JAKARTA- Ketua Umum partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mendesak Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan kembali rencana kunjungannya ke Amerika Serikat akhir bulan Oktober ini. Presiden Joko Widodo diminta fokus menyelesaikan bencana kebakaran hutan yang terjadi belakangan di Sumatera dan Kalimantan.
“Presiden harusnya fokus menyelesaikan masalah dalam negeri terutama bencana kebakaran hutan yg kini telah menimbulkan korban jiwa, ancaman kesehatan dan kerusakan lingkungan yang amat parah bagi kehidupan,” ujarnya kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (24/10)
Menurutnya, kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat meskipun memenuhi undangan Presiden Obama selayaknya ditunda karena tidak ada hal mendesak untuk dibicarakan dengan Presiden Amerika Serikat.
“Mereka akan sangat mengerti penundaan itu, mengingat Amerika Serikat sangat sangat serius memperhatikan lingkungan. Milyaran dollar dana dikeluarkan Amerika Serikat untuk peningkatan oksigen bumi dalam beberapa tahun terakhir. Hal tidak banyak artinya dengan terjadinya bencana asap asal negara kita yang tahun ini begitu dahsyat kembali mengotori udara bumi. Dalam situasi seperti ini ini Jokowi harusnya malu berkunjung ke Amerika Serikat,” ujarnya.
Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Negara seharunya faham dan wajib mengingatkan Presiden bahwa ada sesuatu yang secara halus ditunjukkan oleh protokol kepresidenan Amerika Serikat dalam menerima Presiden Joko Widodo.
“Tidak ada jamuan makan, tidak ada joint statement kedua Presiden. Ini menunjukkan secara halus bahwa kunjungan Jokowi tidaklah penting bagi Amerika Serikat sebagaimana layaknya Presiden Amerika Serikat menerima Presiden sebuah negara sahabat yang kedudukannya sangat penting bagi Amerikas Serikat.
Ia mengingatkan, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat ketika sebagian rakyatnya meregang nyawa hadapi bencana asap, bahkan beberapa telah menjadi korban, adalah sikap tidak bijaksana dan tidak merakyat.
“Apalagi kini, Pemerintah Jokowi menunjukkan sikap ingin lepas tangan dan melempar tanggung jawab pemadaman kebakaran ke pihak lain. Jokowi harusnya ingat amanat Pembukaan UUD 45 bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Jangan lupa amanat konstitusi ini,” tegasnya.
Kritik Penanggulangan Bencana
Sementara itu haris Rusly dari Petisi 28 mengkritik sikap dan langkah pemerintahan Joko Widodi dalam mengatasi pembakaran lahan yang berdampak pada kabut asap pekat
“Kami setuju keadilan perlu ditegakan terkait keserakahan penguasaan jutaan hektare lahan oleh segelintir taipan, saudagar dan perusahaan asing yang diback up oleh para marsose dan bodyguard politik yang dibayar secara recehan. Karena serakahan tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan yg sangat hebat dan telah memakan korban jiwa, bahkan puluhan juta orang terserang ISPA sangat akut, tak bisa bekerja di laut maupun di darat, demikian juga anak anak sekolah harus diliburkan,” ujarnya terpisah pada Bergelora.com.
Namun, sebagai Menkopolhukam menurutnya pernyataan: “masa pemerintah yg mau madamin ? Kalau kau bilang ini bencana nasional, enak di mereka”, adalah sebuah pernyataan sangat picik, tidak bertanggungjawab dan tidak pantas keluar dari mulut seorang pejabat negara setingkat Menkopolhukam.
Sebelumnya Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan di Majalah Tempo edisi 25 Oktober 2015 (halaman 102) mengatakan “Kabut asap ini juga ada kaitannya dengan urusan keadilan. Kalau ada perusahaan punya lahan 2,8 juta hektare, di mana keadilan ? Ada juga yg punya area 600 ribu hektare tapi enggak punya pemadam kebakaran. Masak Pemerintah yang mau mademin? Kalau kau bilang ini bencana nasional, enak dimereka. Dia bisa punya 500 juta pounsterling di London, lalu kita yang mau mademin apinya,” (Web Warouw)
