JAKARTA- Usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/6), Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian), Darmin Nasution menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta laporan perkembangan setelah setahun lebih dilaksanakan.
“Presiden itu kan minta pertama itu Kalimantan, baru Sumatra, dan lain-lain. Kenapa memilih ini itu, karena persoalannya banyak di situ,” jelas Darmin.
Persoalan tanah, lanjut Menko Perekonomian, kan paling susah di situ, artinya ada overlap pada pertambangan, kehutanan. Ia menyampaikan bahwa ratas yang telah berlangsung melaporkan seperti apa pencapaiannya kepada Presiden.
“Laporannya sangat teknis, saya tidak bisa ingat satu per satu, tetapi intinya adalah memang meminta apa namanya arahan Presiden untuk beberapa hal, terutama kalau tumpang tindih siapa yang dimenangkan,” tambah Darmin.
Sebagai contoh, lanjut Darmin, misalnya tambang tumpang tindih dengan hutan, tumpang tindih dengan apalagi, dengan apa, lima macam misalkan, kemudian siapa yang menang?
“Ini memang harus ada aturan mainnya, kalau enggak, BIG (Badan Informasi Geospasial) itu enggak bisa menyelesaikannya. Dia bisa bikin peta, tapi kalau sudah tumpang tindih, dari kewenangannya dia akan minta, kewenangannya gimana ini? Mana yang menang,” ujar Mantan Gubernur Bank Indonesia itu.
Memang tidak mudah juga, menurut Darmin, untuk bilang kementerian ini kewenangannya karena ada prinsip sebelumnya siapa duluan, dia yang menang.
“Mana yang duluan dikeluarkan dia yang menang, tapi apa hak begitu? Memang Presiden masih minta coba dikaji dulu deh, jangan nanti sudah maju kemudian terpaksa dirombak lagi,” pungkas Darmin.
Kebijakan Satu Peta
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (ratas) membahas Kebijakan Satu Peta di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/6) sore. Setahun yang lalu, menurut Presiden, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 tahun 2016 dirinya telah minta untuk dilakukan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, one map policy.
“Kebijakan satu peta ini sangat penting, sangat dibutuhkan untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara terintegrasi, sehingga tidak terdapat lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial, dan akan hanya ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan strategis maupun penerbitan perizinan,” papar Presiden.
Kebijakan satu peta, diyakini oleh Presiden Jokowi, akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Indonesia.
“Untuk itu pada Rapat Terbatas siang hari ini saya ingin mendengar laporan dari Menko mengenai perkembangan implementasi dari kebijakan satu peta ini di lapangan,” tutur Presiden kepada peserta ratas.
Laporan yang diterima, lanjut Presiden, dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur dalam Perpres Nomor 9 tahun 2016, baru 26 peta yang sudah lengkap untuk seluruh wilayah Indonesia.
“57 peta lainnya masih dikompilasi dan 2 peta tematik masih belum ada. Dan saya juga mengingatkan pada ratas tanggal 7 April 2016, saya minta untuk terlebih dahulu difokuskan di pulau Kalimantan,” pungkas Presiden Jokowi.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, dalam ratas kali ini turut hadir, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Rini Soemarno, Mentan Amran Sulaiman, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Menkominfo Rudiantara. (Enrico N. Abdielli)
