JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan bahwa 290 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah ditutup, sebagai bagian dari penataan dan perampingan perusahaan negara. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, laporan tersebut diterima Prabowo saat bertemu Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani beserta jajaran di kediamannya Jumat (4/9/2026) lalu.
“Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” ujar Teddy dalam keterangan resminya, dikutip Bergelora.com di Jakarta Senin (7/9/2026).
Teddy menjelaskan, penutupan 290 BUMN tersebut telah menghemat anggaran negara hingga Rp50 triliun.
Oleh karena itu, kata Teddy, pemerintah akan melanjutkan proses konsolidasi tersebut, dengan menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menyederhanakan struktur perusahaan negara. Restrukturisasi BUMN itu diproyeksikan dapat menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun.
“Melalui restrukturisasi BUMN tersebut, diproyeksikan dapat menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun,” demikian tertulis dalam keterangan resmi Seskab.
Selain penataan BUMN, pertemuan yang turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tersebut juga membahas percepatan hilirisasi.
Pemerintah memandang percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
“Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” ucap Seskab.
Prabowo: Banyak BUMN Tak Produktif, Untungnya Ngarang Aja
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan terlalu banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak produktif dan mengalami kerugian, adapun catatan keuntungan BUMN acapkali abal-abal.
“Sudah terlalu banyak BUMN yang tidak produktif, rugi terus. Laporannya untung, ngarang saja itu, untungnya itu,” kata Prabowo dalam pidatonya saat Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026) lalu..
Prabowo mengatakan, banyak perusahaan BUMN mendapat masalah karena bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing.
“Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini,” ujarnya.
Prabowo mengatakan, saat ini, pemerintah sudah menutup 290 BUMN. Pada Desember mendatang, pemerintah menargetkan hanya akan memiliki 300 BUMN.
“750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan,” ucap dia.
Prabowo menyentil perusahaan BUMN yang bekerja seenaknya. Prabowo mengaku heran kenapa bisa ada entitas BUMN yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghiraukan pemerintah.
“Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400, (ternyata) 1.074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,” ujar Prabowo, dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo pun mengusulkan agar dibentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut direksi BUMN dalam 30 tahun ke belakang.
Namun, Prabowo akan tetap menghadap DPR, karena bisa saja ada direksi BUMN yang bertaubat.
“Tapi, saya juga akan menghadap majelis, saya akan menghadap DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,” imbuh dia. (Web Warouw)
