JAKARTA, – Peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di Banda Aceh, pada Sabtu (15/8/2026), diwarnai kericuhan. Padahal, peringatan Hari Damai ini seharusnya menjadi momentum untuk mengenang berakhirnya konflik.
Kericuhan bermula ketika sebagian massa dari sejumlah elemen masyarakat hendak memasang bendera bintang bulan pada salah satu tiang di kompleks Masjid Raya Baiturrahman. Sementara aparat TNI yang berjaga di sekitar pagar masjid melarang pemasangan bendera tersebut.
Larangan kemudian diikuti beberapa kali tembakan peringatan yang dilepaskan ke udara. Suara tembakan membuat massa yang berada di halaman masjid spontan tiarap. Dari situ bentrokan antara warga dan aparat pun terjadi. Situasi menjadi semakin memanas setelah sebagian massa meluapkan kemarahan kepada aparat TNI.
Massa lantas bergerak mengejar personel TNI yang berada di sekitar masjid. Mereka bergerak hingga ke depan Gedung DPRK Banda Aceh, sementara sebagian lainnya berlari menuju lampu Simpang Kodim. Dalam pengejaran, massa melempari aparat dengan batu dan sejumlah benda lainnya.
Bentrokan mulai mereda setelah personel TNI menjauh dari kejaran massa.
Meski kericuhan mereda, massa masih bertahan di sekitar Masjid Raya Baiturrahman. Mereka menyampaikan protes atas larangan pengibaran benderanya.
Massa juga membakar satu unit sepeda motor milik aparat TNI yang diparkir di area masjid. Sementara itu, salah seorang peserta aksi dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka di bagian kepala.
TNI Imbau Warga
Merespons ini, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas mengatakan, TNI menyayangkan adanya kericuhan. TNI juga mengimbau seluruh pihak untuk menghormati simbol negara.
“Sangat kita sayangkan kejadian ini. TNI mengimbau mari kita hormati simbol negara,” kata Nas, kepada wartawan, Sabtu (15/8/2026).
Nas meminta semua pihak menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang memicu konflik serta mengganggu suasana damai.
“TNI senantiasa berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga stabilitas serta kondusifitas wilayah,” tegas dia dikutip Bergerlota.com di Jakarta, Minggu (16/8).
Ada Provokasi
Kejadian ini juga mendapat sorotan dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) yang juga merupakan tokoh kunci tercapainya Kesepakatan Helsinki.
Menurut JK, mulanya masyarakat datang ke Masjid Raya Baiturrahman untuk menghadiri peringatan Hari Damai Aceh ke-21, sejak ditandatanganinya perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam.
Jusuf Kalla pun menengarai adanya dinamika provokasi yang memicu peristiwa tersebut.
“Kemudian, entah bagaimana sebabnya tentu ada yang memprovokasi, tibalah kemudian demo dan malam mengganti bendera itu,” kata Jusuf Kalla, dalam tayangan video yang diterima dari tim media JK,
JK menambahkan, situasi memanas terjadi saat massa enggan menurunkan bendera yang sempat diganti tersebut. Meski demikian, ia menilai, situasi umum masyarakat Aceh secara luas tetap menghendaki suasana damai.
“Sebenarnya para pemimpin di sana, masyarakat sangat senang sekali pasti menikmati perdamaian itu. Namun, mungkin ada masyarakat yang kurang puas tidak mendapat kesempatan atau apa, sehingga menimbulkan ini,” tutur JK.
Selain itu, ia menyoroti kondisi di lapangan saat peristiwa terjadi, yakni ketika sejumlah tokoh kunci di Aceh sedang berada di luar daerah.
Adapun Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem yang dikenal sebagai salah satu tokoh berpengaruh tengah berada di Kuala Lumpur untuk pengobatan.
Begitu pula tokoh berpengaruh lainnya di Lembaga Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haythar.
“Wali Nanggroe, Pak Malik Mahmud, itu juga lagi pengobatan di Penang. Jadi, hampir tidak ada pimpinan, hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian. Jadi, pimpinan yang berpengaruh tidak ada di Banda Aceh pada waktu-pada saat ini,” ucap JK.
“Sehingga mereka justru sangat memprotes, lah, soal masalah di Aceh yang dilakukan oleh ini,” imbuh JK.
Ingatkan Kemajuan di Aceh
Lebih lanjut, JK mendorong masyarakat Aceh untuk meninjau kembali berbagai kemajuan ekonomi, pendidikan, dan sosial yang berhasil dicapai selama masa perdamaian pascakonflik.
