Oleh: Hari Subagyo
Ini rekam jejak mantan Menteri Kesehatan, Dr.dr Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) yang sempat dicatat Hari Subagyo, Ketua DKR Yogyakarta dan dimuat Bergelora.com (Redaksi)
Janji tak pernah mengenal demarkasi. Tembok dan jeruji hanya apa yang tampak mata dan seraba tangan. Penjara paling nyata jika kita menghambat diri tidak berkarya bagi orang banyak. Tak main-main, orang banyak yang Ibu maui itu jutaan khalayak. Hanya sekian tahun jadi Menteri, kedigdayaan maharaja imperium global terlucuti di tangan seorang Ibu, dan Indonesia sempat berdaulat.
Kali ini saja Ibu jatuh. Tapi esuk ketika Indonesia berdaulat kehadiran seorang dokternya rakyat menggenapi bhakti Ibu. Panggilan itu kelak datang. Selalu ada episode dalam setiap panggung. Sejarah meriwayatkan peranan apa yang kita mainkan tak peduli penonton sepi. “Dedication of Life” tak lekang terpenjarakan oleh waktu. Apalagi terkubur janji yang belum terlaksana. Beroleh kesempatan adalah hak yang harus diraih.
Dokter Siti Fadilah adalah peraih hak itu. Ibu berhak karena Ibu pernah berani. Jadi pejabat pemerintah RI yang melawan tipu muslihat medico-imperium global. Menggedor WHO dan memblejeti operasi intelijen Amerika Serikat. Tak sembarang pejabat Indonesia pernah berani. Selebihnya, komprador.
Menjadi Menteri Kesehatan era kabinet SBY, dr Siti Fadilah Supari bertindak patriotik membela prajurit TNI dan putera puteri Indonesia. Memutus rantai jual beli virus oleh sindikalisme global bernilai ratusan triliun rupiah. Ibu paksa WHO mengembalikan 58 virus asal Indonesia yang sudah tersimpan di Bio Health Security, lembaga penelitian senjata biologi Pentagon. Bahkan kebobrokan WHO membisniskan rente penanganan virus flu burung (H5N1) telah Ibu lawan di kancah internasional.
Tidak berhenti di situ, Bu dokter juga melarang RS-RS di Indonesia mengirimkan sampel virus ke lembaga riset milik Angkatan Laut AS, NAMRU-2. Disinyalir kedok risetnya mengoperasikan selubung intelijen militer. 16 Oktober 2009 Ibu berani kirim surat pemberhentian kerjasama Indonesia-NAMRU kepada Dubes AS, Cameron Hume. Bravo, Bu Dokter !
Sejak itu, saya percaya nasionalisme dokter Siti Fadilah pasti ditentang dan diancam pejabat-pejabat Indonesia. 10 tahun lalu Anda, dokter Siti, sudah teriak menggunakan kata “Neoliberal” dan “Hegemoni Asing”. Diksi yang tengah digemari aktivis LSM dan masyarakat sipil demokratik Indonesia. Kalau pengin kaya raya mestinya Ibu jinak di sekitar para monster kabir dan miliuner asing.
Nyatanya, pensiun sekarang berapa sih harta kekayaan Ibu jika dibandingkan mantan pejabat Indonesia yang maha kaya? Bahkan kalau ditelisik, harta Ibu juga tak ada sekukunya dibanding Bupati 2 periode yang penghisap rakyat. Mau nunjuk orang? Saya punya lho.
Di dalam negeri, amalan UUD 1945 Ibu praktikan dengan menolak sistem asuransi dalam Jamkesmas. BUMN sekelas PT Askes pada Maret 2007 Ibu tuding tidak menyalurkan klaim rumah sakit sesuai permintaan DPR RI. Dokter Siti meyakini hak sehat bagi rakyat itu mandatori negara, mosok mau dibisnis-resikokan mirip manajemen korporat asuransi? Selain itu, sambil menggelorakan semangat Jendral Soedirman, “Jaga kampung halaman masing-masing”, Menkes dr. Siti Fadilah membentuk ratusan Desa Siaga oleh para relawan non partisan. Gerakan yang diprakarsai Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) ini maluas ke banyak pelosok nusantara.
Tanpa menyadari, Anda telah berjalan lebih jauh saat menjabat maupun selepas pensiun Menteri Kabinet. Waktu itu Anda lebih mirip dokter yang aktivis ketimbang seorang pejabat negara. Amerika Serikat saja melarang buku Anda berjudul “It’s Time for The World to Change” beredar karena takut konspirasinya bersama WHO dalam urusan pengembangan senjata biologi dan virus flu burung. Kalau jadi cetak ulang ke-2 versi bahasa Inggris tanpa edit revisi, Indonesia bakal kena embargo militer AS.
