YOGYAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Banyak orang masih takut mendaftar jadi pimpinan KPK. Demikian Ernawati dari Perempuan Yogyakarta Anti Korupsi di Yogyakarta, Sabtu (20/6).
“Sampai Desember 2014, tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, berbalik arah karena disuguhi ‘drama’ yang menyesakkan. Pimpinan KPK diganti oleh Pelaksana tugas (Plt.) bukan disambut suka cita namun justru demonstrasi yang menyambut Plt. pimpinan KPK,” ujarnya.
Menurutnya, mengembalikan marwah KPK yang berani bukan persoalan yang mudah. Bukan sekedar persoalan Komposisi pimpinan KPK dari latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sama atau persoalan kurangnya kemampuan manajerial serta pembagian kerja masing-masing pimpinan belum jelas.
“Persoalan utaman adalah perlunya dukungan total dari pimpinan tertinggi di Negara ini untuk memastikan bahwa pimpinan KPK bisa bekerja secara baik. Sayangnya, Negara ini belum menerima logika lembaga negara independen yang punya kewenangan ekstra negara, mulai dari Undang-undang KPK, relasi KPK dengan lembaga kepolisian dan lainnya,” ujarnya.
Beragam persoalan itu menurutnya menjadi tantangan bagi tim seleksi pimpinan KPK untuk menemukan orang yang pas dengan criteria dan kondisi KPK saat ini. Atas dasar itulah maka, Koalisi Masyarakat Sipil Anti korupsi yang terdiri dari TII, Kemitraan, ICW, IDEA, PUKAT UGM, Jaringan Gusdurian dan Perempuan Indonesia Anti Korupsi Jogja, menyatakan bahwa seleksi ini sangat penting.
Selain adanya otoritas pansel untuk memutuskan calon terbaik dan menyaring calon lemah dan buruk dan diserahkan ke pada presiden dan DPR, seleksi ini juga menjadi awal peletakan fondasi ideal-type pimpinan KPK ke depan baik secara individu maupun kolektif.
“Seleksi ini merupakan peluang besar untuk menjawab harapan publik tentang masa depan KPK dan pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi kembali menjadwalkan pertemuan Sabtu, (20/6) di PUKAT UGM. Hadir dalam acara itu Panitia seleksi calon pimpinan KPK Ibu Supra Wimbarti, MSc., PhD dan perwakilan Koalisi antara lain Zainal Arifin Muchtar (PUKAT), Alissa Wahid (Jaringan Gusdurian) juga Wasingatu Zakiyah (IDEA) dan perwakilan PIA Jogja serta proponen gerakan masyarakat sipil di Yogyakarta. (Hari Subagyo)
