JAKARTA- Kementerian Pertahanan akan menyerap anggaran terbesar dalam Rancangan Perpres Masterplan KEMHAN 2020-2024 yang mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar Rp1760 triliun. Untuk itu KPK diminta untuk pro aktif ikut mengawasinya. Hal ini disampaikan pengamat Pertahanan dan Intelejen dan Connie Rahakundini Bakri di Jakarta, Rabu (12/5) kepada pers, menjawab KPK atas terungkapnya mafia alutsista yang disampaikan Connie Rahakundini beberapa waktu lalu.
“Karena saya sangat bersepakat dan mendukung pada visi Menteri Pertahanan,–yang dalam pernyataannya,– betul betul ingin menjamin kemhan yang bersih dan transparan,” ujarnya.
Jadi menurutnya selain melakukan penyelidikan dan penyidikan, Connie minta agar KPK menggunakan fungsi lainnya terhadap Kemhan.
“Saya lihat KPK punya fungsi koordinasi, supervisi, utamanya pencegahan dengan memonitor penyelenggaraan pemerintah. Saya ingin melihat KPK melaksanakan protap ini di Kemhan. Jadi bukan semata penyelidikan dan penyidikan,” katanya.
Connie mengingatkan bawah anggaran terbesar negara ada pada Kemhan dan menjadi tanggung jawab KPK juga untuk memonitornya.
“Saya ingin KPK dapat bergerak secara sistemik di Kemhan. Mengingat anggaran terbesar negara ada pada Kemhan,” ujarnya
Menurutnga, anggaran akan semakin diperbesar jika melihat Rperpres Masterplan KEMHAN 2020-2024 yang mengalokasikan garhan sebesar Rp 1760 triliun. Artinya setiap angkatan harus menghabiskan sebesar +/_586,6 trilyun di 3 tahun kedepan untuk belanja alutsista
“Untuk itu KPK silahkan mendorong insan Kemhan untuk melakukan pelaporan termasuk memaksimalkan tugas KPK dalam aspek ‘pencegahan’ pada renstra senilai Rp 1760 triliun tersebut, karena pastinya Kemhan yang lebih paham secara detil teknisnya,” ujarnya.
Connie menegaskan bahwa sebagai akademisi tugasnyalah untuk melakukan socio control secara keilmuan manajemen pertahanan.
“Dari sisi reformasi manajemen pertahanan saya siap membantu kemhan. Dapat dimulai dari tahapan audit technology, misalnya kan? Karena fungsi pembinaan indhan ada di Kemhan,” katanya.
Demikian juga menurutnya pada tahapan road map pertahanan sesuai Visi Poros Maritim, Dirgantara dan Permukaan Dunia dari Panglima Tertinggi alias RI-1.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, sebelumnya, KPK mempersilahkan masyarakat menyampaikan data awal yang dimiliki melalui layanan saluran pengaduan KPK.
“Setiap laporan masyarakat, tentu KPK akan melakukan langkah-langkah analisa lebih lanjut dengan lebih dahulu melakukan verifikasi mendalam terhadap data yang diterima. Selanjutnya akan dilakukan telaahan dan kajian terhadap informasi dan data tersebut,” demikian Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (11/5).
Nantinya KPK akan melakukan penyelidikan bila ditemukan adanya peristiwa pidana. Setelah itu, KPK memastikan proses hukum bila ada hasil dari penyelidikan itu.
“Apabila dari hasil telaahan dan kajian memang ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana maka tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku,” paparnya.
Sebelumnya, Connie Bakrie menyebut ‘Mister M’ saat ditanya realisasi dari upaya Presiden Jokowi yang sebelumnya memerintahkan agar broker transaksi jual-beli alutsista diberantas. Atas ucapan Connie Bakrie, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto telah angkat bicara.
“Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sangat berterima kasih bila Bu Connie menyebutkan dan membuka saja siapa Mafia yang dia sebut berinisial Mister M, bila perlu laporkan tindakan yang bersangkutan ke KPK atau kepolisian,” ujar Juru Bicara Menteri Pertahanan RI Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya, Senin (10/5).
Menanggapi pernyataan Prabowo, Connie meminta KPK turun tangan. Menurut Connie, Mister M akan terungkap bila KPK menelisik tahapan CADMID Alutsista. CADMID adalah siklus dalam sistem pengadaan alutsista, mulai dari konsep hingga manufacturing.
“Maka menjadi tugas Kemhan bersama sama KPK dan aparat terkait untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki untuk membuka siapa saja Mr M dimaksud,” ujar Connie dalam keterangannya, Senin (10/5/2021).
Connie juga bicara soal transparansi dalam kebijakan anggaran. Dia meminta Kementerian Pertahanan terbuka perihal tersebut.
“Biarkan KPK melakukan tugasnya dengan baik sehingga siapapun yang bermain dapat benar benar terungkap dan terhentikan,” kata Connie.
“Good governance memandatkan adanya transparansi di mana dalam pertahanan sebuah negara demokratis mewajibkan Menteri Pertahanan dan Kementerian Pertahanan mampu melakukan transparansi dalam hal kebijakan anggaran. Patut diingat kerahasiaan pertahanan tidak terletak pada anggaran, tetapi terletak pada strategi, pelatihan dan taktik perang dalam menggunakan alutsista dimaksud,” lanjutnya. (Web Warouw)