Bayangkan data sequencing yang dikuasai WHO CC (Collaborating Center) di Laboratorium Los Alamos, New Mexico, AS, sebuah badan di bawah Kementerian Energi Amerika Serikat, yang saat sekarang berada dalam kepemimpinan Presiden Donald Trump, tersingkap kedoknya meriset monster pemusnah massal bom atom dan senjata biologi.
Ibu jangan lupa di Indonesia ada KPK. Tahun kemaren 2016, dokter dicokok lembaga antirasuah akibat diskresi kebijakan 10 tahun lalu. Sejumlah pakar hukum tata negara menawari pendampingan, termasuk Prof. Yusril Ihza Mahendra, sebab hukum tak pernah hampa di ruang kedap politik. Di kemudian waktu, dokter Siti diframing sebagai koruptor. Sekali lagi, jangan alpa Bu Siti, di Indonesia ini satu dan yang lain antar elite politik nasional, semua dalam labirin melangkah tahu sama tahu, TST. Kalau punya hasrat kuasa, satu bisa saling menjegal yang lain, atau sesekali mereka aliansi taktis saling melindungi dengan 1001 cara predator. Bukan koruptor kalau tak bisa menyelamatkan diri dan kroninya.
Pak Lurah saja sekarang takut mengurus Dana Desa karena elite desa bisa saling menerkam, apalagi di jagat yang lebih atas. Semakin ke atas belantara politik hukum begitu buasnya. Bertindak jadi kera mencari-cari gantungan ke pucuk penguasa, pindah melompat bergelantungan batang pohon terkuat. Kelakuan politisi busuk di depan mata. Ada BLBI, ada pula E-KTP. Mega skandal korupsi puluhan kasus, namun what’s next? Berkas kasusnya belum tentu tersimpan di KPK, bisa saja random di kantor DPP Partai, di BPK, di kamar kerja senator, di Mabes TNI, di ruang kerja Menteri atau Dirjen, di rumah-rumah orang kaya Jakarta, di laci inspektorat daerah, atau sebagian kopi kertasnya diedarkan ke kalangan aktivis anti korupsi.
Sebagai centrum kuasa rezim, Istana tinggal request butuh apa di saat apa. Maka bergeraklah aparatus penegak hukum di bawah pengawasan publik ICW. Di era digital medsos, jumlah pegiat anti korupsi sama banyaknya dengan jumlah koruptornya. Asal Ibu Siti tahu, di dusun saya di Purwomartani, Sleman, pernah ada ICW lokal menyodok pak Lurah.
Kalau Amien Rais mengatakan “mahkluk KPK”, itu jelas salah diksi. Lazimnya mahkluk di manapun tak kelihatan tapi terasakan kehadirannya. Kok si AR seperti pawang saja ya Bu? Tahu yang tidak diketahui orang. Hari ini ributlah hak angket KPK di Senayan. PAN yang kemaren menolak, hari ini mendukung bersama PDI P, Golkar, Hanura, Nasdem, Gerindra, dan PPP. Yang menolak Demokrat dan PKS, sedangkan PKB belum bersikap.
Kita punya Jaksa Agung dari Nasdem. Kita punya KPK dari profesional dan akademisi hukum. Di tengah belantara sirkuit kuasa busuk, integritas para komisionernya yang suka OTT bukanlah serupa mahkluk. Mereka petugas ad hoc dari yang menugaskannya. Tentu atas nama UU. Mahkluk yang asli adalah yang sanggup menjadi tukang tanggap. Di mana saja ada pertunjukkan, bandar yang membayarilah mahkluk sungguhan. Diskusi kampus saja ada narasumber, keynote speaker, penyelenggara, moderator, dan penanggap di meja panelis, serta audiens ramai bersilat lidah. Wartawan boleh pilih siapa informannya yang cocok.
Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K), lelaku hidup Ibu pernah dan terus menjadi teladan kami yang muda, yakni tentang patriotik jiwa bangsa nasionalisme. Dalam penghentian rute terakhir, sesudah karir Ibu dihambat, belakangan kesandung perkara hukum. Kemaren Ibu sudah menjawab dakwaan korupsi yang dibacakan di PN Jakarta Pusat. Tidak mengelak, dan terus dihadapi. Rezim berganti Ibu diseret bui. Ibu ikut KIB jilid I, tapi yang jilid II sudah Ibu kritik sebagai kabinet penghamba neoliberal.
Di era Pemerintahan Jokowi, hukum telah tajam terhadap kasus Ibu, yang mungkin diumpamakan PR lama sekelas anak SD yang harus digarap. PR-PR lainnya sekelas anak SMA atau kuliahan, beratnya minta ampun digarap. Bila yang ikut KKN, Korupsi Kerja Nyata, kebetulan pejabat yang masih kuasa dan kroninya, betapa sulitnya PR itu digarap KPK dan Kejaksaan. Mau saling contek ngerjain PR-nya, tidaklah mungkin. Selain ada ego dan gengsi lembaga, interest politik bisa mengkambing-congekkan siapapun aparatnya.
