Sabtu, 25 April 2026

INGAAAT…! Ketum PSI, Grace Natalie: Persatuan Indonesia Harus Dibangun Atas Dasar Trust

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie. (Ist)

JAKARTA- Persatuan dan ide Nasionalisme Indonesia hari ini tidak cukup hanya dibangun dengan melap-lap warisan lama. Hal ini ditegaskan Hal ini ditegaskan dalam Pidato Politik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie yang berjudul, ‘Musuh Utama Persatuan Indonesia’ di Yogyakarta, Senin (12/2) yang disiarkan langsung diberbagai televisi ke seluruh Indonesia dan dikutip Bergelora.com di Jakarta.

“Nasionalisme PSI tidak akan dibangun dengan cara mewajibkan orang menyanyikan lagu “Indonesia Raya” sebelum menonton film di bioskop,” tegasnya.

Nasionalisme, bagi PSI harus didirikan diatas politik yang bersih. Karena PSI percaya persatuan nasional harus dibangun atas dasar ‘Trust’.

“Kepercayaan tidak akan pernah tumbuh di atas politik yang korup. Selama anggota DPR masih korup, selama itu pula rakyat akan sulit percaya kepada politik,” ujarnya.

Grace memastikan persatuan bisa dibangun kalau tidak ada saling percaya dan selalu dikhianati.

“Bagaimana mungkin orang akan bersatu jika ia merasa dikhianti — kalau uang pajaknya secara sistematis dicuri, dikorupsi oleh orang yang mengaku sebagai wakilnya?” tegasnya.

Untuk itu ia menegaskan kembali bahwa nasionalisme harus didirikan atas dasar perlawanan terhadap kaum intoleran.

“Partai Solidaritas Indonesia akan menjadi sayap politik kaum Nasionalis, kaum Moderat, yang ingin mengembalikan toleransi di negeri ini. Kami percaya, kampanye toleransi harus diwujudkan dalam bentuk gerakan politik parlementer,” katanya.

Di tingkat nasional, PSI akan mendorong ‘Deragulasi Aturan mengenai Pendirian Rumah Ibadah’. PSI akan mendorong Penghapusan Peraturan Bersama Menteri Mengenai Pendirian Rumah Ibadah.

“Aturan terkait masalah ini harus dikembalikan kepada konstitusi — dalam hal ini Pasal 28 E, yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah,” tegasnya.

Kedua, ia menegaskan,– PSI akan mencegah lahirnya undang-undang atau peraturan daerah diskriminatif.

“Ketiga, kami akan mendorong aparat keamanan serta birokrasi agar lebih tegas dalam menghadapi kasus intoleransi,” ujarnya.  (Web Warouw)

Related Articles

Stay Connected

22,949FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,900PelangganBerlangganan

Latest Articles