JAKARTA – Rencana pemerintah membentuk Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau TP mendapat kritik tajam dari kalangan purnawirawan TNI. Pembangunan kekuatan militer dinilai tidak sinkron dengan prioritas kebutuhan dasar masyarakat saat ini, khususnya di sektor ketahanan pangan dan ekonomi.
Mantan perwira tinggi TNI Johny J. Lumintang menilai, pemerintah seharusnya memprioritaskan penegakan hukum dan kesejahteraan ekonomi terlebih dahulu sebelum berfokus pada ekspansi kuantitas militer.
“Menurut saya hukum dulu, ketahanan ekonomi, baru tentara. Kalau kita membangun itu pada saat ketahanan ekonomi dan hukum tidak ada, menurut saya strata itu harus dipenuhi. Prioritasnya itu dulu,” kata Johny, di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Ia mempertanyakan urgensi penambahan batalion teritorial baru di tengah kondisi masyarakat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, seperti pupuk untuk petani.
“Tanya sama Presiden. Saya sudah bilang, negara itu pertama hukumnya, kedua ekonominya,” kata dia.
Ia mencontohkan bagaimana negara maju seperti Jepang membangun fondasi negaranya dari penguatan ekonomi terlebih dahulu. Johny menyoroti kondisi riil masyarakat Indonesia yang mayoritas bermata pencarian sebagai petani.
Menurut dia, peningkatan pendapatan di sektor pertanian secara otomatis akan berdampak positif pada anggaran pertahanan negara melalui sektor pajak.
“Sekarang mencari pupuk susah. Petani kan susah. Padahal penduduk kita 60 persen petani. Petani dinaikkan, pendapatan per kapita pasti naik. Anggaran untuk pertahanan bisa didapat karena dari pajak pendapatan per kapita naik. Itu saya, kalau saya,” ucap dia.
Membaca Gagasan Reformasi TNI Agus Widjojo
Johnny Lumintang menjadi narasumber dalam peluncuran buku memoar Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo berjudul “Militer Pemikir, Pemikir Militer”, di Kompas Institute, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Buku tersebut membedah secara mendalam gagasan almarhum Agus Widjojo mengenai transformasi TNI menuju postur militer modern yang profesional dan patuh pada supremasi sipil.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2003-2007 Erry Riana Hardjapamekas menyebut, Agus Widjojo merupakan sosok yang konsisten, bernalar jernih, serta berintegritas.
Erry memandang, Agus Widjojo sebagai arsitek utama paradigma baru TNI, yang memiliki keyakinan bahwa militer yang kuat adalah militer yang tahu batas dirinya.
“Bahwa profesionalisme sejati hanya tumbuh ketika militer berdiri pada posisi konstitusionalnya, tunduk pada otoritas sipil yang demokratis. Baginya, itu bukan kekalahan, itu kematangan,” kata Erry, dalam sambutannya.
Akademisi Marcus Mietzner membaca pemikiran Agus Widjojo dari aspek struktural. Agus dinilai sebagai figur yang berani mendahului zamannya dengan mengusulkan perombakan komando teritorial agar sejalan dengan doktrin militer internasional di abad ke-21.
Marcus mengatakan, bagi Agus Widjojo, mempertahankan sistem teritorial lama di era modern adalah sebuah kekeliruan fungsional.
“Pak Agus, sama dengan banyak pengamat militer yang lain, menganggap bahwa struktur itu walaupun di masa lalu mungkin ada keperluannya, namun pada abad ke-21 sudah tidak bisa dianggap fungsional lagi,” ujar dia.
Oleh karena itu, menurut dia, adanya penambahan Kodam dan Batalyon Pembangunan, dinilai bertolak belakang dengan cita-cita modernisasi bertahap yang digagas almarhum.
Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto menilai, sosok Agus Widjojo selalu berorientasi pada bagaimana membangun taktik pertempuran dan logistik yang solid agar TNI menjadi tentara yang disegani secara profesional.
Endriartono juga mengenal sosok Agus yang keras melarang siapa pun yang memegang kekuasaan politik untuk merusak independensi kelembagaan TNI demi kepentingan pribadi.
“Jangan pernah sekali pun siapa pun dia mau eks jenderalnya TNI kek, mau Marsekal udaranya TNI kek, Laksamana lautnya TNI kek, jadi presiden lalu dia dengan semena-mena mengobrak-abrik TNI hanya untuk kepentingan dirinya mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan” ungkap dia.
Buku berjudul “Militer Pemikir, Pemikir Militer” tersebut merangkum tulisan dari para sejawat, akademisi, dan aktivis. Sejumlah tokoh hadir membedah buku tersebut antara lain Marcus Mietzner, Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto, Johny J Lumintang, dan Jaleswari Pramodhawardhani. (Web Warouw)
