah mengajukan alat pendeteksi tersebut kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Hal itu disampaikan Ali dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).
Mulanya, Ali mengatakan saat ini TNI AL tengah meningkatkan kemampuan Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) yang ada di Mabes AL maupun sejumlah armada.
Ali menjelaskan Sistem Pusat Komando Pengendalian TNI Angkatan Laut (Sispuskodal) disiapkan untuk mendukung konsep pemantauan keamanan laut. Sispuskodal digunakan agar pemantauan AL dilakukan secara komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif dan inklusif.
“Integrasi pembangunan Sispuskodal tahap I, saat ini meliputi peningkatan kemampuan server, integrasi 7 satker TNI AL, kemudian peningkatan kemampuan penginderaan jarak jauh dengan satelit,” jelasnya.
“Kemudian perkembangan intelijen multimedia komunikasi, pengembangan intelijen sosial media analisis, dan peningkatan kemampuan tools monitoring dan analisa untuk memandu dan pengendalian TNI Angkatan Laut,” sambungnya.
Ali kemudian memaparkan capaian Sispuskodal. Ali mengatakan pencapaian pengawasan bawah laut wilayah Indonesia 0%.
“Capaian Sispuskodal secara komprehensif dalam aspek pengawasan jarak jauh mencapai 50%, kawasan pesisir dan perairan teritorial 30%, pengawasan bawah laut 0%,” kata Ali.
“Ini pengawasan bawah laut kita belum memiliki sensor sama sekali, baru pengajuan ke Kementerian Pertahanan,” ujarnya.
Ali mengakui TNI AL masih kesulitan mendeteksi adanya kapal selam asing yang mendekat wilayah laut Indonesia. Hal itu, kata dia, lantaran belum adanya alat pendeteksi kapal selam milik TNI AL.
“Jadi harusnya ada fixed detect sonar, jadi yang dipasang di bawah laut, tapi kita belum memiliki sehingga mungkin kelemahan kita dipendeteksi kapal selam asing yang melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) itu kita tidak bisa monitor,” tuturnya.
Desakan Membentuk Coast Guard
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) menilai perlu adanya pembentukan coast guard atau penjaga pantai dan laut. Aher mengatakan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan coast guard memiliki fungsi yang berbeda.
Hal itu disampaikan Aher saat Komisi I DPR menggelar rapat bersama KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025). Aher mendorong KSAL segera membentuk coast guard.
“Ketidakadaan coast guard nasional ini penting, segera diadakan karena dalam peraturan hubungan internasional kita dianggap belum memiliki coast guard seperti negara-negara yang lain,” kata Aher.
Aher mengatakan coast guard berfungsi sebagai badan keamanan maritim. Meski terdapat Bakamla, menurutnya, tak bisa disamakan dengan coast guard.
“Indonesia belum memiliki coast guard yang kuat dan berfungsi sebagai otoritas utama sebagai penegakan hukum maritim, dalam keamanan dan penegakan hukum maritim di luar aspek keselamatan pelayaran,” jelasnya.
“Ada Bakamla yang kerap disalahartikan sebagai coast guard belum memiliki kewenangan penyidikan secara penuh, seperti negara yang lain. Meskipun negara lain atau negara lain coast guard-nya juga isinya AL, hanya difungsikan sebagai coast guard,” sambung dia.
Dalam kesempatan yang sama, Ali mengaku setuju dengan usulan pembentukan coast guard tersebut. Ali mengatakan Indonesia memang sudah seharusnya memiliki coast guard.
“Kami mendukung terbentuknya coast guard. Sangat mendukung karena di beberapa negara maju juga selalu ada coast guard, memang bentuknya coast guard-nya macam-macam,” ujar Ali.
“Di Australia itu ada maritime border coast protection, itu juga ada bermacam-macam ada Angkatan Laut, ketuanya angkatan laut ya, komandannya tetap Angkatan Laut, gabungan, dia seperti Bakorkamla zaman dulu, itu efektif juga,” sambungnya.
Ali mengatakan kerja sama dalam menjaga perbatasan Indonesia sangat diperlukan. Sebab itu, kata dia, pembentukan coast guard dinilai sangat penting.
“Jadi, pandangan saya coast guard tetap penting nanti bagaimana fungsi dan tupoksinya seperti apa, kemudian pembagian kewenangannya seperti apa mungkin perlu dirumuskan oleh kita semua supaya tidak terjadi tumpang-tindih,” tuturnya. (Web Warouw)
WAH LEMAH BANGET NIH..! KSAL Akui RI Belum Punya Alat Deteksi Kapal Selam Asing
