SEMARANG – Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker Bambang Satrio Lelono mengatakan pelatihan kerja belum mendapatkan perhatian serius dalam anggaran pendidikan nasional yang sebesar Rp 416,7 triliun di tahun 2017. Ia berharap anggaran fungsi pendidikan yang dinilai besar akan direalokasikan untuk pelatihan kerja sebesar 5% dari anggaran pendidikan atau sekitar Rp 20 triliun.
“Sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk transfer daerah seperti gaji guru atau sebesar 64,5%. Sedangkan alokasi untuk pelatihan kerja masih kecil sekali,” kata Bambang saat ditemui di Forum Diskusi Bakohumas “Percepatan Peningkatan Daya Saing dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Indonesia Melalui Program Reorientasi, Revitalisasi, dan Rebranding (3R) Balai Latihan Kerja di Semarang Kamis (9/3).
Bambang mengungkapkan, Kemnaker saat ini kita tengah mendorong pemerintah pusat agar mengalokasikan anggaran untuk pelatihan kerja secara khusus.
“Kami menginginkan agar alokasi anggaran untuk pelatihan kerja sebesar 5% dari anggaran pendidikan atau sekitar Rp 20 triliun,” ujarnya.
Realokasi anggaran ini, ia melanjutkan, tidak semata-mata akan dikelola oleh Kemnaker. Nantinya, anggaran ini akan disebar secara proporsional di Kementerian/Lembaga terkait untuk melaksanakan fungsi pelatihan kerja.
Menurut Bambang, dengan alokasi dana yang pasti untuk pelatihan kerja maka kebutuhan tenaga kerja terampil akan lebih cepat terpenuhi.
“Ketrampilan tenaga kerja dalam waktu singkat akan meningkat dan daya saing akan menjadi lebih kompetitif,” ujarnya.
Tunjuk 3 BLK
Sementara itu kepada Bergelora.com dilaporkan, Menteri Ketenagakerjaan M.Hanif Dhakiri menunjuk 3 Balai Latihan Kerja sebagai pusat pengembangan dalam program Reorientasi, Revitalisasi, dan Rebranding BLK atau 3R BLK tahap pertama. Hal itu disebutkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding Balai Latihan Kerja.
“Untuk mempercepat peningkatan daya saing dan kompetensi tenaga kerja saya telah menetapkan 3 Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja dalam program 3R tahap pertama yaitu BBPLK Bekasi, BBPLK Serang, dan BBPLK Bandung,” ujar Menaker di Jakarta, Kamis (9/3).
Menaker mengatakan, Indonesia saat ini kekurangan tenaga kerja terampil. Pada tahun 2030 Indonesia diprediksi akan menempati posisi ke-7 negara ekonomi terbesar di dunia dengan kebutuhan tenaga kerja terampil berkisar 113 juta. Sedangkan pada tahun 2016 Indonesia baru memiliki sekitar 57 juta tenaga kerja terampil. Hal ini berarti Indonesia harus menciptakan 4 juta tenaga kerja terampil setiap tahunnya.
“Kebutuhan kita untuk tenaga kerja skilled itu jutaan bukan ribuan. Oleh sebab itu saya mengarahkan agar BLK harus fokus jurusannya dan masif memproduksi tenaga kerja melalui program 3R BLK,” ujar Menaker.
BBPLK Bekasi akan dijadikan sebagai pusat pengembangan kejuruan elektronika dan teknologi informasi. BBPLK Serang ditunjuk sebagai pusat pengembangan kejuruan las dan listrik. Sementara BBPLK Bandung sebagai pusat pengembangan kejuruan manufaktur dan otomotif. Untuk tahap kedua yang akan dimulai tahun depan kementerian telah menetapkan BBPLK Medan sebagai pusat pengembangan kejuruan pariwisata dan konstruksi dan BBPLK Semarang sebagai pusat pengembangan kejuruan fashion technology/garmen apparel dan bisnis manajemen.
Tentang hal ini, Bambang Satrio Lelono mengatakan dalam rangka percepatan peningkatan kompetensi dan daya saing sesuai dengan Instruksi Presiden no.9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK Kemnaker melakukan berbagai terobosan dengan salah satu strateginya adalah 3R BLK. Dengan 3R BLK, BLK terpilih akan menghasilkan tenaga kerja terampil berlipat ganda.
“3R BLK akan dilakukan secara gradual dan outputnya akan fokus dan masif. Sebagai contoh jumlah tenaga kerja yang terlatih di BBPLK Bekasi akan bertambah dalam jumlah signifikan yaitu 6.256 peserta tiap tahun dari sebelumnya 976 peserta tiap tahunnya.”kata Bambang saat ditemui di Forum Diskusi Bakohumas “Percepatan Peningkatan Daya Saing dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Indonesia Melalui Program Reorientasi, Revitalisasi, dan Rebranding (3R) Balai Latihan Kerja di Semarang hari ini.
Syarat mengikuti pelatihan di BLK pun dimudahkan yaitu tanpa minimum pendidikan terakhir dan batas umur. Bambang mengatakan, ”BLK diprioritaskan untuk orang-orang dengan pendidikan menengah ke bawah untuk mendapatkan pelatihan,” katanya. (Nurhadi)
