JAKARTA- Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief kembali mengungkap ‘dapur’ internal Koalisi Adil Makmur yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.
Kali ini, Andi menyebut terdapat faksi-faksi atau pengelompokan di internal koalisi Prabowo-Sandi. Ia menyebut terdapat ‘Faksi Keumatan’ dan ‘Faksi Kerakyatan’ dalam tubuh koalisi tersebut.
Dalam gelaran Pilpres 2019, Prabowo-Sandi didukung lima partai politik yakni Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Berkarya. Demokrat, kata Andi, tak mau bergabung di Faksi Keumatan dan lebih memilih untuk membentuk Faksi Kerakyatan.
Pernyataan Andi ini keluar sehari setelah Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menulis surat berisi kritik terhadap kampanye akbar Prabowo Subianto di Stadion Utama Gelora BungKarno (GBK), Minggu (7/4) lalu.
Dalam suratnya SBY menyebut kampanye akbar Prabowo tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye politik nasional yang seharusnya bersifat inklusif.
Andi menegaskan pihaknya tak ingin Faksi Keumatan menjadi pemimpin koalisi Prabowo-Sandiaga. Jika tidak, menurutnya lebih baik Partai Demokrat yang memimpin koalisi ini.
“Partai Demokrat ingin yang memimpin koalisi ini atau komando koalisi ada di tangan Pak Prabowo,” kata Andi, Senin (8/4).
Soliditas Goyang
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menilai pernyataan Andi Arief sebagai petunjuk penting bagi masyarakat yang ingin membaca goyangnya soliditas di internal parpol koalisi Prabowo-Sandiaga.
Wasis menilai pernyataan Andi Arief secara gamblang memperlihatkan adanya faksionalisasi di internal pendukung koalisi Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019 ini.
“Faksionalisasi sebagai dinamika organisasi yang itu menunjukkan adanya beragam kepentingan yang perlu diakomodasi,” kata Wasisto kepada pers, Senin (8/4)
Lebih lanjut, Wasis menilai fenomena faksionalisasi merupakan situasi yang biasa dan hampir selalu ada dalam kehidupan politik di seluruh dunia.
Ia menyatakan faksionalisasi akan terjadi bila suatu kelompok-kelompok kecil di dalam suatu koalisi atau organisasi memiliki tujuan tertentu untuk memenangkan kepentingannya sendiri sebagai tujuan akhirnya.
“Jadi di internal Prabowo sendiri menunjukkan adanya beragam kepentingan yang perlu diakomodasi. Salah satunya kepentingan Demokrat,’ kata dia.
Seraya mengamini pernyataan Andi Arief, Wasis menggolongkan dua jenis karakter parpol yang kini berada dalam gerbong koalisi parpol pengusung Prabowo-Sandi berdasarkan platformnya masing-masing.
Mereka diantaranya adalah parpol yang berhaluan agamis yang diisi oleh PKS dan PAN. Kedua parpol itu, kata Wasis, memiliki platform yang menjunjung nilai agama Islam.
Ia menyatakan kedua parpol ini memiliki keunggulan untuk memobilisasi jaringan kader di akar rumput (grassroots) yang loyal dalam tiap perhelatan kampanye.
“Saya kira definisi ‘faksi keumatan’ versi Andi Arief tersebut mencerminkan adanya kelompok-kelompok parpol Islam ini dan plus simpatisan FPI dan PA 212 di dalamnya,” kata dia.
Selain itu, Wasis menyatakan Partai Gerindra, Partai Demokrat dan Partai Berkarya merupakan parpol yang memiliki platform berbasis nasionalis-sekuler. Ia menyatakan ketiga parpol tersebut lebih mengandalkan sumberdaya berupa keunggulan pendanaan ketimbang basis massa yang loyal.
“Nah ini yang menurutnya [Andi Arief] lebih pada ‘faksi kerakyatan’, tapi Demokrat sendiri belum terlihat kontribusinya, Gerindra dan Partai Berkarya menggunakan kekuatan finansial untuk berkampanye,” kata dia.
Wasis menilai parpol dengan basis keagamaan, atau dalam istilah Andi Arief Faksi Keumatan, telah memegang peran penting dalam proses mobilisasi massa di kampanye terbuka Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019 ini.
Salah satu contohnya, kata dia, terlihat saat penggalangan massa pada gelaran kampanye akbar Prabowo-Sandiaga Stadion Utama Gelora Bung Karno yang digelar Minggu (7/4) lalu.
“Kalau dilihat dari komposisi massa yang hadir saat itu jelas didominasi ‘faksi umat,'” kata Wasis. (Web Warouw)