Ini cuma secarik tulisan buat Ibu. Ditulis tanpa pretensi meminta keadilan bagi keseluruhan pelaku korupsi. Ibu bukan dokter perempuan pejuang kesepian sebab idealisme Ibu masih hinggap di benak sebagian kami, yang muda ini. Biarpun tulisan saya dicibir sesama kawan, silakan itu hak mereka. Pledoi dokter Siti Fadilah saya posting di grup WA saja bikin ribut. Komentarnya, It’s morally wrong to do corruptions. Anggota yang lain pada kasih ‘jempol’, Bu. Etik nulis chat di WA memang kudu bercitarasa sampai taraf moral yang tertinggi. Yang guyonan dengan idealisme bisa kena bully.
Ya, begitulah kami. Lingkungan masyarakat sipil yang beragam lajur jalan tapaknya. Untuk sudut pandang tertentu, pro dan kontra memang beragam latar kepentingan dan pembelaannya. Kalau menghindari masalah, bukan aktivis namanya. Di balik panggung, benalu-benalu rezim menyukainya. Ada juga di panggung sebelah sana, sekumpulan aktivis kambuhan menunggangi anak ingusan pelaku unjuk rasa bertema korupsi. Maju tak gentar, membela yang bayar. Quasi-idealisme telah memberi kesempatan sebuah profesi baru, demonstrasi upahan. BPS atau Bappenas RI mesti sekarang boleh memasukkan data entri jenis pekerjaan dalam database ketenaga-kerjaan, yakni pekerja informal berunjuk rasa. Kelakuan riel politik ya begitulah.
Saya bukan pembela Ibu karena saya bukan pengacara. Ibu seorang dokter pemberani, pasti tak butuh bela-belaan yang berjilid-jilid itu. Mentang-mentang jumlah mayoritas, main geruduk massal bikin macet Bundaran HI sampai Istana Negara. Keruhnya efek Pilkada Jakarta mendongkrak sentimen terhadap rezim Jokowi di tengah menggelombangnya desakan Islam politik.
Sebagai mantan pejabat, tahulah Ibu jika setiap rezim berganti ada saja warisan perkara yang disanderakan. Ada yang diikat, ada yang dilepas biar jadi pesakitan tipikor. Revolusi mental ala Jokowi layak didukung manakala konsekuen ‘ti ji tibeh’ di lingkaran elite politik, ‘mati siji mati kabeh’ bagi keseluruhan siklus koruptor kakap dari era pemerintahan lalu ke kini. Belum pernah ada cerita mantan Presiden RI dipenjara karena korupsi. Ini bukan potong satu generasi atas kejahatan luar biasa korupsi karena bertabiat meregenerasi di setiap rezim.
Saya tulis surat ini juga mengingat kawan saya, Johhsony Maharsak Lumban Tobing, pencipta nyanyian wajib para demonstran berjudul “Darah Juang” yang melegenda, dulunya sempat bikin lagu bertema nasionalisme Bu Dokter Siti. Tapi maaf, saya lupa syairnya. Di sini, Ibu adalah bagian barisan kami. Tapi namanya barisan, tentu ada yang tercecer memisah tak mau gabung. Ya, silakan saja.
Harap diingat kenangan manis kita dulu, Bu. Ibu dimusuhi Bank Dunia dan lembaga donor setelah meluncurkan kebijakan Jamkesmas yang mereka anggap pemborosan negara. Ibu cegat cukong asing yang main dengan pejabat yang mau beli RS milik pemerintah. Dengan kebijakan BLU, RS pemerintah jadinya gagal mereka beli dan sebaliknya justru harus mensubsidi rakyat berobat.
Regulasi harga obat yang Ibu Dokter kendalikan agar terbeli rakyat miskin harus berhadapan dengan arus liberalisasi yang melarang pemerintah mengatur harga obat. Kok, berani sih Bu? Saat itu belum ada Nawacita, tapi Ibu sungguh konsisten ingin agar harga obat tak boleh ditentukan pasar bebas. Ibu Siti ini orang Solo sama seperti pak Jokowi. Nyali Ibu tak seperti pria Mataraman lain yang lemah lembut yang kerap kecut menghadapi lawannya. Ibu galak terhadap ketidak-adilan.