“Kebebasan pendidikan sosial telah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Ini hanya masalah justru ketidaksenangan kepada antar-kelompok di sana itu,” sebut dia.
Kemudian, ia menggarisbawahi status Aceh sebagai daerah yang memiliki hak otonomi khusus serta mendapat alokasi dana khusus dari pemerintah pusat.
Menurut dia, status otonomi khusus itu merupakan hak-hak istimewa bagi Aceh.
“Dan hak-hak ini jauh lebih baik dibanding dengan banyak daerah. Akibat konflik 30 tahun, perlu segera kita merehabilitasi daerah itu sehingga ada dana-dana khusus diberikan,” jelasnya.
Seharusnya Mensyukuri Perdamaian
Secara terpisah, Direktur LBH Banda Aceh Aulianda Wafisa mengatakan, peringatan Hari Damai Aceh seharusnya menjadi momentum dan ruang bagi masyarakat Aceh untuk mensyukuri perdamaian.
Di tengah momentum tersebut, menurutnya, pemerintah justru dinilai menghalangi hak masyarakat Aceh untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum.
“Padahal, berkumpul untuk memperingati 21 tahun perdamaian Aceh, menyampaikan rasa syukur, serta merefleksikan perjalanan dan masa depan perdamaian merupakan bagian dari kebebasan sipil dan demokrasi yang semestinya dijamin oleh negara,” kata Aulianda kepada awak media di Banda Aceh, Sabtu.
Dia menyoroti penggunaan kekuatan aparat bersenjata dalam menghadapi warga sipil yang hendak menyampaikan aspirasi Menurut dia, hal ini menunjukkan adanya rasa takut dan kepanikan berlebihan dari pemerintah terhadap ekspresi politik masyarakat Aceh.
Dia berpandangan simbol-simbol yang digunakan warga semestinya dihadapi melalui dialog demokratis, bukan dengan pengerahan kekuatan bersenjata.
“Kami menilai penggunaan kekuatan bersenjata secara berlebihan dalam menangani demonstrasi dan ekspresi politik warga merupakan bukti bahwa demokrasi di Indonesia terus mengalami kemunduran,” ujarnya.
Aulianda mengatakan, negara seharusnya menjamin ruang bagi warga untuk menyampaikan kritik dan aspirasi secara damai, bukan mempersempitnya melalui intimidasi, razia, maupun pengerahan aparat bersenjata. LBH Banda Aceh meminta pemerintah menghentikan segala bentuk penghalangan terhadap hak warga Aceh untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai.
“Perdamaian tidak cukup hanya diperingati, ia harus terus diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak-hak rakyat dan penyelesaian persoalan melalui dialog,” tuturnya.
Dugaan Aparat Represif
Sementara itu, Koordinator KontraS Aceh Azharul Husna mengatakan, peringatan Hari Damai ke-21 di Aceh justru tercoreng oleh tindakan represif aparat keamanan.
Azharul menilai kerusuhan yang terjadi selama peringatan berlangsung bukan merupakan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari persoalan yang harus dilihat secara menyeluruh.
“Sejak awal, negara telah melakukan tindakan represif melalui pengerahan kekuatan aparat keamanan dari kalangan TNI menjelang peringatan Hari Damai Aceh ke-21. Hal ini dibuktikan dengan razia yang menyasar warga sepanjang rute dari sejumlah kabupaten menuju Banda Aceh,” katanya.
Menurut Azharul, pemeriksaan yang dilakukan TNI menunjukkan adanya kecurigaan berlebihan terhadap warga negara sendiri. Padahal semestinya, negara membuka ruang sebesar-besarnya bagi warga Aceh yang ingin memperingati Hari Damai Aceh.
“Aksi seperti pengibaran bendera yang dilakukan oleh massa sepatutnya dipandang sebagai bagian dari akumulasi kekecewaan selama bertahun-tahun, termasuk kegagalan pemerintah dalam menangani pemulihan pascabencana di Aceh,” ucapnya.
Dia juga menilai pelepasan tembakan ke udara dan penggunaan kekerasan lainnya seharusnya tidak perlu dilakukan. Aparat negara dinilainya harus mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis dalam menghadapi masyarakat.
“Tindakan aparat keamanan yang merespons massa dengan tembakan ke udara hanya akan mengembalikan Aceh pada trauma masa lalu. Sebagaimana diketahui, Aceh merupakan provinsi yang pernah menjadi daerah operasi militer dengan tingkat kekerasan aparat keamanan tinggi,” tuturnya. (Web Warouw)
