JAKARTA- Gubernur Banten, Andra Soni diminta bisa secepatnya mengatasi masalah kesehatan di Banten yang dialami rakyat Banten. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Banten, Argo Bani Putra dalam rilisnya kepada pers di Banten, Senin (3/3).
“Kesehatan rakyat adalah problem nomor satu di Banten. Ini juga mempengaruhi kemampuan ekonomi rakyat. Oleh karena Gubernur Banten Andra Soni musti memperioritaskan perbaikan kesehatan rakyat,” tegasnya.
Argo mengingatkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan Dinas Kesehatan yang dilakukan secara serentak pada Juni lalu 2024 lalu, ditemukan masih ada 35 ribu anak di Provinsi Banten yang masih mengalami stunting. Akses fasilitas kesehatan sulit dijangkau rakyat di desa-desa karena rumah sakit hanya ada di kabupaten. Puskesmas kecamatan kekurangan dokter, Apalagi di desa-desa terpencil.
“Untuk mengatasi semua itu tidak mungkin dilakukan pemerintah Banten tanpa keterlibatan penuh seluruh rakyat Banten. Perlu kerjasama antara Pemerintah dengan DKR dan desa-desa siaga seluruh Banten,” tegasnya.
Aktifkan Kembali Desa Siaga
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan dari Banten, untuk mempercepat peningkatan kualitas kesehatan rakyat Argo meminta agar Desa-desa Siaga dihidupkan kembali menjadi pusat kegiatan masyarakat untuk memantau, mengawal dan mengatasi masalah kesehatan rakyat ditingkatan desa. Jumlah desa di Provinsi Banten adalah 1.238 desa. Jumlah ini tersebar di 4 kabupaten dan 4 kotamadya di Banten.
“Dulu ditahun 2004-2009 semua desa dan kelurahan memiliki desa siaga. Rakyat saling tolong menolong. Kerjasama terjalin antara rakyat posyandu, bidan dan dokter. Relawan DKR mengadvokasi kesehatan rakyat di bawah bimbingan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah. Sekarang desa siaga hanya ada di beberapa desa saja yang langsung dibina DKR Banten,” jelasnya.
Hidupkan Posyandu Kembali
Dulu Posyandu di desa-desa dilakukan maksimal sebulan sekali oleh para Bidan Desa.
“Sekarang bidan desa mengeluarkan biaya sendiri untuk bisa menjalankan Posyandu. Kalau Posyandu Aktif maka tidak mungkin ada stunting. Karena semua terpantau dan segeran cepat di atasi oleh Posyandu,” jelasnya.
Dokter Desa
Argo juga menjelaskan, sampai saat ini masyarakat desa jika sakit kesulitan karena jauh untuk bisa mengakses puskesmas.di Kecamatan, apalagi rumah sakit di Kabupaten.
“Sudah saatnya setiap Desa Siaga memilik Ambulans Desa untuk kondisi darurat dan Puskesmas Pembantu (Pustu dihidupkan lagi),” tegasnya.
Untuk itu ia mengingatkan agar Gubernur Banten memastikan satu dokter untul satu desa untuk melayani masyarakat desa.
“Jangan sampai dana desa miliaran, tapi stunting meluas. Kalau sakit tidak afa dokter di desa.
Pembiayaan Kesehatan Rakyat Miskin
Namun demikian Argo melaporkan bahwa pemerintah Banten telah mengcover semua biaya kesehatan rakyat miskin dan tak mampu.
“Jadi jika ada rakyat Banten yang tak mampu atau miskin berobat dan BPJS Kesehatan tidak menanggung penuh biaya berobatnya, maka pemerintah Banten yang akan intervensi membiayai kekurangannya,” jelas Argo Bani Putra.
DKR menurut Argo, meminta agar seluruh masyarakat Banten jika berobat ke Puskesmas dan Rumah Sakit tidak lagi perlu menggunakan kartu BPJS Kesehatan seperti sekarang.
“Cukup pakai KTP seharusnya rakyat Banten sudah bisa berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Agar tidak perlu lagi ada kartu BPJS. Jangan lagi rakyat direpotkan untukbuat kartu BPJS,” ujarnya.
Konsolidasi DKR Banten
Sebelumnya dilaporkan DKR Banten Bersama DKR Kabupaten Tangerang, DKR Kota Tangerang dan DKR Tangerang Selatan melakukan konsolidasi dan Diklat Kepemimpinan Kaderisasi pada Kamis (27/2) lalu.
“Konsolidasi dilakukan memperkuat pelayanan advokasi di masyarakat,” jelas Argo Bani Putra.
DKR Banten menurutnya juga sedang mempersiapkan kerjasama.dengan Gubernur Banten untuk mengawal program kesehatan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. (Yuli)