Sampai-sampai, Ibu dipanggil pejabat tinggi organisasi farmasi Indonesia sebab takut kebijakan apotek rakyat yang didukung Depkes di bawah Siti Fadilah yang mengancam kerugian apotik besar. Tak cuma WHO, dokter Siti juga melawan WTO. Kebijakannya, sebutir obat impor tidak bisa diregistrasi jika tidak mempunyai pabrik di Indonesia. Perusahaan farmasi yang berstandard WTO yang mau jualan obat, Ibu batasi ruang gerak bisnisnya. Ketika melawan mafia obat, banyaklah musuh Ibu.
Saya dulu punya kawan dokter perempuan yang juga asal Solo, Ibu pasti tahu namanya, karena kedudukannya di DPR RI membidangi kesehatan jadinya menyokong kuat BPJS. Pensiun jadi Menkes, Ibu Siti keliling Indonesia menolak kebijakan BPJS. Sesekali saya bertemu dr. Tjiptaning dari Fraksi PDI Perjuangan ini, saya diledek. Ya, tak apa-apa sebagai pertanda keakraban sekawan dulunya. Walaupun apa daya mertua saya yang petani dari Kulon Progo, sama dengan tetangga lain, tak mampu bayar bulanan BPJS.
Menyesalkah saya pernah mengenal Ibu yang kini dipidanakan kasus korupsi? Tidak. Bahkan akan saya ceritakan kepada anak perempuan saya bahwa dahulu kala ada seorang dokter kebidanan yang pemberani, dia adalah Anda. Biar anak saya boleh belajar mana yang baik dan mana yang tidak baik dari lakon tragedi tokohnya. Ingat, ratusan ribu anak-anak Indonesia dari keluarga miskin banyak tertolong oleh kebijakan Ibu Siti saat itu.
Sejak di gedung Departemen Kesehatan RI, dokter sudah banyak dimusuhi pejabat eselon 2. Di luar gedung, apalagi Bu. Saya tahu Ibu dokter dikeroyok orang. Zaman sekarang semakin tinggi pangkatnya semakin digoyang keroyokan. Penggoyang juga macam-macam asal usul kepentingan. Demonstrasi akan dapat dilakukan siapa pun. KPK mensponsori seminar anti korupsi di kampus, besuknya terjadi sekelompok massa unjuk rasa membongkar korupsi si A dan si B. Atau, demonstrasi mendukung hak angket DPR dan yang sebaliknya.
Kalau demo mendukung KPK, itu sudah lumrah. Sebaliknya, demo menentang aksi KPK bakal kena ‘tulah’ dianggap pro korupsi. Yang takut KPK menjadi kuat, cuma elite. Sepak terjangnya legitimated di mata rakyat. Kepuasannya sebagai penonton terpenuhi atas siaran live pemberitaan OTT di layar TV. Apalagi ada ‘bumbu cerita’ pejabat korup yang ketangkap main selingkuh mumpung berduit. Cerita gundik makin dramatik mengesankan tontonan di balik bersih-bersih korupsi kalangan elite pesohor.
Lantas, bayangkan kalau sponsornya dari pengusaha atau penguasa hitam. Setiap hari TV dan koran menyiarkan berita unjuk rasa anti korupsi. Ibu tahu juga betapa politik redaksional media juga tergantung ‘angle’ yang cocok selera pemilik media. Keberingasan dunia sosmed lebih lebih seru, sudah kesandung dinistakan pula. Tak seorangpun lolos dari ujaran saling membenci ketika lakonnya memang harus dibenci. Ini ada di Jakarta, bukan tragedi dari Yunani tempo dulu.
Dokter Siti Fadilah, perjalanan kaki kita masih jauh ke seberang sana. Masa kini itu hanya sebentar, Bu dokter. Sesaat dalam keseluruhan kalaideskop dari rute hidup yang kita jalani. Selepas masa kini adalah hari esuk. Janji ke depan yang lebih panjang bakal kita alami. Fajar baru tidak terlalu lama dinanti. Kesempatan mengabdi untuk kemanusiaan sebagai dokternya rakyat, itulah pembaharuan janji atas akad batin yang Ibu pegang kuat.
Setiap perempuan yang mengaku seorang Ibu adalah sumber mata air pembaharuan. Airnya mengalir ke hilir yang lebih rendah. Kerendahan hati itu milik rakyat. Kita boleh mawas diri dan minta maaf atas bagian mana yang kita salahi. Ilmu kemanusiaan seorang Siti Fadilah mengestafetkan obor, urip iku urup. Hidup menjadi terang dengan berkarya. Kesanggupan memberi terang yang belum terang itu amalan sadar yang Ibu ajarkan. Berbela rasa membantu rakyat miskin meraih akses kesehatan. Apalagi di pelosok masih puluhan ribu keluarga tak mampu bayar premi BPJS.
Di akhir surat ini, saya ingat ucapan Ibu, “Serving the People”. Bantulah rakyat miskin, Bung! Kami pasti selalu berdoa buat Ibu Siti Fadilah sambil bekerja memenuhi itu semua.
