JAKARTA – Kisruh politik di sektor pertambangan membuat aroma tak sedap dalam jalannya kabinet Kerja Jokowi-JK. Terkesan menjadi bancaan bagi elit politik eksekutif dan legislatif di Indonesia. Sesungguhnya kisruh antar elit politik ini disebabkan karena Freeport McMoran lah yang sesungguhnya pemegang kuasa di negeri Papua bahkan nasional hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN), Iwan Dwi Laksono kepada Bergelora.com Rabu (18/11).
“Freeport adalah awal bencana. Dari sanalah elit politik berebut bancaan dari sebuah kontrak karya. Sebaiknya ditutup saja,” ujar Iwan
Iwan meminta kepada Presiden Joko Widodo sebagai presiden berhak menutup PT Freeport Indonesia dengan menghentikan kontrak karya karena telah merugikan dan telah memecah belah politik Indonesia.
“Saham Freeport jadi bancaan berlandsakan Undang-Undang Minerba sebagai landasan. Terlebih diwajibkannya perusahaan dalam membuat smelter. Dari sana juga muncul kegaduhan,” tegasnya.
Ia melihat dari pembangunan smelter juga akan terjadi loby elit untuk meminta saham. Walaupun dalam pembangunan smelter memakai uang perusahaan. Maka nantinya elit politik memanfaatkan sebagai jaringan bisnis personal.
“Jika Freeport ditutup maka akan jadi pelajaran bagi perusahaan lain. Serta tidak ada lagi perselingkuhan pengusaha dengan elit politik. DPR RI harus segera membuat Pansus untuk mengusut Freeport ,” tuturnya.
Ini Isi Transkrip
Sn: Waktu pak Luhut di Solo…Pal Luhut lagi disibukkan habis Jumat itu. Kalau bisa tuntas, minggu depan sudah bisa diharapkan. Itu yang sekarang sudah bekerja.
Ms: Coba ditinjau lagi fisibilitiesnya pak. Kalau ngga salah Freeport itu off taker.
R: Saran saya jangan off taker dulu, kalau off taker itu akan…..
Ms: Keterkaitan off taker itu darimana pak?
R:….. (suara tidak jelas)
Ms: Bapak juga nanti baru bisa bangun setelah kita kasih purchasing garanty lho pak. Purchasing garanty-nya dari kita lho pak.
R: PLTA-nya
Ms: Artinya patungan? Artinya investasi patungan 49-51 persen. Investasi patungan off taker kita juga? double dong pak? modalnya dari kita, off takernya dari kita juga.
R: Kalau off taker itu…..Oke deh Kalau Freeport ngga usah ikut
Ms: Ini yang Pak R pernah sampaikan ke Dharmawangsa itu?
R:….(tidak jelas)
Ms: Oh kalau komitmen, Freeport selalu komitmen. Untuk smelter desember kita akan taruh 700 ribu dollar. Tanpa kepastian lho pak. Karena kalau kita ngga tahu, kita ngga komit. Sorry 700 juta dollar.
Sn: Presiden Jokowi itu dia sudah setuju di sana di Gresik tapi pada pada ujung-ujungnya di Papua. Waktu saya ngadep itu, saya langsung tahu ceritanya ini waktu rapat itu terjadi sama Darmo…Presiden itu ada yang mohon maaf ya, ada yang dipikirkan ke depan, ada tiga….(kurang jelas) Tapi kalau itu pengalaman-pengalaman kita, pengalaman-pengalaman presiden itu, rata-rata 99 persen gol semua. Ada keputusan-keputusan lain yang digarap, bermain kita Makanya itu, Reza tahu Darmo, dimainkan habis-habisan, selain belok
Ms: delobies…Repot kalau meleset komitmen…30 persen. 9,36 yang pegang BUMN
Sn: Kalau ngga salah, Pak Luhut itu bicara dengan Jimbok. Pak Luhut itu sudah ada yang mau diomong.
R: Gua udah ngomong dengan Pak Luhut, ambilah 11, kasihlah Pak JK 9, harus adil kalau ngga ribut.
Sn: Jadi kalau pembicaraan Pak Luhut dan Jim di Santiago, 4 tahun yang lampau itu, dari 30 persen itu 10 persen dibayar pakai deviden. Ini menjadi perdebatan sehingga mengganggu konstalasi. Ini begitu masalah cawe-cawe itu presiden ngga suka, Pak Luhut dikerjain kan begitu kan…Nah sekarang kita tahu kondisinya…Saya yakin juga karena presiden kasih kode begitu berkali-kali segala urusan yang kita titipkan ke presiden selalu kita bertiga, saya, pak Luhut, dan Presiden setuju sudah.
Saya ketemu presiden cocok. Artinya dilindungi keberhasilan semua ya. Tapi belum tentu kita dikuasai menteri-menteri Pak yang begini-begini.
R: Freeport jalan, bapak itu happy, kita ikut happy. Kumpul-kumpul/kita golf, kita beli private jet yang bagus dan representatif
Ms: Tapi saya yakin Pak Freeport pasti jalan.
Sn: Jadi kita harus banyak akal. Kita harus jeli, kuncinya ada pada Pak Luhut dan saya.
Ms: Terima kasih waktunya pak
R: Jadi follow up gimana? Nanti saya bicara Pak Luhut jadi kapan. Terus Oke lalu kita ketemu. Iya kan?
Sn: Kalau mau cari Pak Luhut harus cepet, kasih tanggung jawab enggak. Gimana sukses, kita cari akal.
Iwan Dwi Laksono menuntut agar KPK dan Polri segera mengusut tentang pembagian saham PLTA dan smelter seperti yang dibahas dalam pertemuan Setya Novanto, Pengusaha Riza Chalid, Darmo dan Direktur Utama Frreeport Indonesia, Makruf Sjamsoeddin yang terekam dalam transkrip pertemuan. (Web Warouw)
