JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026).
Prabowo mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada.
“Kita yakin berada di arah yang benar, tapi kita juga waspada, kita koreksi diri, kita tahu bahwa efisiensi kita masih kurang, regulasi kita terlalu banyak, peraturan kita terlalu banyak,” ujar Prabowo, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Selasa (21/7).
Prabowo meminta adanya langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah dengan Government Technology (GovTech) atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional.
Diketahui, GovTech rencananya akan diluncurkan pada bulan Oktober 2026.
“Saya tegaskan di sini, kita harus sederhanakan pemerintahan. Kita akan mulai melaksanakan atau sudah merintis ke arah digitalisasi pemerintahan, dengan GovTech, dengan program-program lainnya,” ujar dia.
Lebih lanjut, Prabowo menyoroti integrasi data kependudukan sebagai pilar penting efisiensi.
Ia berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas.
“Saya berharap nanti single national identity card bisa dieksekusi, bisa diimplementasi dengan sebaik-baiknya. Kita terus sederhanakan peraturan-peraturan menteri dan sebagainya. Harus juga sinkron dengan napas penyederhanaan, deregulasi, dan efisiensi,” pungkas Prabowo. (Web Warouw)
