JAKARTA- Sebagai televisi nasional resmi milik pemerintah, TVRI diharapkan tetap menjaga independensinya. Tahun 2018 ini merupakan tahun poliik yang tentu sarat dengan perhelatan politik. Ke depan ada Pilkada, Pileg, dan Pilpres yang menyita perhatian publik. TVRI harus menunjukkan independensinya dengan jelas.
Anggota Komisi I DPR RI Sjarifuddin Hasan menyerukan hal itu saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direksi TVRI, Rabu (24/1).
“Di Indonesia akan ada Pilkada, Pileg, dan Pilpres. Independensi TVRI harus ditonjolkan. Harapan kami independensi ditunjukkan secara nyata dan jelas,” katanya.
Sjarif mencontohkan, Televisi Al Jazeera milik Pemerintah Qatar mampu mendunia dan menunjukkan independensinya. Stasiun televisi ini mampu membangun jaringan yang sangat luas dan program-program yang selalu dinanti masyarakat dunia.
“TVRI bisa mencontoh kinerja Al Jazeera tersebut walau tidak bisa seluruhnya, karena masih memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya manusianya,” katanya.
Di Al Jazeera, sambung Sjarif, campur tangan pemerintah tak terlalu dominan. Kalau pun tidak bisa mencontoh Al Jazeera, setidaknya mampu mengimbangi televisi swasta yang ada di tanah air.
“Mengimbangi TV swasta saja sudah cukup. TVRI dengan TV swasta itu berbeda. Yang satu profit oriented, yang lain not profit oriented. Tugas dasarnya memang berbeda,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, pada bagian lain, mantan Menteri Koperasi dan UKM ini mendesak TVRI pusat agar tak menarik Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari TVRI di berbagai daerah. Biarkan PNBP dikelola sendiri oleh TVRI daerah untuk belanja peningkatan mutu siaran. Bila terbentur regulasi keuangan, ini bisa dibicarakan dengan Kementerian Keuangan.
“PNBP TVRI harus ditingkatkan karena demand-nya cukup tinggi. PNBP dari daerah kalau bisa jangan dikembalikan ke pusat. Biarlah membelanjakan sendiri di daerah. Kalau ada yang tidak bisa diimplemantasikan kebijakan ini bisa dibicarakan dengan Kemenkeu. TVRI daerah rata-rata mengeluh karena PNBP-nya diminta ke pusat, sehingga TVRI daerah tidak bisa melakukan kreativitas untuk meningkatkan mutu siaran,” kilah Sjarif.
Asian Games
Selain itu, untukmenyambut perhelatan besar Asian Games di Jakarta dan Palembang tahun ini, TVRI harus diberikan hak istimewa (privilege) sebagai tv nasional milik pemerintah. TVRI perlu mengambil peran besar pada even itu. DPR akan mendukung TVRI dalam mengambil peran strategisnya di Asian Games tersebut.
Demikian pernyataan Anggota Komisi I DPR RI Arief Suditomo di hadapan rapat dengar pendapat Komisi I DPR dengan jajaran Dewan Pengawasan dan Direksi TVRI di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1). Pihaknya juga mengapresiasi Dirut TVRI yang baru Helmi Yahya yang sedang memperbaiki kinerja dan program-program TVRI.
“Asian Games merupakan pertaruhan kita semua. Kalau tv swasta pasti sudah punya budget untuk program komersil mereka. Tapi, melihat kekuatan anggaran TVRI akan sulit bersaing dengan TV swasta,” kata anggota F-Hanura DPR itu. ia juga berharap, agar DPR dan pemerintah berpihak kepada TVRI untuk mendapat hak istimewa dalam perhelatan olahraga bangsa Asia ini.
“DPR pasti akan memberi dukungan agar kita mencapai beberapa kesepakatan dengan regulator, baik dengan pemerintah maupun penyelenggara. TVRI harus mendapat beberapa privilege yang pada akhirnya memberi pengaruh kinerja rating dan kinerja komersialnya,” ucap politisi dari dapil Jabar I itu.
Arief mengaku siap mengawal dan menjembatani dialog TVRI dengan pemerintah untuk mendapatkan hak istimewa tersebut. TVRI tak boleh tersingkir saat Indonesia sendiri menjadi tuan rumah Asian Games pertama kalinya sejak era Orde Lama. Seperti diketahui, Indonesia sempat menjadi tuan rumah Asian Games ke-4 di Jakarta tahun 1962. (Calvin G. Eben-Haezer)
