HONGKONG- Hong Kong tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menantang otoritas Beijing dan setiap pertanyaan tentang kedaulatan China di wilayah tersebut adalah ‘melanggar garis merah’ kedaulatan Republik Rakyat China (RRC). Hal ini ditegaskan Presiden China Xi Jinping di Hongkong Sabtu (1/7) saat merayakan 20 tahun kembalinya Hongkong sebagai koloni Inggris ke pangkuan RRC.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, perayaan itu dimeriahkan dengan parade militer People’s Liberation Army (PLA). Sejam sebelum pidato Xi Jinping, terjadi bentrokan antara demonstran anti RRC dan demonstran Pro RRC.
“Jangan Langgar Garis Merah Kedaulatan China. Setiap upaya yang membahayakan kedaulatan dan keamanan China, menantang kekuatan pemerintah RRC dan Hukum Dasar Hong Kong, atau menggunakan Hong Kong untuk melakukan kegiatan infiltrasi dan sabotase untuk melawan pemerintah adalah tindakan yang melanggar garis merah. Semua itu benar-benar tidak diperbolehkan,” tegas Presiden Xi Jinping.
Xi juga mengatakan bahwa Hong Kong perlu berbuat lebih banyak untuk melindungi keamanan nasional China dan menerapkan program pendidikan patriotik.
Pidato Xi Jinping merupakan peringatan yang jelas bagi kelompok yang tidak puas dan menyerukan otonomi lebih besar dari China atau bahkan secara langsung merdeka.
Xi melakukan perjalanan ke Hong Kong dalam kunjungan tiga hari untuk menandai 20 tahun sejak kota tersebut diserahkan kembali ke China oleh Inggris setelah 156 tahun dikuasai pemerintahan kolonial. Sebelumnya Xi memeriksa lebih dari 3.100 tentara dalam parade militer terbesar sejak penyerahan pada 1997 dan mengunjungi lokasi yang direncanakan menjadi bagian dari museum Beijing.
Xi juga berada di Hong Kong untuk mengangkat sumpah pemimpin baru Hongkong, Carrie Lam. Dalam kesempatan itu, menegaskan kembali pidato Xi agar jangan ada upaya menentang kedaulatan pemerintah RRC di Hongkong.
“Saya akan dengan tegas mengambil tindakan, sesuai dengan hukum, melawan tindakan yang akan merusak kepentingan kedaulatan, keamanan dan pembangunan negara,” tegasnya.
Hong Kong diizinkan untuk mempertahankan kebebasan berbicara dan hak untuk berkumpul setelah kembali ke China di bawah kerangka kerja yang dikenal sebagai ‘satu negara, dua sistem’.
Sun Yat-sen, yang secara luas dianggap sebagai bapak China modern, memulai kebangkitan politiknya sebagai mahasiswa di Hong Kong, dan akhirnya memimpin pemerintahan pertama setelah jatuhnya sistem kekaisaran. Namun karena kemanian Sun Yan-sen dilanjutkan oleh pemerintahan Chiang Kaisek yang korup, maka rakyat China memilih jalan revolusi dibawah kepemimpinan Partai Komunis China (PKC) dan Mao Tse Tung.
Di bawah kepemimpin kepemimpinan Partai Komunis China (PKC) dan Mao Tse Tung sebuah China baru telah bangkit menjadi negara berdaulat dan kini menjadi negara yang terkuat secara ekonomi di dunia.
Saat ini RRC tengah menggalang kerjasama semua negara didunia untuk menciptakan satu tatanan dunia baru moderen yang lebih sejahtera tanpa penghisapan dan penindasan. (Shinta Mewok)
