JAKARTA – Sebagian analis berspekulasi manuver Haji Isam mengangakuisisi 30,25% saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) ikut mempengaruhi persepsi investor asing terhadap pasar modal Indonesia.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan drama akuisisi saham BYAN itu relatif bermasalah karena minimnya transparansi dan perlindungan investor publik.
“Akuisisi saham Bayan bermasalah karena transparansi dan perlindungan investor minoritas bukan prioritas utama,” kata Bhima dikutip Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Apalagi, kata Bhima, akuisisi saham perusahaan batu bara yang dikerjakan Haji Isam itu semakin kompleks setelah melibatkan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).
Haji Isam menggadaikan saham PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) dan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) kepada BMRI.
Gadai saham itu berkaitan dengan rencana Haji Isam untuk mengikat kredit dari bank milik BPI Danantara tersebut. Hanya saja, perwakilan Haji Isam tidak menjelaskan lebih lanjut tujuan dari pengikatan kredit tersebut.
“Jika harga saham emiten itu jatuh, nilai jaminan bisa ikut downgrade .dengan aktivitas perdagangan kecil juga belum tentu dapat dijual dalam jumlah besar tanpa diskon harga,” kata Bhima.
“Sayangnya tidak ada punishment atau sanksi yang berat buat perusahaan yang melakukan praktik terlarang di bursa,” tuturnya.
Menurut dia, drama akuisisi BYAN itu menjadi persoalan serius karena mempengaruhi persepsi investor global untuk bursa saham Indonesia.
“Jadi masalah ini sangat serius karena indonesia yang terancam turun ke pasar mandiri akan memicu dana asing keluar dalam jumlah yang masif,” kata dia.
Sebelumnya, pengontrol BYAN Low Tuck Kwong dan putrinya Elaine Low menghabiskan 10,84 miliar saham Bayan Resources kepada Haji Isam melalui pasar negosiasi, Rabu (7/10/2026).
Melalui kesepakatan transaksi itu, Dato’ Low Tuck Kwong mengalihkan 10.067.421.703 saham biasa BYAN kepada Haji Isam. Sementara itu, Elaine Low melepas 16.666.667 saham biasa kepada konglomerat asal Kalimantan Selatan tersebut.
Dengan demikian, Haji Isam melalui kendaraan investasinya, PT Jhonlin Baratama resmi menguasai sekitar 10,08 miliar saham BYAN dari divestasi bagian Dato’ Low Tuck Kwong dan putri atau 30,25% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.
Mengutip keterbukaan informasi, Low Tuck Kwong dan putrinya melepas saham BYAN di harga Rp2.588 per saham sesaat setelah pembukaan perdagangan Rabu lalu.
Harga pelaksanaan cross saham itu lebih rendah 80,76% dari harga pembukaan BYAN pada perdagangan Rabu lalu di level Rp13.450 per saham.
Lewat harga diskon itu, Haji Isam menguasai 30,25% saham BYAN dari Low Tuck Kwong dan putrinya dengan nilai transaksi sekitar Rp26,09 triliun.
Pasar Mandiri
Belakangan, MSCI membuka kemungkinan menggiring saham Indonesia dari status emerging market menjadi standalone lewat putaran konsultasi yang dibuka kepada investor.
Konsultasi terhadap Indonesia dilakukan setelah MSCI diberitahu bahwa sejumlah pelaku pasar menyampaikan kekhawatiran terhadap pasar saham, termasuk transparansi transparansi struktur kepemilikan saham dan dugaan perilaku perdagangan yang terkoordinasi.
Hingga saat ini, para pelaku pasar belum melihat kemajuan yang konsisten dan memadai di pasar saham Indonesia, menurut pernyataan MSCI.
“Meski reformasi telah diumumkan, kekhawatiran signifikan masih ada terkait disfungsi pasar, termasuk dugaan perilaku perdagangan terkoordinasi yang terus berlanjut dan tidak adanya bukti penegakan aturan yang berarti,” dikutip dari keterangan resmi MSCI, Jumat (16/10/2026).
Mengutip keterangan di situs MSCI, standalone secara umum menjadi dua bagian. Pertama adalah pasar baru, yang sebelumnya belum masuk dalam cakupan MSCI.
Kedua adalah reklasifikasi ke standalone terjadi karena ada kasus penurunan yang luar biasa dalam hal aksesibilitas, ukuran, atau likuiditas pasar.
Saat ini, ada beberapa negara yang masuk kategori standalone . Di Benua Amerika ada Argentina, Jamaika, Panama, serta Trinidad & Tobago.
Sementara di kawasan Eropa Timur Tengah, dan Afrika ada negara-negara seperti Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Lebanon, Malta, Nigeria, Palestina, Ukraina, dan Zimbabwe.
“MSCI akan memberi pengumuman final pada akhir Juni 2027 dan bisa saja memberikan pembaruan sementara selama proses ini,” dikutip dari keterangan resmi. (Web Warouw)
